Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
Abstract
Bagaimakah pelaksanaan Reformasi birokrasi pemerintah kepulauan Riau di RS Raja Ahmad Tabib? Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaanya dan bagaimanakah upaya dalam penyelesaiannya? Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Pelaksanaan birokrasi di setiap negara tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Keadaan masyarakat yang dinamis berarti pemahaman kita tentang birokrasi juga berkembang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut perlu dimutakhirkan dan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi birokrasi yang diharapkan masyarakat. Pelayanan prima wajib didapatkan oleh masyarakat karena itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. meningkatkan pelayananya kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat terhadap kinerja pelayanan public yang dilakukan RSUD Raja Ahmad Tabib
Downloads
References
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
Dr. Saifullah, M. Hum, Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik Malang, UIN Maliki
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, 1994.
Kadir, Abdul , Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administratif Publik Di Indonesia, Medan, CV. Dharma Persada Dharmasraya, 2020.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
Yurningsih, Tri, Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum : Jakarta, UI Press, 2014 Kajian Birokrasi, Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang, 2019, hlm. 36.
B. Jurnal
Atmasasmita, Romli, Memahami Teori Hukum Integratif, Legalitas Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2.
Wayan Gede Sucana, I, Debirokratisasi dan Pentingnya “Good Governance” bagi Daerah, Bali, Bali Membangun Bali Jurnal BAPPEDA LITBANG, Volume 1 Nomor 3, 2018.
Internet
Implementasi Reformasi Birokrasi di Kepri Cukup Baik, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31819/t/Implementasi+Reformasi+Birokrasi+di+Kepri+Cukup+Baik , diakses pada tanggal 15 Juli 2022
RSUD Raja Ahmad Tabib Sosialisasi dan Canangkan Zona Tntegritas Wilayah Bebas Korupsi, https://www.rasio.co/rsud-raja-ahmad-tabib-sosialisasi-dan-canangkan-zona-tntegritas-wilayah-bebas-korupsi/, diakses pada tanggal 12 Juli 2022
Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Suplemen Nyata Meraih Perubahan, https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3991-sosialisasi-reformasi-birokrasi-suplemen-nyata-meraih-perubahan, diakses pada tanggal 15 Juli 2022
Hukum Integratif untuk Solusi Menang Bersama, https://kumparan.com/sufyan-muhammad/hukum-integratif-untuk-solusi-menang-bersama-1uN2CEtXrCZ/full, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
C. Peraturan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 31 Tahun 2012 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Jurnal Hukum Respublica is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License