TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN CONTOH MUTU DAN KOMPOSISI

Abstract

Mobil merupakan salah satu moda transportasi yang sangat umum dan bahkan untuk beberapa orang telah menjadi kebutuhan pokok, oleh karenanya transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha telah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dalam praktiknya di dalam transaksi jual beli mobil antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat peristiwa yang dapat merugikan kepentingan konsumen, salah satunya yaitu apabila mobil tersebut tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Terhadap peristiwa tersebut ternyata pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi berdasarkan UUPK dan KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas data sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan mengenai transaksi jual beli mobil secara khusus, kendati demikian baik UUPK dan KUHPerdata telah mengatur mengenai pertanggungjawaban setiap pelaku usaha secara tegas untuk memberi ganti rugi kepada konsumen atau mengganti dengan produk yang serupa sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) jo. Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK jo. Pasal 1491 KUHPerdata dan diketahui pula bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kerusakan pada setiap komponen mobil tanpa terkecuali. Namun pertanggungjawaban ini dibatasi secara khusus di dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur tentang pengalihan pertanggungjawaban satu pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain.