SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana
Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
STUDI LITERATUR MENGENAI: GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Penelitian ilmiah mengenai Good Corporate Governance pada perusahaan semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Sehingga dibutuhkan telaah pustaka secara khusus untuk mengidentifikasi informasi sejauh mana para peneliti ilmiah meneliti tentang Good Corporate Governance dan bagaimana arah untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memeriksa literatur ilmiah dibidang, ekonomi, sosiologi dan kebijakan public untuk dianalisis secara sistematis. Setelah meneiliti tujuan literatur, peneliti ini menemukan peluang untuk arah penelitian selanjutna dan memperkuat pemahaman tentang Good Corporate Governance.
ANALISIS EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN DIVIDEND POLICY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap harga sahm LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017-2021. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi tujuan penelitian. Proposive sampling, yang didasarkan pada kriteria tertentu, adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 22 perusahaan sebagai sampel, dan 110 lembar data. Data kemudian dianalisis statistik deskriptif, diikuti dengan analisis jalur, (Smart PLS). Terdapat uji outer model dalam analisis partial last squares (PLS), dan koefisien determinasi yang mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,243 atau 24,3%. Hasil penelitian ini adalah: Earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Dan Dividend Policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham.
DETERMINAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BUKITTINGGI TAHUN 2019
Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian yang menentukan kemenangan pesta demokrasi (pemilu). Tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penting sebagai bentuk kegagalan penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu, rendahnya partisipasi masyarakat di kota Bukittinggi dibandingkan dengan rata-rata partisipasi nasional menjadi tujuan penelitian ini. Partisipasi yang rendah ini dapat dilihat dari variabel penggunaan media sosial, keyakinan politik dan kesadaran politik masyarakat Bukittinggi tahun 2019 khususnya pada pemilihan umum legislatif di Kota Bukittinggi. Penelitian ini bersifat explanatory yaitu menguji teori partisipasi pemilu. Populasi pemilih adalah seluruh pemilih dengan sampel yang telah ditentukan. Data penelitian merupakan data primer dengan teknik pengumpulan dengan teknik accidental sampling. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) Partial Least Square (PLS). Hasil uji hipotesa T-Test ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan media sosial dan politik keyakinan terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Bukittinggi pada Pileg 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi penggunaan media sosial dan keyakinan politik maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik masyarakat. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik.
PELAKSANAAN PENETAPAN EKSEKUSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBERIAN INFORMASI DI PEKANBARU BEDASARKAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang oleh Pemohon lnformasi. Tujuan Dari Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Informasi Di Pekanbaru Bedasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menganalisis hambatan pelaksanaanya dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menganalisa mekanisme penetapan eksekusi dan penerapan Sanksi bagi Badan Publik yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil Penelitian ini bahwa pelaksanaan Eksekusi merupakan upaya hukum pemohon dalam melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendorong Keterbukaan Informasi, agar Badan Publik dapat melaksanakan hasil Putusan Komisi Informasi dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dengan melaksanakan transparansi memudahkan kinerja Badan Publik sebagai penyelenggara dan dalam penyelenggaraan Negara.
PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER TERHADAP PELAYANAN RESEP OBAT DI APOTEK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk perlindungan hukum apoteker terhadap pelayanan resep obat di apotek. Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat Di Apotek. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITUR TERHADAP PERBANKAN ATAS PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum debitur terhadap perbankan atas perjanjian pinjaman modal usaha. Dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum debitur terhadap perbankan atas perjanjian pinjaman modal usaha. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha adalah gugatan yang diajukan debitur terhadap kreditur, maka debitur tetap saja mengembalikan pinjaman modal usaha kepada kreditur, sebab kreditur telah memberikan pinjaman modal kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur. Maka hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian sesuai harus dijalankan sehingga tidak timbul gugatan di pengadilan. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Debitur Terhadap Perbankan Atas Perjanjian Pinjaman Modal Usaha bahwa berdasarkan amar putusan hakim, debitur harus menjalankan kewajibannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Good Governance dan Teori Otonomi Daerah. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pertambangan batuan dan pasir oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memiliki IPR, terutama tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kasus.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana memperjelas tanggung jawab pelaku usaha dan bagaimana menyelesaikan sengketa konsumen. Saran dari penelitian ini adalah konsumen hendaknya kritis dan berhati-hati dalam memilih produk, membaca terlebih dahulu semua informasi yang tertera dan membaca review konsumen sebelumnya untuk referensi. Dan bagi para pelaku usaha, jadilah pedagang yang jujur dan baik, agar tidak merugikan pihak manapun, agar usaha yang anda lakukan menjadi berkah yang baik dari Tuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan jual beli di toko online menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 belum terlaksana dengan baik karena masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi undang-undang tersebut. Tanggung jawab yang harus dilimpahkan pelaku usaha kepada konsumen adalah tanggung jawab publik dan privat.
ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN, PROFESIONALISME, DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis mengenai pengaruh ketiga dimensi tersebut terhadap kinerja pegawai pada organisasi Puskesmas Baso. Metode dengan analisis kuantitatif, dirancang dengan jenis penelitian eksplanatori, dan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Subjek penelitian merupakan pegawai Puskesmas Baso sebanyak 52 orang yang sampelnya ditetapkan dengan menggunakan teknik sensus. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner penelitian yang diukur dengan skala likert dan diolah dengan menggunakan SEM-PLS. Adapun penelitian menggunakan variabel pengawasan, profesionalisme, komunikasi interpersonal, dan kinerja pegawai dan komitmen organisasi sebagai variable intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan dan profesionalisme, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Variabel komunikasi interpersonal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Variabel pengawasan, profesionalisme, komunikasi interpersonal, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Adapun variabel komitmen organisasi memediasi hubungan antara pengawasan, profesionalisme, dengan kinerja pegawai, dan komitmen organisasi tidak memediasi hubungan antara komunikasi interpersonal dengan kinerja pegawai.
THE STUDENTS’ ACTIVITIES WITH YOUTUBE AS A REFERENCE AND PLATFORM IN SPEAKING CLASS VIA PROJECT-BASED LEARNING
This study aims to tell and describe Project-Based Learning activities in the Speaking for Everyday Communication class by applying YouTube. This topic was chosen because there are a series of activities that have occurred in the past, especially on the use of YouTube as a reference and platform. Then, as educators are required to be able to apply ICT media in the classroom, as demanded in teaching in the context of the global world. The problem formulations were formulated: What were the PBL activities of students with YouTube as a reference and platform in speaking classes in the third semester of FKIP University of Lancang Kuning?. This study uses a narrative study method (narrative inquiry) that focuses on student activities when projecting videos. A pilot study was conducted to identify participants. The research was carried out from October to December 2019, involving 1 lecturer who had an orientation to the learning model by using YouTube as a reference and 8 students who had participated in speaking classes for one semester were selected as participants. Data collection techniques used were observation checklist, documents and interviews. The findings of this study indicate that the application of YouTube can be a learning strategy in the classroom. A series of student project activities is an activity that only takes place in the Speaking for Everyday Communication class. It is a different activity that takes place, the end of the activity is uploading their video project into a YouTube account to become a reference and knowledge for YouTube viewers. Based on the above findings, a series of Project-Based Learning activities carried out can be a concept for educators and the use of ICT media such as YouTube can be applied as a reference and platform for educators. For future researchers, this research is expected to be a reference for researchers and provide a reference source for teaching other subjects, since such an integrated learning using YouTube is easy to apply.
EFEKTIVITAS PENERAPAN LARANGAN BERPOLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI GUNA MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK
Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, dan Untuk menganalisis Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat dengan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. hambatan dalam anggota Polri berpoligami ini DANSAT Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui, Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN CONTOH MUTU DAN KOMPOSISI
Mobil merupakan salah satu moda transportasi yang sangat umum dan bahkan untuk beberapa orang telah menjadi kebutuhan pokok, oleh karenanya transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha telah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dalam praktiknya di dalam transaksi jual beli mobil antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat peristiwa yang dapat merugikan kepentingan konsumen, salah satunya yaitu apabila mobil tersebut tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Terhadap peristiwa tersebut ternyata pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi berdasarkan UUPK dan KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas data sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan mengenai transaksi jual beli mobil secara khusus, kendati demikian baik UUPK dan KUHPerdata telah mengatur mengenai pertanggungjawaban setiap pelaku usaha secara tegas untuk memberi ganti rugi kepada konsumen atau mengganti dengan produk yang serupa sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) jo. Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK jo. Pasal 1491 KUHPerdata dan diketahui pula bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kerusakan pada setiap komponen mobil tanpa terkecuali. Namun pertanggungjawaban ini dibatasi secara khusus di dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur tentang pengalihan pertanggungjawaban satu pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA BANK SWASTA DI INDONESIA
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disingkat “UUHT”), mengatur bahwa, “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Pelelangan terhadap objek hak tanggungan haruslah menetapkannya dengan harga yang sesuai yaitu pertama saat mendaftarkan untuk di lelang yaitu mentepakannya dengan harga tertinggi yaitu harga pasar selanjutnya jika tidak laku maka ditetapkan dengan harga terendah/harga likuidasi namun pada fakta masih ditemukan bank dalam melelang hak tanggungan menetapkan harga pertama dengan harga terendah sebagaiman termuat dalam beberapa putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pwt, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Jmb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/ PDT / 2016 / PT JMB Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2183 K/Pdt/2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 39/Pdt. G/2015/PN.Tbt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 136/PDT/2017/PT MDN Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2019 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 638 PK/Pdt/2020, sehingga perbuatan tersebuat masuk kedalam perbuatan melawan hukum.
KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN TRIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah. Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini merupakan salah satu perselisihan hubungan industrial. Pekerja akan menuntut perusahaan atas hak yang menyertai alasan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha maupun pekerja/buruh. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 yang dapat ditempuh melalui Bipartit, Tripartit, dan pengajuan gugatan pengadilan hubungan industrial. Penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif yang merupakan proses menemukan aturan, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah kepastian hukum yang telah diputuskan melalui pengadilan hubungan industrial bahwa setelah ditempuh dengan jalur tripartit yang telah mempertemukan kedua pihak. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil dan Perlindungan Hukum terhadap pekerja.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PERBANKAN
Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. Dan Untuk Menganalisis Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan jalur nonhukum, sehingga nantinya dapat diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu dengan memberikan teguran tertulis dan memberikan rekturisasi. Dalam penerapan restrukturisasi dalam mengatasi kredit bermasalah, secara umum bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Namun dapat juga ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank yang bervariasi dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi. Upaya bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan beraneka ragam tergantung kepada kondisi kredit macet tersebut. Apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari penyelesaian kreditnya dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka dilakukan restrukturisasi kredit. Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan bahwa dapat dilihat dari ketiga putusan maka akibat hukum penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di perbankan ini adalah dengan membayar lunas keseluruhan hutangnya kepada Perbankan, yaitu sisa hutang pokok, bunga, dan denda, sebesar yang dibuat dalam perjanjian tersebut.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 81 Angka 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. PT Prasepta Putra Salma melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 5 (lima) orang pekerjanya yaitu Winarno, Rianto, Zulkarnain, Marta Dinata, dan Fadhila Achmad. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr diputus bahwa PT Prasepta Putra Salma wajib membayar hak para pekerja. PT Bintang Prima Lestari Utama melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1 (satu) orang pekerjanya yaitu Lenti Siregar. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn diputus bahwa PT Bintang Prima Lestari Utama wajib membayar hak pekerja. PT Ayoe Indotama Textile melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2 (dua) orang pekerjanya yaitu Rohman dan Dedi Saputra. Akibatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 316/Pdt.Sus-PHI/2021/PNBdg diputus bahwa PT Ayoe Indotama Textile wajib membayar hak para pekerja.
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum debitor terhadap objek jaminan fidusia serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang telah mengatur mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia. Terhadap debitor yang melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata, Pengadilan negeri dalam putusannya tidak serta merta menghukum kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang telah ditariknya itu secara seketika dan sekaligus tanpa syarat akan tetapi debitor diharuskan untuk melunasi tunggakan hutangnya terlebih dahulu.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TERHADAP BANGUNAN MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ATAU DAERAH
Aset daerah adalah semua barang yang dibeli oleh pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah belum terlaksana. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah lemahnya inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tanggung jawab pengelola terhadap bangunan milik daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
TANGGUNG JAWAB PERDATA BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PADA ANAK PERUSAHAAN DALAM HOLDING COMPANY PERUSAHAAN PERKEBUNAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan Perkebunan BUMN dan akibat hukum terhadap tindakan direksi pada anak perusahaan dalam holding company perusahaan Perkebunan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Normatif yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelahaan kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tanggung jawab direksi pada induk perusahaan dan anak perusahaan. Berdasarkan UUPT dan UU BUMN, Direksi Perseroan Terbatas memiliki kewajiban tanggung jawab yaitu menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perusahaan. Dan Apabila direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembalikan kerugian tersebut serta tidak mengurangi untuk diproses secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 97 ayat (3), Pasal 155 dan UUBUMN Pasal 5. Dalam perkara di atas, masing-masing dihukum mengembalikan kerugian keuangan Negara dan pidana penjara.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangkan yang berfokus pada toko swalayan di Kecamatan Tualang. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmentstore, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Permasalahan yang timbul berupa tidak adanya harga pada barang ataupun didekat barang yang dijual di toko swalayan yang mengakibatkan kesulitan dari pihak konsumen yang ingin membeli, dan menyebabkan kekeliruan pada saat membayar dikasir. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan pada toko swalayan di Kecamatan Tualang terdapat banyak kendala yaitu berupa kelalaian pemilik toko swalayan tentang informasi harga terbaru, kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di toko swalayan, dan selanjutnya kurangnya fasilitas dan sarana serta kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dan masyarakat tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Di Perdagangkan.
PENGARUH PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI OLEH KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR LQ45 TAHUN 2018-2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan pada perusahan yang terdaftar LQ45 tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan analisis PLS-SEM. Populasinya adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa efek ndonesia. Total sampel sebanyak 18 perusahaan yang menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan return on aset dan Debt to equity ratio secara langsung berpengaruh terhadap nilai perusaaan. Penelitian ini berkontribusi kepada manajer dan investor untuk mengambil tindakan di perusahaan dan akademisi dan peneliti masa depan di bidang yang sama.
ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KONSEP AKTIVA, KEWAJIBAN DAN MODAL
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai perbedaan pemahaman mahasiswa yang berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA Jurusan IPA dalam memahami dasar akuntansi. Pengetahuan dasar akuntansi yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu konsep aktiva, kewajiban, modal serta jurnal, buku besar dan neraca saldo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang mahasiswa Jurusan Akuntansi S1 Universitas Lancang Kuning yang terdaftar sebagai mahasiswa semester 4, 6 dan 8 yang aktif untuk tahun akademik 2016/2017 dan telah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan 2. Penelitian ini menggunakan uji data dua atau lebih sampel ( independen ) yang tidak berhubungan Kruskal Wallis untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang aktiva, kewajiban, modal serta jurnal, buku besar dan neraca saldo. Hasil penelitian menunjukkan pada semua variabel yaitu aktiva, kewajiban, modal serta jurnal, buku besar dan neraca bahwa semua hipotesis ditolak karena semua variabel menunjukkan nilai Chi-Square hitung < Chi-Square tabel dan nilai signifikansi > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap pemahaman dasar akuntansi antara mahasiswa yang berasal dari SMK Jurusan Akuntansi, SMA Jurusan IPS dan SMA Jurusan IPA.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK MENGAMBIL GELAR CHARTERED ACCOUNTANT (CA)
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengambil Chartered Accountant (CA). untuk itu dilakukan penelitian pada mahasiswa Lancang Kuning Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Pemilihan pengambilan sampel dengan teknik Purposive Sampling. Sampel yang dijadikan untuk penelitian adalah mahasiswa semester 6 tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 166 orang responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Hasil penelitian ini menentukan bahwa motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengambil Chartered Accountant (CA), dengan tingkat signifikan X3 (0,030 < 0,05). Sedangkan motivasi karir dan motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengambil Chartered Accountant (CA) dengan nilai signifikasi X1 (0,607 > 0,05) dan X2 (0,937 > 0,05).
PERAN MEDIASI RETURN ON EQUITY PADA HUBUNGAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DI INDONESIA
Selama pandemi, beberapa perusahaan meningkatkan leverage untuk meningkatkan kinerja dan berdampak pada valuasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran mediasi return on equity pada pengaruh leverage dan nilai perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan analisis PLS-SEM. Populasinya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa efek ndonesia. Total sampel sebanyak 687 perusahaan yang menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan return on equity secara tidak langsung dapat memediasi leverage pada nilai perusahaan. Penelitian ini berkontribusi kepada manajer dan investor untuk mengambil tindakan di perusahaan dan akademisi dan peneliti masa depan di bidang yang sama.
AGILE LEADERSHIP: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA
Lingkungan bisnis saat ini dihadapkan dengan kompleksitas yang luar biasa. Sehingga, hal ini memaksa pemimpin organisasi (manajer) untuk secara akurat memprediksi kemungkinan peluang dan ancaman di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, manajer perlu memiliki kemampuan "agility" sepenuhnya dalam aktivitas mereka memimpin bawahan di tempat kerja. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan pustaka mengenai agile leadership yaitu pemimpin yang dengan tangkas mampu menetapkan prinsip panduan, mengembangkan strategi, dan membangun mekanisme yang akan membawa organisasi mengarah pada organisational agility.
PERFEKSIONISME PEMIMPIN DAN KREATIVITAS INDIVIDU
Perilaku pemimpin memiliki kontribusi dalam membentuk perilaku individu bawahan. Hal ini juga yang menjadikan asumsi bahwa perfesionisme pemimpin memiliki hubungan dengan tingkat kreativitas individu. Berdasarkan self-regulation theory, studi ini berupaya menjelaskan secara teoritis bagaimana dan mengapa perfeksionsime pemimpin berhubungan dengan kreativitas individu.
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DI INDONESIA DENGAN EFISIENSI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Good Corporate Governance (yang diproksikan dengan Corporate Governance Perception Index / CGPI) terhadap nilai perusahaan dan pengaruh efisiensi dalam memediasi hubungan CGPI dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 6 perusahaan terbuka yang mengikuti penilaian CGPI secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, sehingga mendapatkan 36 pengamatan. Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah dengan menggunakan model persamaan struktural (structural equation modeling / SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CGPI tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan perhitungan P-Values adalah 0,428 > 0,05, CGPI berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dengan P-Values adalah 0,000 < 0,05, dan efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai P-Values adalah 0,259 > 0,05. Dalam pengaruh mediasi, dibuktikan bahwa efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan dalam memediasi hubungan antara penerapan GCG (CGPI) dengan nilai perusahaan.
PERSEPSI GURU BAHASA INGGRIS TERHADAP PEMANFAATAN DAN TANTANGAN PENGGUNAAN TIK DI SMA SEDERAJAT DI PEKANBARU
Penelitian survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi guru terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran, efektifitas penggunaan TIK dalam proses pembelajaran siswa dan tantangan pengintegrasian TIK dalam pengajaran dan pembelajaran. Sampel dalam penelitian ini melibatkan guru Bahasa Inggris dari 30 sekolah menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru. Kuesioner/angket yang diadopsi dari Ghavifekr & Athirah (2015) digunakan dalam penelitian survei ini sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh dari angket dianalisis dengan menggunakan SPSS untuk mencari statistik deskriptif seperti Mean dan Standard Deviation (SD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan atau tingkat persetujuan guru terhadap penggunaan TIK dan kendala pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran berada pada level persepsi “Menengah” atau “Moderate” dengan skor Mean 3,64 (SD 0,41). Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa guru harus mempunyai persepsi yang positif terlebih dahulu terhadap penggunaan TIK dalam pengajaran dan pembelajaran karena hal ini dapat memfasilitasi proses pengintegrasian TIK di sekolah.
PENGARUH BUDAYA KERJA, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
Kinerja merupakan suatu penampilan atau hasil kerja dari seorang pegawai yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di antaranya budaya kerja, kualitas sumber daya manusia, dan disiplin yang dimiliki oleh instansi tersebut. Untuk memaksimalkan kinerja pegawai pada suatu instansi, maka ketiga faktor tersebut perlu dievaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya kerja, kualitas SDM, dan disiplin terhadap kinerja pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Sampel penelitian ini adalah semua PNS di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden berisi daftar pertanyaan bersifat tertutup dan jawabannya terdiri dari lima alternatif pilihan dengan metode skala likert 5 tingkatan. Data hasil kuesioner diuji dengan analisis linear berganda. Hasil uji t menunjukkan budaya kerja berpengaruh negatif namun tidak bermakna terhadap kinerja pegawai dengan nilai p=0,789 sedangkan kualitas SDM dan disiplin berpengaruh positif dan bermakna terhadap kinerja pegawai dengan nilai p=0,000 dan p=0,001. Namun, berdasarkan uji F, budaya kerja, kualitas SDM, dan disiplin secara bersama-sama memberikan pengaruh bermakna terhadap kinerja pegawai di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dengan nilai p=0,000.
PENGARUH PENUTUPAN U-TURN JALAN PAUS TERHADAP WAKTU TEMPUH KENDARAAN DALAM PENERAPAN SISTEM TRANSPORTASI BERKELANJUTAN
Akibat dari penutupan U-trun membuat masyarakat sekitar jalan Jalan Paus yang mengeluh dikarenakan waktu tempuh yang mereka jalani sangat lama dan terjadi penumpukan kendaraan disimpang U-turn Jalan Manggis. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kondisi U-turn Jalan Manggis saat ini dan Bagaimana cara untuk mengatasi waktu tundaan U-turn Jalan Manggis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Kinerja lalulintas Exsisting, Analisis kinerja lalulintas, menerapkan 3 skenario , Usulan Alternatif Penyelesaian Masalah, alternatif pemecahan masalah Berdasarkan hasil Perbandingan Kinerja Jalan Tuanku Tambusai maka didapatkan tundaan terendah dengan nilai 76.5434 detik pada skenario 3. Maka dapat diterapkan SImpang Apill Koordinasi pada Jalan Tuanku Tambusai pada jangka Panjang. Namun untuk penanganan jangka pendek dapat Membuka Median Pada Uturn Paus untuk dapat meminimalisir tingkat pelayanan simpang menjadi sedikit lebih baik dari F menjadi D.