Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory

  • Rijalul Fikri Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
  • Muhammad Faisal Amrillah Universitas Islam Riau
  • M Irfan Rosyadi Universitas Islam Riau
  • Syahrul Azam Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
  • Fajar Asshiddiqy Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
Keywords: Kebijakan, Pemekaran, Kelurahan, Equity Theory

Abstract

Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemakaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi adminstratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengangap kebijakan “given” dari tingkat atas seihngga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarkat dalam pemekaran. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip equty theory dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur. Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat. Persoalan pemerataan pelayanan publik dapat dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Abdoellah AYY. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta Bandung. 2016. p. 71–4.

[2]. Alimah, Annisa Nur. dkk, Teori Perencanaan Equity Dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: CV. Buana Grafika. 2019. P. 7.
[3]. Budi, Winarno. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media. Presindo, 2002, hal. 14 ‐ 15.
[4]. Dewi R. Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma J Adm Publik Univ Medan Area. 2017;5(1):6
[5]. Dye TR. Understanding Public Policy. Understanding Public Policy. 2017. 1–378 p

[6]. Frederickson,H. George. 2012. The Public Administration Theory Primer. Philadelphia (USA): Westview Press
[7]. Heru Kurniawan. 2015. Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015
[8]. Mursalim SW, Hasibuan A, Sulaiman oris krianto, Mulyanie E, Husna RA, Apriandi I, et al. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Internet]. Vol. 2, Journal of Chemical Information and Modeling. 2019. 1689–1699 p. Available from: https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf.
[9]. Subarsono, AG.2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
[10]. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta.,” Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif dan R D.BandungAlfabeta, 2012
Published
2023-05-08
How to Cite
Fikri, R., Amrillah, M. F., Rosyadi, M. I., Azam, S., & Asshiddiqy, F. (2023). Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory. Jurnal Niara, 16(1), 20-27. https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13238
Section
Articles
Abstract viewed = 113 times
PDF downloaded = 107 times