Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha
Abstract
How is business competition in the digital era according to the perspective of business competition law. How is the process of marketing goods and services in the face of business competition in the current digital era. This type of research is a sociological legal research. In terms of mergers and acquisitions (M&A), a creative start-up concept may have huge economic advantages. Although the turnover generated by this startup is minimal, it is considered quite attractive for investors (acquirers). In order to be able to assess this type of M&A transaction, the task of notifying the competition authority is no longer limited to a set of thresholds, but must also include a high transaction value. Parties in Internet-Based Sale and Purchase Transactions Electronic buying and selling transactions are identical to traditional buying and selling transactions carried out in the real world, except that the parties do not meet in person but communicate via the Internet.
Abstrak
Bagaimana persaingan usaha pada era digital menurut persepektif hukum persaingan usaha. Bagaimana proses pemasaran produk barang dan jasa dalam menghadapi persaingan usaha pada era digital sekarang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Hal merger dan akuisisi (M&A), konsep bisnis rintisan yang kreatif mungkin memiliki keuntungan ekonomi yang besar. Meski omset yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan ini sangat minim, hal ini dinilai cukup menarik bagi investor (acquirer). Untuk dapat menilai jenis transaksi M&A ini, tugas untuk memberi tahu otoritas persaingan tidak lagi terbatas pada serangkaian ambang batas, tetapi juga harus mencakup nilai transaksi yang tinggi. Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Internet Transaksi jual beli elektronik identik dengan transaksi jual beli tradisional yang dilakukan di dunia nyata, kecuali para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan berkomunikasi melalui Internet..
Downloads
References
Assafa Endeshaw, (2007), Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, pustaka pelajar, hal 249
Cita Yustisia Serfiani dkk., (2013), Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Erman Rajagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya pembangunan Hukum Nasional ke VIII di selenggarakan oleh BPHN, Depkeh& HAM Denpasar, tanggal 14-18 jui 2003
Munir Fuady, (2003), Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung: PT CitraAditya Bakti
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, (2010), Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia
Susanti Adi Nugraha, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta
Thee Kia Wie, “ Aspek-Aspek Ekonomi yang perlu diperhatikan dalam implementasi UU no 5 Tahun 1999” Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999
Takada, H. Chattalas, C., Kramer, T.,(2009) International Marketing and Communication, ed 10. New York: The McGraw-Hill Commpanies
Jurnal:
Hotana, M. S. (2018). Industri e-commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 28-38.
Makarim, E. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(3), 314-337.
Febrina, R. (2017). Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 2(1), 173-202.
Febrina, R. Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Usaha Pemerintah dalam Pencegahan Persekongkolan Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melayunesia Law, 1(1), 51-64.
Febrina, R. Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 264-282.
