Welcome to the official website of Jurnal Hukum Respublica. This website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner. Jurnal Hukum Respublica (ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science such as Civil Law, Criminal Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, etc. Published by the Faculty of Law Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, this journal published twice in Mei and November. The publication of this journal aims to be a medium for legal scholars and practitioners to contribute their ideas resulted from legal research.
Faculty of Law Universitas Lancang Kuning
Jurnal Hukum Respublica is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Di Indoensia kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat tiap tahunnya tidak terkecuali di Provinsi Riau. Fokus penelitian ini yakni mengenai hak atas pemulihan korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yakni memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama; rehabilitasi medis dan mental. Kedua; rehabilitasi sosial, Ketiga; rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restistusi dan Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bersinergi penuh dengan masyarakat dan swasta dalam kerangka Sustainable Development Goals.
Implementasi Hak Pemulihan Kekerasan Seksual
Copyright (c) 2026 Utari Nelfiandi, eddy Asnawi, Silm Oktapani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210K/TUN/2019 TERHADAP STATUS KEABSAHAN KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR DI DESA TAMBUSAI TIMUR KABUPATEN ROKAN HULU
Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2019 menegaskan bahwa pengesahan perubahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur harus didasarkan pada Rapat Anggota yang sah. Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu dinilai telah menerbitkan keputusan tanpa verifikasi substantif dan tanpa menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga keputusan tersebut cacat hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan hukum administrasi negara dan prinsip hukum perkoperasian serta menegaskan kewajiban pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai wujud supremasi hukum dan demokrasi koperasi. Meskipun telah memberikan kepastian hukum secara normatif, pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan internal koperasi, sehingga diperlukan pencabutan keputusan yang dibatalkan, penyelenggaraan Rapat Anggota yang sah, serta penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.
Copyright (c) 2026 Marabona, iriansyah, Miftahul Haq https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Hukum Terkait Lowongan Pekerjaan Yang Meminta Untuk Melepas Hijab
Memakai hijab bagi perempuan Muslim merupakan bagian dari ekspresi keyakinan beragama yang dijamin oleh hukum. Namun, wanita berhijab saat ini masih banyak mendapat perlakuan yang tidak adil, salah satunya di bidang Ketenagakerjaan. Masih ditemukan perusahaan yang memberikan kebijakan kepada pekerjanya untuk melepas hijab. Beberapa perusahaan secara terang-terangan menuliskan persyaratan kerja “Bersedia untuk melepas hijab” dalam lowongan pekerjaan. Persyaratan ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan juga termasuk dalam diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur terkait adanya lowongan pekerjaan yang meminta untuk melepas hijab sebagai persyaratan dalam rekrutmen pekerja dan untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja jika kebijakan perusahaan meminta untuk melepas hijab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan untuk melepas hijab dalam lowongan pekerjaan merupakan bentuk diskriminasi, yang bertentangan dengan hak pekerja untuk menjalankan keyakinannya.
Copyright (c) 2025 Dea Risqi Nuraini, Arinto Nugroho https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perpindahan Penduduk Dari Negara Yang Berpotensi Kehilangan Wilayahnya Akibat Dari Perubahan Iklim Di Samudera Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional
Perubahan iklim saat ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara kepulauan rendah yang terletak di Samudra Pasifik, di mana kenaikan permukaan laut mengancam negara-negara tersebut dengan hilangnya wilayah mereka. Hal ini telah menyebabkan perpindahan penduduk dan bahkan melintasi batas negara untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dalam beberapa literatur, orang-orang ini dikenal sebagai pengungsi lingkungan (environmental refugees). Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan menganalisis secara kritis Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya, serta konvensi regional terkait pengungsi lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan untuk orang-orang yang terdampak oleh perubahan iklim belum memiliki kerangka hukum internasional yang mengikat. Namun, konvensi regional, deklarasi, dan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dikenal sebagai pengungsi lingkungan secara global.
Copyright (c) 2025 Febby Aulia Agusti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembuktian Perdata Hukum Kekeluargaan: Kasus Perceraian dan Perebutan Hak Asuh Anak (Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut)
Penelitian ini membahas terkait pembuktian dalam perkara perdata hukum kekeluargaan, khususnya dalam kasus perebutan hak asuh anak, dengan merujuk pada Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Ut. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh pihak - pihak yang bersengketa. Melalui pendekatan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam penentuan hak asuh anak dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan ekonomi, serta kondisi psikologis dan fisik anak. Analisis putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum kekeluargaan dalam sengketa hak asuh anak dan implikasi yuridis dari putusan pengadilan terkait masalah tersebut.
Copyright (c) 2025 Margareta Simatupang, Yuni Priskila Ginting, Alexandrea Prabarini, Fitaria Bantara, Gabriel Van Daffa Vatiha, Mera Terangta Tarigan, Nicholine, Reyane Dolimariz Putri Behuku, Talitha Zhazqia Apsari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dilema Imunitas Diplomatik terhadap Penyalahgunaan dan Solusi Potensial
Hak-hak Istimewa dan kekebalan diplomatik yang seharusnya bertindak sebagai jaminan agar para diplomat menyelesaikan misi-Nya dengan baik dan lancar tanpa hambatan apa pun. Namun, pada faktanya terjadi hal yang berbanding terbalik. Dimana imunitas yang diterima oleh diplomat ini sering kali disalahgunakan untuk menghindari hukum atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga hak imunitas diplomat disini beralih peran menjadi “tirai kebal hukum” dalam konotasi yang buruk. Dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat, eksploitasi pekerja rumah tangga lah menjadi pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh diplomat dan sulit untuk mencapai keadilan sebagai akibat dari penyalahgunaan hak imunitas yang dimilikinya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penyalahgunaan hak imunitas ini terhadap penegakan keadilan yang nantinya akan didapatkan Solusi potensial yang dapat diterapkan guna memastikan keadilan tetap ditegakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang terfokus hanya pada bahan-bahan hukum saja. Manusia pada dasarnya makhluk egois sehingga untuk menekan keegoisan itu diperlukan peraturan yang tidak memberikan cela sedikit pun terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Maka sekiranya perlu dilakukan amandemen terhadap konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik guna memberi Batasan atas imunitas diplomatik dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena jika berdasarkan konvensi Wina 1961 para agen diplomatik secara mutlak tidak dapat disentuh oleh yurisdiksi negara lain namun bukan berarti kebal terhadap yurisdiksi negaranya sendiri sehingga kemudian perlu dibentuk sebuah badan pengawas internasional atau komisi independen yang bertugas secara khusus memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat yang nantinya akan menjamin tercapainya keadilan.
Copyright (c) 2026 Anida Okta Zahara zahara, Ivan Wilson Pasaribu, M. Ghifar Alfarizsy, Ema Septaria, Ilham Adepio https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Desk Collector (Pinjaman Online) Melalui Media Sosial
Kemajuan teknologi dan informasi telah secara signifikan mengubah gaya hidup manusia, memungkinkan akses informasi serta memfasilitasi tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik muncul dalam bentuk fitnah, yang melibatkan tuduhan palsu, atau penghinaan yang merendahkan martabat seseorang tanpa dasar yang kuat. Kerangka hukum yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi. Untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan informasi elektronik, pemerintah memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini mengkaji dua isu utama: 1) penerapan hukum pidana terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh desk collector (pinjaman online) melalui media sosial; dan 2) konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan No. 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr. Eksplorasi ini bertujuan untuk menyoroti implikasi pencemaran nama baik di era digital dan pentingnya akuntabilitas hukum.
Copyright (c) 2026 Meidiana Putri Sukowati, Hartanto, Anwar Budiman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kepastian Hukum Bagi Debitor dengan Kreditor Asing dalam Pelaksanaan PKPU pada Kepailitan Lintas Negara: Studi Komparatif Negara Indonesia dan Singapura
Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan para pelaku usaha bersaing ketat dalam menjual barang dan menyediakan jasa kepada masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahannya dikarenakan tidak mampu membayar utang-utang yang timbul dalam transaksi bisnis, domestik maupun lintas negara, yang dilakukannya. Hal tersebut menyebabkan debitor melakukan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna menghindari status pailit. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi debitor dalam pelaksanaan PKPU yang melibatkan kreditor asing dan perbandingan hukum dengan negara Singapura terhadap pelaksanaan PKPU lintas negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan jenis pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan domestik terhadap pelaksanaan PKPU di Indonesia yang melibatkan kreditor asing belum memberikan kepastian hukum bagi debitor dikarenakan belum adanya pengakuan mengenai kedudukan kreditor asing yang berpartisipasi dalam kegiatan kepailitan dalam negeri. Berbeda dengan negara Singapura yang telah mengadopsi ketentuan internasional dalam pengaturan domestiknya sehingga kreditor asing diakui kedudukannya sama seperti kreditor domestik.
Copyright (c) 2026 Fiona https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Hukum HAM terhadap penanganan pengungsi Ronghiya di Indonesia
Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan isu mengenai bagaimana negara menyeimbangkan antara kedaulatan hukum dan kemanusiaan. Tulisan ini berfokus mengupas mengenai tanggung jawab hukum, ketegangan prinsip serta upaya Indonesia dalam melindungi pengungsi tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal dalam perspektif hak asasi manusia. Dilakukan pendekatan kualitatif, analisis normatif dan komparatif regulasi, untuk melihat bagaimana kebijakan hukum Indonesia menafsirkan tanggung jawab kemanusiaan di tengah keterbatasan mengenai regulasi. Hasil kaji menunjukkan bahwa sikap Indonesia bersifat adaptif, dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar moral kebijakan implementatif regulasi nasional meski tidak terikat secara formal melalui perjanjian internasional. Negara berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban melindungi pengungsi dan kepentingan masyarakat lokal melalui koordinasi antar instansi dan kerja sama dengan lembaga internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia lebih menekankan pada aspek kemanusiaan yang realistis, yaitu melindungi hak hidup pengungsi tanpa mengorbankan stabilitas sosial di daerah penampungan. Dampaknya, kebijakan tersebut menjadi contoh penerapan prinsip hak asasi manusia yang kontekstual dan berimbang antara tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan kepentingan nasional
Copyright (c) 2026 Agra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMIKIRAN FUQAHA DAN FATWA ULAMA TENTANG INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH
Dalam literatur Islam klasik tidak ditemukan terminologi pasar modal syariah. Sebagai umat Muslim perlu memastikan tentang investasi di pasar modal syariah menurut ajaran agamanya. Berkaitan uraian tersebut permasalahan yang diangkat dalam artikel ini: Pertama, bagaimana dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan pasar modal syariah? Kedua, bagaimana tafsir maudhu’i tentang beberapa efek pasar modal syariah? Ketiga, bagaimana pemikiran Muslim tentang pasar modal syariah? Keempat, bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah? Agar kupasan dalam artikel ini memenuhi persyaratan ilmiah maka penulis menentukan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Adapun pengambilan bahan hukum yang diperlukan bersifat sekunder dengan jenis data berupa hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembahasan artikel ini menyimpulkan transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan melalui: Akad jual beli surat berharga, tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, bersikap amanah, saling ridho dan tidak saling mendzalimi. Pemikiran Muslim tentang pasar modal syariah memiliki pendapat yang berbeda dalam menilai apakah transaksi sekuritas dalam pasar modal syariah mengandung unsur-unsur yang dilarang secara syariah. Telah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah adalah Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE
Kejahatan yang tergolong ringan dengan kerugian relatif kecil lebih tepat diselesaikan melalui sarana mediasi penal. Namun, legalitas dari mediasi penal belum diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik membahas penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana, dengan permasalahan: Apa dasar/alasan untuk menentukan kebijakan dalam menggunakan sarana mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan? Apa urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan sebagai upaya perwujudan restorative justice? Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan dasar/alasan untuk menentukan kebijakan dalam menggunakan sarana mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan: Pertama, perlu memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan mediasi penal. Kedua, dalam menentukan kebijakan untuk memformulasi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu ditentukan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal. Urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan perspektif restorative justice dari aspek administrasi peradilan adalah untuk mengurangi penumpukan perkara. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan untuk saat ini menyebabkan semakin banyaknya beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara dengan waktu yang terbatas. Namun, dapat dikemukakan urgensi perlunya mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan apabila dilihat dari perspektif restorative justice, sebagai berikut: Pertama, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum. Kedua, perlunya menghadirkan hukum modern menggantikan hukum tradisional.
Mediasi penal, Tindak pidana ringan, Restorative Justice
PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016
Posisi yang strategis sebagai penyelenggara Pemilu memiliki potensi penyimpangan tingkah laku, seperti pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015-2016. Terkait dengan isu pelanggaran tersebut maka permasalahan dalam artikel ini ada 2 (dua): Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016? Kedua, bagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu, penulis menitikberatkan pembahasan pada ketentuan perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016 telah diterapkan pada kasus konkrit berdasarkan Putusan Nomor 111/DKPP-PKE-V/2016 DKPP Pemilu Republik Indonesia yang sebelumnya menerima Pengaduan Nomor 155/V-P/LDKPP/2015, dan diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2016 yang disiarkan secara teleconference Kantor BAWASLU Provinsi Riau. Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016 yang melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan kasus pelanggaran etik kategori berat. Putusan DKPP hanya menyangkut pelanggaran etik sehingga sanksi yang diberikan berupa sanksi etik (untuk pelanggaran berat sanksinya berupa pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu).
Pelanggaran, Peraturan Bersama, Kode Etik
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.
Model Kebijakan Penal, Kejahatan Pertambangan, Kebijakan Pemerintah, Lumajang
Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi pembalikan beban pembuktian sebagai kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta menjelaskan pengaturan pembalikan beban pembuktian sebagai upaya mendukung penanggulangan korupsi? Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersumber dari penelitian kepustakaan atau Library research. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modus-modus korupsi yang semakin mutakhir. Perlu adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik, mengenai bagaimana pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan, baik ditataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability of principles), dapat dijadikan muatan utama perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Simpulan, pertama urgensi penerapan pembalikan beban menjadi sangat urgen untuk diterapkan dalam rangka mengungkap kebenaran menyangkut harta-harta terdakwa kasus korupsi yang patut diduga diperoleh dari hasil korupsi yang merugikan keuangan negara. Kedua, pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mampu mendukung upaya penanggulangan korupsi di negeri ini, hanya saja masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat terbatas atau berimbang, dalam hal ini terdakwa juga dibebankan melakukan pembuktian mengenai unsur-unsur kesalahan (schuld) dari terdakwa.
Pembalikan Beban Pembuktian, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Tujuan penelitian ini: Pertama, menjelaskan pertanggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal keterkaitan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, menjelaskan upaya apa yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkotika sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori medeplager (yang ikut serta). Mereka melakukan peredaran gelap narkotika kebanyakan karena faktor ekonomi dan buruknya mental para petugas. Menyikapi maraknya peredaran narkotika upaya yang telah dilakukan salah satunya peningkatan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan kualitas petugas melalui aktivitas program-program revolusi mental, yaitu mengubah mindset petugas pemasyarakatan, mencegah keterlibatan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Simpulan penelitian ini: Pertama, Undang-Undang tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan tidak ada yang mengatur tentang kewajiban pelimpahan berkas kasus dari majelis kode etik petugas Lembaga Pemasyarakatan ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses secara hukum ketika petugas terlibat peredaran narkotika telah dijatuhkan sanksi kode etik. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan upaya dalam bentuk rehabilitasi terhadap pemakai narkotika; mengadakan rotasi rutin bandar narkotika setiap tiga bulan; menempatkan pelacak sinyal agar para bandar tidak leluasa berkomunikasi menjalankan bisnis narkotika; mengadakan penggrebekan rutin setiap bulan; mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditempatnya menjadi peredaran narkotika; menjatuhkan hukum seberat-beratnyanya bagi sipir yang berkolusi dengan bandar narkotika; dan mencegah narkotika dengan pendidikan agama.
Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.
Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab disparitas putusan hakim, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi, dan konsep ideal yang dapat mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, dan lingkungan (politik dan ekonomi). Kedua, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi, meskipun berat dan ringan putusan itu berdampak terhadap rasa keadilan masyarakat. Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan, rekonstruksi pola pemikiran dan perilaku etik hakim, serta upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi. Simpulan penelitian ini: Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menimbulkan disparitas pemidanaan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, pribadi hakim, moralitas, mentalitas, dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Kedua, pengaruh disparitas pemidanaan terhadap pemberantasan korupsi tidak berdampak positif. Dengan kata lain, disparitas pemidanaan tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, konsep ideal mengurangi disparitas pemidanaan dalam putusan perkara korupsi adalah pembentukan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan atau rambu-rambu bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim berbasis hukum progresif agar dapat menghadirkan hukum yang adil, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi dan hakim harus bersikap tidak berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membeda-bedakan orang, demi memperoleh putusan yang berkeadilan.
Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Tujuan penelitian ini menganalisis pendayagunaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik zakat. Selain itu, untuk menganalisis hambatan pendayagunaan zakat dan upaya mengatasi hambatan yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologi. Hasil penelitian pendayagunaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru merupakan ijtihad yang dilakukan oleh amil zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik zakat. Ijtihad dalam pemberdayaan ini sebagai wujud nyata merubah status mustahik zakat menjadi muzakki. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan secara tegas model, pola, dan mekanisme pendayagunaan zakat dalam pengertian pemberdayaan, sehingga ijtihad kontekstualisasi yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru sangat mungkin berbeda dengan daerah lain. Dalam kontekstualisasi pendayagunaan zakat di Baznas Kota Pekanbaru, terdapat sejumlah hambatan, diantaranya minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pemahaman fikih amil belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sistem informasi zakat terkait dengan integrasi data mustahik. Upaya yang harus dilakukan mengatasi hambatan pertama, hambatan minimnya sumber daya manusia harus diatasi dengan adanya peningkatan kualitas pemahaman fikih zakat bagi amil zakat dan tata kelola pendayagunaan dan pemberdayaan zakat. Kedua, hambatan rendahnya kesadaran dalam berzakat bagi muzakki dan pemahaman mustahik zakat secara parsial harus diatasi sosialisasi bagi muzakki dan mustahik zakat terkait dengan pemahaman fikih zakat secara benar berdasarkan hukum Islam. Ketiga, hambatan sistem informasi zakat yang belum memadai berakibat data base mustahik dan muzakki belum terintegrasi, harus diatasi dengan pembaruan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi.
Pendayagunaan Zakat, Muzakki, dan Mustahik
Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara
Tujuan penelitian ini menjelaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai wujud dari tujuan bela negara. Metode penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Bela negara berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara. Artinya, melindungi keamanan negara. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dimulai dari kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajiban perlindungan anak. Implikasi dari cinta tanah air tujuan dari negara, akan menciptakan kepribadian penerus bangsa Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perlindungan anak yang berkelanjutan karena anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Simpulan penelitian ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Jika seorang anak tidak mendapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Simpulan penelitian ini: Pertama, rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Ketiga, harus ada hubungan yang baik antar setiap masyatakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai dan mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan besaran ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan. Simpulan penelitian ini, Pertama, pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum terwujud sebagaimana yang diharapkan khususnya mengenai kesepakatan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi. Kedua, mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan besaran ganti rugi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada saat ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Pengadaan Tanah, Pembangunan dan Kepentingan Umum
Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan yuridis illegal fishing di Indonesia dan menjelaskan sanksi terhadap illegal fishing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tinjauan yuridis illegal fishing definisinya tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perikanan. Tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut jika dilanggar dapat dikategorikan illegal fishing. Peraturan perundang-undangan perikanan secara tegas harus ditegakkan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah perairan. Setiap orang, badan dan negara asing wajib tunduk pada ketentuan hukum agar tidak terkena sanksi illegal fishing. Untuk memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak terkena sanksi illegal fishing maka dalam keadaan tertentu mesti dilengkapi persyaratan perizinan. Sanksi terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penindakan illegal fishing selanjutnya sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara seluruh unsur terkait sehingga dapat mengamankan dan melindungi sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Simpulan penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Kedua, sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih beratpun belum memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.
Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan singkronisasi penafsiran hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI. Metode penelitian menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI secara umum sudah terdapat kesinkronan. Namun, di dalam norma tertentu ada yang tidak diatur, seperti beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Simpulan, singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan dalam KUHPerdata dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi, kedua hukum KUHPerdata dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/iddah menurut KUHPerdata, UUP dan KHI mempunyai singkronisasi. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak ketiganya memilki kesingkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian. Beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun, mahar, kawin hamil dan rujuk hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdata dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan.
Singkronisasi, Penafsiran, Hukum Perkawinan
Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina dalam Menunjang Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Tahun 2015-2016
Tujuan penelitian untuk menjelaskan analisis program CSR Pertamina dalam menunjang pengembangan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi tahun 2015-2016. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa program CSR yang dilakukan PT Pertamina EP Field Jambi salah satunya di Kecamatan Sungai Gelam, merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina EP Field Jambi pada tahun 2015-2016 sangatlah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dimulai dari TOGA, Posyandu, kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman jagung pada lahan tidur di Desa Kebun Sembilan dan Desa Talang Belido. Kegiatan ini mampu menunjang dan memperbaiki perekonomian warga secara baik bila dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Pertamina EP Field Jambi.
Corporate Social Responsibility (CSR), Pengembangan Masyarakat, PT Pertamina EP Field Jambi
Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016)
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 serta untuk menjelaskan hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, baik sebelum maupun setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Jenis dari penelitian ini penelitian hukum normatif, sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berguna untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara a quo, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan a quo adalah tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis, sedangkan setelah ditetapkan putusan a quo hubungannya adalah harus diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis. Simpulan, pertama, tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat termasuk tindakan yang melanggar hukum karena MK tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (positive legislature). MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis.
Korupsi, Pemufakatan Jahat, Mahkamah Konstitusi
Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi pendekatannya empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara mutatis mutandis berlaku seperti advokat dalam menangani perkara profesional. Bentuknya dapat sebagai pendamping hukum berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai kuasa dalam surat gugatan, sebagai kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan, sebagai kuasa penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Syaratnya telah terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada OBH yang terakreditasi. Walaupun pemberi bantuan hukum selain advokat sudah diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi belum ada pemberi bantuan hukum selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Bantuan Hukum, Selain Advokat, Pengadilan Agama Pekanbaru
Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak
KPAI is an independent institution formed based on Presidential Decree Number 77 of 2003 concerning the Indonesian Child Protection Commission. KPAI is the mandate of the Child Protection Law with a view to increasing the effectiveness of child protection. KPAI is a state institution mandated by the Act to oversee and supervise the implementation of child protection. This paper discusses how is the position of the Commission for the Protection of Indonesian Children in the Indonesian constitutional system? What is the function of the Indonesian Child Protection Commission as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights for children according to the mandate of the constitution? This research is a descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. Against all data and materials obtained from the results of the study will be compiled and analyzed qualitatively. The function of KPAI as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights on children according to the mandate of the constitution is reflected in 9 (nine) main fields, namely 1) Social Affairs and Children in Emergency Situations; 2) Family and Care Sector; 3) Civil Rights and Participation Fields; 4) Religion and Culture; 5) Education Sector; 6) Health and Drug Sector; 7) Fields of Pornography and Cybercrime; 8) Field of Children Against the Law (ABH); and 9) Trafficking and Exploitation. Where there are functions that are going well, and some are not good, so KPAI gives a lot of suggestions and criticisms of the 9 (nine) functions it performs.
Peran, KPAI, Perlindungan Anak, Indonesia
Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Tujuan penelitian untuk menjelaskan peranan kepala desa dalam pengelolaan pasar Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa peranan Kepala Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengurusan pasar desa belum dilakukan secara baik dan benar, hal ini terbukti kepala desa belum bisa mengeluarkan suatu bentuk kebijakan sesuai kewenangannya, sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa. Hal ini dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang jelas. Akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2018. Jenis penelitian ini hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Riau tahun 2018 termasuk hambatan dan upaya mengatasinya. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Riau tidak berjalan sepenuhnya. Ketidaknetralan terjadi sebelum masuk masa kampanye dan selama masa kampanye. Adapun bentuk ketidaknetralan, seperti menghadiri acara deklarasi, syukuran dan acara di kediaman pasangan calon tertentu. Pengerahan Aparatur Sipil Negara agar berpihak terhadap salah satu kandidat tidak ada ditemukan dalam pemilihan umum gubernur Riau tanggal 27 Juni 2018 yang lalu. Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Gubernur Riau disebabkan pengaruh tekanan (intervensi) dari calon pertahana. Upaya mengatasi agar Aparatur Sipil Negara tetap netral dalam pemilihan Gubernur Riau dapat dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan
Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Tujuan penelitian ini untuk untuk menjelaskan pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai istrumen hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif/yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa asas praduga bersalah (presumtion of guilty) dipandang sangat urgen untuk dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan urgen diterapkan dengan segera. Penerapan asas praduga bersalah, sebaiknya dibatasi hanya dalam hal pembuktian di persidangan saja melalui metode pembalikan beban pembuktian. Penerapan asas praduga bersalah melalui metode pembalikan beban pembuktian tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selayaknya, sistem pembalikan beban pembuktian dijadikan asas pondasi/landasan filosofis dalam payung hukum UUPTK. Kemudian dari tataran asas diturunkan menjadi norma, sehingga ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dapat dicantumkan dalam klausul pasal demi pasal dalam UUPTK. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun seharusnya selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman, agar tidak ketinggalan dan kalah dengan modus-modus korupsi yang semakin mutakhir.
Kebijakan Hukum Pidana, Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi
IJTIHAD JAMA’I NAHDATUL ULAMA (NU) DAN IJTIHAD QIYASI MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN
Bunga bank perbankan di Indonesia masih tetap menjadi perdebatan di kalangan umat Islam dengan status hukum: haram mutlak, dapat dibenarkan, atau status hukum yang lain. Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai 2 (dua) organisasi Islam terbesar di Indonesia berusaha memberikan status hukum bunga bank. Analisis dalam artikel ini difokuskan pada pola ijtihad yang dilakukan oleh kedua organisasi Islam tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa NU melakukan ijtihad Jama’I dalam menetapkan hukum bunga bank dengan tetap menyandarkan pendapat ulama (Syafi’iyah). NU berpendapat bahwa bunga adalah riba baik sedikit atau banyak, ada kategori ad’afan muda’afah atau tidak. NU tidak membedakan bank yang dimiliki oleh Negara atau swasta. Bahkan nasabah yang menerima bunga bank sebagai penabung juga diharamkan karena dianggap memperoleh tambahan atas harta pokok tanpa berusaha. Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkan riba adalah adanya penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah jika ‘illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika ‘illat itu tidak ada pada bunga bank maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya haram. Meskipun NU dan Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berpikir yang berbeda. Bagi NU hukum bunga bank haram, baik bank Negara maupun swasta. Bagi Muhammadiyah, bunga bank dibolehkan dalam keadaan darurat yang merujuk pada pendapat Mustafa az-Zarqani.
Riba, Ijtihad Jama,I, Ijtihad Qiyasi, Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadyah
Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global
Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan persaingan global. Metode penelitian ini hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa selain merujuk pada UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris juga berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada dihadapan notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Kesimpulan penelitian ini bahwa konsep notaris mayantara menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan. Tetapi, bisa menggunakan media pandang dengar, tanpa batas kota/provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara (borderless). Dengan konsep ini, tidak perlu menghadap langsung dengan cara datang ke kantor notaris. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, demikian pula dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tapi juga dokumen dalam membuat akta.