Jurnal Gagasan hukum diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning sebagai salah satu sarana komunikasi ilmiah bagi mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Lancang Kuning yang bertujuan untuk mendorong, menciptakan iklim kecendekiawanan serta mempublikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di Prodi Magister Hukum Universitas Lancang Kuning dan masyarakat ilmiah pada umumnya.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning
Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Bagian Sistem Kesehatan Nasional Untuk Memenuhi Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Kesehatan
Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara. Negara memenuhi hak warga negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diterapkan sejak tahun 2014. Efektivitas penerapan jaminan kesehatan nasional ini perlu ditinjau dari aspek pemenuhan hak warga negara terkait kesehatan terutama dalam hal keterjangkauan layanan. Hal ini perlu dikaji apakah jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari sstem kesehatan nasional dapat menjamin pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Copyright (c) 2026 Ade Fajri Kurnia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Posibilitas Hukum Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Refinancing Proyek Non Business Development di Industri Hulu Migas (Studi Kasus PT. ABC Hulu Energi)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) sebagai alternatif skema pembiayaan dalam proyek strategis sektor hulu migas, khususnya untuk proyek non-business development, serta mengevaluasi mekanisme penerapannya dalam konteks PT. ABC Hulu Energi. Akad MMq merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan aset yang kemudian salah satu pihak secara bertahap membeli porsi kepemilikan pihak lainnya hingga menjadi pemilik penuh. Dibandingkan dengan skema pendanaan konvensional seperti Intercompany Funding (ICF) dan Shareholder Loan (SHL), MMq menawarkan pendekatan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, berbasis bagi hasil, tanpa bunga, serta memberikan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan pembiayaan jangka panjang. Keunggulan MMq terletak pada kepatuhan syariah, potensi pembagian risiko yang lebih adil, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun, kelemahan MMq di antaranya adalah kompleksitas perjanjian, kebutuhan regulasi khusus, dan keterbatasan literasi industri terhadap implementasi akad syariah. Dalam penerapannya di PT. ABC Hulu Energi, MMq dapat dijadikan mekanisme refinancing dengan memanfaatkan pembentukan skema kepemilikan bertahap atas aset proyek non-business development yang telah selesai atau menghasilkan pendapatan, guna mengurangi beban investasi awal dan meningkatkan efisiensi pendanaan. Landasan hukum penerapan MMq antara lain merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah serta prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa MMq berpotensi menjadi instrumen pembiayaan strategis yang adaptif, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah di sektor energi nasional.
Copyright (c) 2026 Andre Satrio Widodo, Ni Putu Ega Maha Wiryanthi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Kewarisan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Masyarakat Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk harmonisasi antara hukum waris adat dengan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat Kampar. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme sistem hukum yang kerap menimbulkan perbedaan dalam penentuan hak waris di tengah masyarakat yang masih memegang teguh adat sekaligus berpegang pada syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum terjadi melalui mekanisme musyawarah keluarga yang mengedepankan nilai keadilan, kekerabatan, dan keseimbangan antara norma adat dan ajaran Islam. Upaya tersebut mencerminkan bentuk rekonsiliasi hukum yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Kampar.
Hukum Waris Adat, Hukum Kewarisan Islam, Harmonisasi Hukum, Sengketa Keluarga
Copyright (c) 2026 Deri Eka Putra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi digitalisasi proses peradilan terhadap efisiensi prosedural dan makna substantif hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah penerapan teknologi digital dalam peradilan meningkatkan kinerja sistem peradilan atau justru mengurangi esensi keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dan konseptual dengan metode kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen peradilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akses informasi, namun secara bersamaan menimbulkan risiko reduksi makna keadilan substantif, terutama dalam hal interaksi manusia, pertimbangan yuridis, dan pemahaman konteks sosial. Kesimpulan yang diambil menekankan perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemeliharaan nilai-nilai hukum.
Copyright (c) 2026 Vincentius Setyawan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakuikan untuk memberikan keadilan dan pemuilihan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui peingatuiran hukum, seperti Pasal 27 ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap perilaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, dengan sanksi pidana peinjara dan denda. Selain melalui jalur litigasi, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan restorative justice juga dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban dan keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di ranah digital perlu dilaksanakan secara seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya.
Copyright (c) 2026 Carles Zai, Budiman Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Legitimasi Akad Dalam Hukum Perdata Islam: Kajian Terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia
Studi ini mengkaji bagaimana legitimasi akad dalam hukum perdata Islam diterapkan dalam praktik perkawinan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta aturan hukum yang berlaku. Pendekatan normatif yuridis digunakan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas akad nikah telah memenuhi ketentuan hukum Islam, masih terdapat praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pencatatan dan keabsahan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar dapat menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Faisal, Roles Janeri, Dawamil Ikrom, Budi Heryawan, Asrizal Saiin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Rekonstruksi Penetapan Rehabilitas Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Berulang
Dalam mengimplementasikan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan sebuah aturan teknis yang dapat mengaplikasi hal tersebut dengan lengkap. Aturan tersebut selama ini dirasakan masih belum maksimal untuk mengurangi angka pemakai narkotika secara nasional, karena adanya beberapa norma ataupun aturan yang disinyalir mengandung unsur kontradikdif dan pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya bagaimanakah regulasi hukuman pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia? dan bagaimanakah konsep mengenai penjatuhan hukuman terhadap pengulangan Penyalahguna Narkotika di masa depan? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Selama peraturan perundang-undanganya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkotika meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan. Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah proses pengadilan.
Kendala Dalam Penetapan Legalitas Euthanasia Terhadap Pasien Yang Dinyatakan Secara Medis Sudah Tidak Memiliki Harapan Untuk Hidup Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia
Euthanasia adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Terkait euthanasia, tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien, yang salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia? dan bagaimana kendala dalam Penetapan Legalitas Euthanasia terhadap pasien yang dinyatakan secara medis sudah tidak memiliki harapan untuk hidup di tinjau dari aspek hak asasi manusia dan hukum pidana? Kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia di Indonesia menunjukkan perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam penetapan legalitas euthanasia disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1) Faktor intern, terdiri dari sudut pandang pasien, sudut pandang dari pihak keluarga pasien, pihak dokter, dan ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk dapat menerima euthanasia; 2) Faktor Ekstern, yaitu: aspek hak azasi, aspek hukum, aspek moral, aspek ilmu pengetahuan, aspek agama, aspek lingkungan dan keadaan, serta aspek masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kasus Malapraktik Yang Dilakukan Dokter
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat selain pendidikan dan daya beli masyarakat. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malapraktik medis, di Indonesia dijamin melalui Undang-undang, KUHP, KUHPerdata, Peraturan-peraturan Pemerintah, serta Hukum Administrasi yang harus dijalankan dengan sistem dan aparatur yang jelas. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan jaminan hukum bagi pasien untuk menuntut hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui Undang-undang atau peraturan yang baku dan membahas malpraktik kedokteran belum diterbitkan sampai hari ini. Peraturan perundang-undangan yang selama ini dijadikan rujukan hukum ternyata masih belum kuat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien korban malapraktik. Berdasarkan perangkat peraturan yang ada selama ini, instrumen perlindungan hukum pasien untuk menuntut haknya bisa ditempuh melalui jalur hukum dan jalur etika. Akan tetapi baik jalur etika maupun hukum belum dapat mengakomodasi kepentingan pasien seutuhnya. Sehingga, adanya penyelesaian melaui BPSK yang ditawarkan dalam UU Perlindungan Konsumen menjadi alternatif yang akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
Penelitian ini telah dilaksanakan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Masalah yang dibahas meliputi pelaksanaan pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan analisis literatur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, yang terlihat dari kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman hukum di kalangan peserta pemilu, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun berbagai rencana telah dibuat, hasil pelaksanaannya belum memberikan dampak yang berarti. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penegasan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penegakan hukum pemilu yang transparan dan akuntabel.
Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Status Tersangka (Analisis Kasus Pegi Setiawan Berdasarkan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/Pn.Bdg)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang praperadilan di dalam Pasal 77 mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan. Sebagaimana pengajuan praperadilan kasus penangkapan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum Hakim dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg? dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat kasus penangkapan Pegi Setiawan menjadi viral? Hasil penelitian ini, Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan Termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah, dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Bebasnya Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina, menjadi viral di dunia maya, dan adanya upaya membebaskan Pegi melalui gugatan praperadilan. Hingga akhirnya hakim tunggal Eman Sulaeman memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah karena tidak sesuai prosedur penyidikan.
Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Yang Dilakukan Ppat (Studi Kasus Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)
Jual-beli tanah tertuang dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) maupun Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjelaskan bila hak kepemilikan, hak guna bangunan bisa beralih maupun teralihkan. Perjanjian pemindahan hak atas tanah, memberi hak baru atas tanah, maka perlu memiliki pembuktian di hadapan PPAT. Akta PPAT yang terjerat kasus pertanahan yaitu Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Pejabat Pembuat Akta Tanah Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah karena bertindak pidana secara bersama-sama dengan memalsukan surat autentik dan pencucian uang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pejabat pembuat akta tanah terhadap tindak pidana pemalsuan akta jual beli? dan bagaimana akibat hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan PPAT (Studi Kasus Nomor: Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)? Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menjalankan tindak pidana pemalsuan akta jual beli dalam Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt., terdakwa F, SH.MKn dan terdakwa I R, SH bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, denda berjumlah Rp1.000.000.000. Para Terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana penjara masing-masing selama selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan, dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan penjara.
Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikat baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroaan terbatas. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikat baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.
Iktikad Baik, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan Terbatas.
Penyelesaian Perselisihan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian perselisihan apabila hak-hak pekerja Rumah Tangga tidak diberikan oleh pemberi kerja atau Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan untuk menganalisis tanggung jawab pemberi kerja terhadap penyelesaian perselisihan hak-hak Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus mengkaji kepada penyelesaian perselisihan untuk Pekerja Rumah Tangga. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa Pekerja Rumah Tangga dapat menggunakan Alternatif Penyelesaian Perselisihan untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pemberi kerja. Bentuk penyelesaian perselisihan apabila hak-hak Pekerja Rumah Tangga tidak diberikan oleh pemberi kerja maupun Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam peraturan perundang-undangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya menyebutkan mengenai perselisihan antara buruh/pekerja dengan pemberi kerja/atasannya saja, dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa Pekerja Rumah Tangga tidak diakui sebagai pekerja/buruh, namun pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas hak-hak Pekerja Rumah Tangga. Kebijakan melalui pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga.
Perkembangan Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi di Era Digital 4.0
Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (ecourt). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Pandangan Konstitusi Dalam Pandangan Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia
Tidak terpungkiri jika pada masa sekarang, dipengaruhi globalisasi Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) makin menyebar di berbagai dunia, yang dulunya mereka mereka lebih diam dan tidak menunjukkan diri, namun pada masa sekarang mereka lebih berani dan lantang dalam menyuarakan keberadaan mereka. Alasan yang paling sering diungkit adalah alasan Hak asasi manusia, dengan dalil HAM merekapun ingin keberadaan mereka dianggap dan dilindungi oleh Negara berdasarkan konstitusi. Penelitian ini bertujuan meneliti apakah hak LGBT dilindungi oleh konstitusi dan hak seperti apa yang dilindungi oleh konstitusi. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan hak LGBT sebagai warga negara, diakomodasi dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, seperti dapat dicermati pada Pancasila, Konstitusi, dan peraruran Perundang-undangan lainnya. Hak LGBT sebagaimana warga negara lainnya mempunyai kebebasan dalam penafsirannya akan tetapi diberikan pula kewajiban untuk mentaati sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel berdasarakan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023
Bersamaan dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ramai pula ajakan untuk turut memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel. Apabila ditinjau dari segi hukum sebenarnya bagaimana memboikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina? Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan barang dilarang impor, ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan franchise atau waralaba asing, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak.
Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa
Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi konsep anarkisme dalam situasi unjuk rasa, serta mengidentifikasi strategi perlindungan bagi warga sipil dan tempat usaha. Pendekatan penelitian mencakup analisis literatur terkait anarkisme, unjuk rasa, dan upaya perlindungan warga sipil, serta evaluasi hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menekankan pentingnya mematuhi batasan hukum dan etika dalam setiap aksi unjuk rasa. Sementara kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dijamin, juga merupakan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak warga sipil dan tempat usaha juga merupakan faktor utama. Peran kepolisian dalam memastikan keamanan unjuk rasa tidak boleh diabaikan, mereka memegang peran penting dalam memastikan kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan aman. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkisme adalah dasar yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami dan mematuhi regulasi hukum, kita dapat membentuk masyarakat inklusif, transparan, dan demokratis, serta menciptakan landasan yang kokoh untuk kemajuan bersama. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang urgensi perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa. Implikasi dari penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik dan kepatuhan terhadap hukum dalam memastikan keamanan dan hak asasi manusia dalam setiap demonstrasi. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan perlindungan warga sipil dan tempat usaha dari anarkisme dalam unjuk rasa.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)
Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama. Tujuan utama dari pernikahan salah satunya adalah untuk membina rumah tangga dan melahirkan generasi yang islami nan beradab. Hanya saja tidak sedikit juga pernikahan harus berakhir dengan perceraia karena banyaknya faktor salah satunya adalah kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang ikrar talaknya dilakukan dengan metode teleconference. Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan ikrar talak secara teleconference di Indonesia; dan 2) Mengetahui Pelaksanaan dan Keabsahan Ikrar Talak secara Teleconference berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adanya ikrar talak diucapkan secara teleconference yang dilakukan didepan persidangan adalah sah di mata hukum. Sehingga dengan adanya metode ini, pengadilan bisa melaksanakan fungsinya untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, dan biaya ringan.
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar
Penelitian ini mengevaluasi implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diimplementasikan melalui berbagai strategi, termasuk upaya kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif), penyediaan sarana dan prasarana, serta penanganan ODGJ terlantar. Meskipun demikian, beberapa hambatan mengemuka, seperti ketiadaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa, minimnya pembiayaan kesehatan jiwa, dan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, kunjungan ke keluarga pasien, dan peningkatan alokasi dana Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK). Meskipun implementasi tanggung jawab pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif, penelitian ini merekomendasikan perluasan upaya sosialisasi, perumusan Peraturan Daerah yang mendukung, dan peningkatan pembiayaan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar.
Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam
ةَمَّكَحُ مُةَادَلعَ, “Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Al-‘Adah Dan Al-‘Urf memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking
Kejahatan cyber atau kerap dikenal dengan cybercrime merupakan tindakan perilaku kejahatan berbasis komputer serta jaringan internet biasanya si pelaku kejahatan cyber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi adapun kejahatan cyber yang akan dibahas disini yakni terkait kejahatan peretasan. Merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Dilakukan dengan cara mengirim link maupun dokument yang tidak jelas terhadap korban untuk membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan (saldo M-Banking). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejahata cyber link chat whatsapp berdasarkan peraturan hukum di indonesia serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta jurnal hukum dan dokument-dokument resmi, sehingga dari penelitian ini terdapat hasil bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber melalui chat whatsapp yang menguras isi saldo m-bankking telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti halnya hubungan nasabah/korban dengan bank yakni antara konsumen dan pelaku usaha Serta Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia
Fenomena politik dinasti dalam dinamika pilkada di Indonesia kian meningkat. Politik dinasti mengarah pada kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu. Saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi dalam pilkada dan pengaturan politik dinasti yang perlu dibentuk dalam menghadapi pilkada mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh pada dinamika pilkada yang menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat kekuatan politik dari keluarga yang berkuasa. Akan tetapi melarang politik dinasti adalah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sehingga yang terpenting adalah menguatkan pengaturan dalam pilkada agar mampu menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten sekalipun terdapat calon dari keluarga petahana atau pejabat lainnya.
Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi
Prinsip kebaruan desain industri merupakan unsur yang fundamental dikarenakan menjadi penentu batasan dari adanya ekslusifitas suatu ide yang bernilai estetika. Namun sayangnya, unsur fundamental tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi di Indonesia sehingga hak moral dan ekonomi bagi pengembang desain industri tidak dapat terlindungi dengan baik. Ketidakomperhensifan tersebut berakibat pada inkonsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam regulasi desain industri di Indonesia serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakomperhensifan regulasi terkait parameter kebaruan dan sengketa desain industri menimbulkan disparitas putusan hakim di beberapa pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, pencantuman parameter kebaruan maupun tingkatan peniruan berguna menjamin kepastian hukum bagi hakim maupun pemilik hak desain industri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan komersialisasi dan nilai ekonomi di Indonesia.
Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna Antara Indonesia dan China Dalam Perspektif Hukum Internasional
Klaim sepihak China atas daerah Kepulauan Natuna melalui nine dash-line merupakah hal yang dilarang dalam dasar hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan legalitas klaim China atas perairan Natuna serta merumuskan langkah yang sebaiknya dilakukan Indonesia kedepannya untuk menyelesaikan sengketa Natuna sekaligus memperkuat posisinya di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini ialah klaim China tersebut tidak memiliki legalitas dan keabsahan. Langkah hukum internasional ke Mahkamah Internasional, diplomasi, dukungan ASEAN perlu digencarkan sehingga China tunduk dengan hukum yang berlaku. Indonesia sebaiknya secara tegas dan gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Natuna sehingga stabilitas kawasan dapat dijaga sembari melindungi hak berdaulat setiap negara atas wilayah laut sahnya.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Bali
Meningkatnya angka pengangguran menjadi salah salah satu poin utama bagaimana bisa terjadi satu tindak kejahatan pidana, dimana tindakan kejahatan sendiri merupakan suatau tindakan yang melanggar aturan yang sudah diatur dalam hukum suatu negara. Dimana tindakan kejahatan pidana yang sering terjadi tersebut berupa, pencurian, perampokan, pembunuhan dan tindak kejahatan pidana lainnya. Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan pidana yang berupa pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara melanggra hukum. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif yang menggunakan studi literatur untuk membandingkan data kondisi sebenarnya dengan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa pembagian pencurian yakni pencurian biasa, pencurian berat atau berkualifikasi, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan atau dengan acamana kekerasan. Dalam melakukan tindak pidana pencurian ini, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya suatu tindak pidana pencurian, baik karena faktor yang ditimbulkan dari dalam diri maupu faktor yang timbul dari luar yang mengakibatkan orang melakukan tindak pidana pencurian ini. Selain faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian upaya dalam penegakan kasus pencurian ini juga harus ditilik lebih mendalam lagi, bagaimana para pemegang kebijakan mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencurian ini dan bagaimana adanya upaya preventif dan represif digunakan dalam penyelesain kasus ini.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics)
Tindak Pidana Carding atau credit card fraud (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan.Penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit. Kejahatancarding merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaturantindak pidana cardingdi Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative.Hasil penelitiannya adalah bahwa kejahatan cardingdiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan cardingada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi,
Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia
ABSTRAK Ilmu hukum, yang dapat digambarkan sebagai disiplin fundamental dan esensial dalam konteks yurisprudensi yang lebih luas, berfungsi sebagai komponen kritis dan berpengaruh yang secara signifikan berkontribusi pada penilaian dan peningkatan efektivitas keseluruhan dan integritas kerangka hukum suatu negara dan pengaturan kelembagaan. Penelitian ini dengan cermat meneliti kerangka teoritis, prinsip-prinsip dasar, dan operasionalisasi ilmu hukum dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Dari sudut pandang teori hukum, disiplin hukum melibatkan proses sistematis pengembangan, implementasi, dan penilaian ketentuan hukum dengan tujuan membangun infrastruktur hukum yang manjur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip utama, termasuk kejernihan standar, ketidakberpihakan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, selain kemanjuran dan efisiensi kerangka hukum, merupakan subjek utama yang diperiksa dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mengintegrasikan analisis normatif dan sosiologis, memanfaatkan data yang berasal dari tinjauan literatur, teks hukum, dan wawancara yang dilakukan dengan otoritas dalam domain undang-undang. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki kerangka legislatif yang kuat seperti yang digambarkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Legislatif, proses legislatif sering menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, pengaruh politik yang dominan dalam penyusunan undang-undang, serta kurangnya harmonisasi antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Jurnal ini merekomendasikan penguatan reformasi dalam sistem legislasi, termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan, peningkatan kapasitas lembaga legislasi, dan peninjauan berkala terhadap peraturan yang ada untuk memastikan relevansinya. Dengan memperbaiki kualitas perundang-undangan, diharapkan hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Studi ini telah memberikan kemajuan penting dalam evolusi ilmu hukum, terutama dalam upaya membangun kerangka hukum yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Kata Kunci: Ilmu Perundang-undangan, Sistem Hukum, Partisipasi Publik, Kepastian Hukum, Prinsip Hukum Abstract Legal science, which can be described as a fundamental and essential discipline within the broader context of jurisprudence, serves as a critical and influential component that significantly contributes to the assessment and improvement of the overall effectiveness and integrity of a country's legal framework and institutional arrangements. This research carefully examines the theoretical framework, basic principles, and operationalization of legal science within the framework of the Indonesian legal system. From a legal theory perspective, legal discipline involves a systematic process of developing, implementing and assessing legal provisions with the aim of building a legal infrastructure that is efficacious and attuned to the needs of society. Key principles, including clarity of standards, impartiality, balance between individual and societal interests, in addition to the efficacy and efficiency of the legal framework, are the main subjects examined in the research.This research employs a qualitative methodology that integrates normative and sociological analysis, utilizing data derived from literature reviews, legal texts, and interviews conducted with authorities in the domain of legislation. Empirical evidence obtained from the research shows that, although Indonesia has a strong legislative framework as depicted by Law No. 12/2011 on the Formation of Legislative Regulations, the legislative process often faces various obstacles. Such challenges include weak public participation in the legislative process, dominant political influence in lawmaking, as well as a lack of harmonization between legal norms and the needs of a dynamic society.The journal recommends strengthening reforms in the legislative system, including increased public involvement in the drafting process, improving the capacity of legislative institutions, and periodic review of existing regulations to ensure their relevance. By improving the quality of legislation, it is hoped that the law in Indonesia can become a more effective instrument in creating justice, providing legal certainty, and meeting the needs of society in a sustainable manner. This study has provided important advances in the evolution of legal science, especially in the effort to build a legal framework that is responsive to contemporary challenges. Keywords: Legislative Science, Legal System, Public Participation, Legal Certainty, and Legal Principles
Ilmu Perundang-undangan, Sistem Hukum, Partisipasi Publik, Kepastian Hukum, Prinsip Hukum
Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl
Penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal merupakan bagian penting dari penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam konteks Undang-Undang Penegakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau undang-undang lain yang relevan. langkah yang biasanya dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal yaitu seperti penegakan Hukum oleh pihak berwenang, seperti lembaga pengawas lingkungan, kepolisian, atau instansi lain yang bertanggung jawab, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas perambahan hutan illegal, penyitaan barang Bukti barang bukti berupa alat, kendaraan, atau hasil perambahan hutan yang disita sebagai bukti pelanggaran hukum, penyidikan dan penuntutan penyidikan dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perambahan hutan ilegal tersebut penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan bukti yang ditemukan, pengadilan jika terdakwa terbukti bersalah, sidang pengadilan akan menetapkan sanksi yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sanksi tersebut bisa berupa denda, kerugian ganti rugi, atau bahkan hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurut TNI
Dalam sistem peradilan militer, peranan oditur militer sangat krusial, terutama dalam tahap penuntutan. Salah satu aspek penting dalam proses penuntutan adalah pengajuan rencana tuntutan. Rencana tuntutan diajukan Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI melalui Kepala Oditurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam proses pengajuan rencana tuntutan oleh Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI serta mengidentifikasi faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan rencana tuntutan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data primer dan sekunder, diperoleh kesimpulan bahwa proses pengajuan rencana tuntutan dimulai dari oditur melakukan pemeriksaan di persidangan, pembuatan rencana tuntutan oleh Oditur Militer, pelaporan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat, hingga pengajuan kepada Oditur Jenderal TNI. Selain itu, ditemukan dua faktor yang secara signifikan mempengaruhi oditur dalam merumuskan tuntutan, yaitu jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan fakta-fakta persidangan.
Oditur Jenderal TNI, Oditur Militer, Rencana Tuntutan