Jurnal Hukum Respublica

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Transmetro Pekanbaru Bagi Penyandang Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Irfansyah — 2024-05-18

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi Transmetro Pekanbaru bagi penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Metode Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi transmetro pekanbaru bagi penyandang cacat dimana hak – hak penyandang cacat yang belum memadai serta belum memperoleh kesempatan yang sama seperti halnya orang normal lainnya di dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di Kota Pekanbaru ini hak-hak kita selaku penyandang disabilitas hanya sedikit diperhatikan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu adakalanya pengguna jasa trasmetro pekanbaru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tidak terlalu diperhatikan

Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit

Anton Hilman — 2024-05-28

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit macet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit dan menganalisis Akibat Hukum Bagi Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit bahwa belum terpenuhinya kewajiban debitur yang mengakibatkan debitur mengalami wanprestasi dengan banyaknya faktor, dalam hal ini bagi debitur memiliki itikad baik maka bank akan mempertimbangkan kebijakan yang meringankan debitur, seperti penjadwalan kembali (Rescheduling).

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Toni — 2024-05-28

Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas direksi yang dalam melakukan perikatan untuk dan atas nama perseroan telah melakukannya dengan itikad tidak baik untuk kepentingan perseroan, tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) yang dianut oleh Perseroan Terbatas, dimana utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan. Direksi barulah dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi (tanggung jawab terbatas menjadi terlampaui) sebagaimana doktrin piercing the corporate veil dan Ultra Vires apabila direksi telah bertindak melampaui kewenangan yang dimiliki dan perikatan yang dilakukan untuk dan atas kepentingan pribadi.

Politik Hukum Dan Transformasi Wahyu Ke Legislasi Di Indonesia

Andrizal Andrizal — 2024-05-29

As a heterogeneous nation, the existence of Islamic law actually poses a threat to the integration of the unitary state of Indonesia. This has become an interesting phenomenon and has not failed to find common ground even in other Muslim countries. For this reason, this paper describes the process of transforming revelation into legal legislation and the role of legal politics in transforming revelation into legal legislation in Indonesia. The research method used is normative research. The transformation of revelation into legal legislation occurred after the death of the Prophet Muhammad, where his role and duties were transferred to the mujtahids. Islam as a legal system contains universal principles that can develop with the positive legal system adopted in Indonesia.

Status Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing (Studi Perbandingan Hukum Positif Indonesia dan Singapura)

Elsy Suci Rahmadani — 2024-06-07

Indonesia dan Singapura, kedua negara ini cukup menarik bagi investor asing, sebagai pilihan ideal untuk berinvestasi di bidang properti. Indonesia dan Singapura, meskipun pemerintah membuka peluang kepemilikan properti bagi asing, namun ada juga yang masih terbatas dan dibatasi oleh peraturan yang ada. Dengan demikian, bukan berarti peluang orang asing untuk memiliki properti tertutup. Mengingat jenis harta benda dengan status kepemilikan yang dapat diberikan kepada orang asing terbatas, salah satunya adalah satuan rumah susun. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap batasan-batasan jenis harta benda khususnya satuan rumah susun dan kepemilikannya yang boleh dimiliki oleh orang asing serta memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang ingin membeli satuan rumah susun di Indonesia dan/atau Singapura, maka penting untuk melakukan penelitian khususnya mengenai status kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada hukum perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan mode studi literatur, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan status kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura. Dilihat dari kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura, kepemilikan di Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan Singapura yang tidak terlalu membatasi kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing.

Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)

Mega Anisa — 2024-06-18

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi artinya hal lumrah pada rakyat, tentunya sangat merugikan baik pemerintah (negara) juga pihak membutuhkan.

Permasalahan pada penelitian apakah faktor mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor resolusi: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, serta bagaimana tanggungjawab pidananya, Pelaku tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai surat keputusan nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.

Penelitian metode normatif serta hukum empiris, memakai data sekunder serta primer didapat studi pustakaan serta lapangan, serta analisa data menggunakan analisis hukum kualitatif.

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan: Faktor mengakibatkan pelaku lakukan tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal mencakup individual serta faktor sikologis. Faktor eksternal mencakup agama, ekonomi, kesempatan, serta kurang pengawasan regulasi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor urut : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, dimana panitia pertimbangan hakim pada pertimbangan hukumnya beropini bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum serta sah serta bersalah sebab menyalahgunakan BBM Jolar bersubsidi tanpa izin dari instansi berwenang serta majelis hakim jatuhkan pidana penjara 4 bulan serta denda Rp 2.000.000 pada hal denda tak dibayar, diganti menggunakan kurungan selama 1 bulan.

Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Huda Saifullah — 2024-06-18

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik korupsi suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe selaku eks Gubernur Provinsi Papua berdasarkan unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang fokus mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas, dan prinsip hukum dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Jenis data yang diambil melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perbuatan Lukas Enembe telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023

Sahrul Ramadan — 2024-06-28

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Meskipun Kredit Usaha Rakyat (KUR) didukung oleh pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN (PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo) sebagai penjamin KUR yang macet, namun bank harus tetap berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya kredit macet yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk menjaga kepercayan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 8 jenis risiko bagi bank umum salah satunya yaitu risiko kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyaluran kredit seperti halnya penerapan 5C dalam pemberian kredit.