TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 81 Angka 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. PT Prasepta Putra Salma melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 5 (lima) orang pekerjanya yaitu Winarno, Rianto, Zulkarnain, Marta Dinata, dan Fadhila Achmad. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr diputus bahwa PT Prasepta Putra Salma wajib membayar hak para pekerja. PT Bintang Prima Lestari Utama melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1 (satu) orang pekerjanya yaitu Lenti Siregar. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn diputus bahwa PT Bintang Prima Lestari Utama wajib membayar hak pekerja. PT Ayoe Indotama Textile melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2 (dua) orang pekerjanya yaitu Rohman dan Dedi Saputra. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 316/Pdt.Sus-PHI/2021/PNBdg diputus bahwa PT Ayoe Indotama Textile wajib membayar hak para pekerja.