Lancang Kuning Law Journal is an open access, peer-reviewed journal focusing on contemporary legal developments, rule of law, jurisprudence, legal history, and legal reform.
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN DUALISME SERIKAT PEKERJA LUAR PERUSAHAAN SIAK
Konflik dualisme kepengurusan dalam serikat pekerja luar perusahaan di Kabupaten Siak mencerminkan lemahnya struktur hukum ketenagakerjaan dalam merespons persoalan internal organisasi buruh. Studi ini menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian yang selama ini ditempuh belum mampu memberikan jaminan hukum yang memadai, serta bagaimana dampak dualisme tersebut berpengaruh terhadap kestabilan hubungan industrial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pengurus serikat pekerja, dan praktisi hukum. Temuan menunjukkan bahwa tidak adanya instrumen hukum yang secara khusus mengatur penyelesaian dualisme serikat menciptakan kekosongan normatif yang diselesaikan secara administratif melalui diskresi kepala daerah. Namun demikian, solusi tersebut bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan legalitas organisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi regulasi dan kehadiran negara secara aktif dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal serikat yang adil, final, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyelesaian dualisme serikat tidak cukup hanya mengandalkan otonomi internal organisasi, melainkan membutuhkan intervensi struktural agar tercipta iklim hubungan industrial yang sehat, adil, dan demokratis.
Copyright (c) 2025 Lancang Kuning Law Journal
OPTIMALISASI PENERAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN BANGKO
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi strategis adalah pajak sarang burung walet, mengingat nilai ekonominya yang tinggi. Namun, realitas di Kecamatan Bangko menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak ini masih sangat rendah, meskipun potensi penerimaan cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan pajak sarang burung walet, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah, pengusaha walet, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian implementasi peraturan dengan kondisi faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan disebabkan oleh lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, keterbatasan basis data, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan. Untuk itu, strategi optimalisasi diarahkan pada digitalisasi sistem pajak, penguatan sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Kesimpulannya, optimalisasi pajak sarang burung walet memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta mendukung kemandirian fiskal.
ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN DANA YAYASAN BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2004
Yayasan sebagai badan hukum nirlaba memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun, dalam praktik pengelolaan dana masyarakat, seringkali terjadi penyimpangan yang berdampak pada kepercayaan publik dan menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum organ yayasan dalam pengelolaan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, serta mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana menanggapi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan dukungan studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan kajian terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Yayasan telah mengatur kewajiban administratif dan pelaporan, belum terdapat norma pidana yang secara eksplisit menjangkau penyalahgunaan dana oleh pengurus yayasan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum terpaksa merujuk pada KUHP atau peraturan pidana umum lainnya, yang menimbulkan inkonsistensi dan multitafsir hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi yayasan dengan memperkuat aspek sanksi pidana, memperjelas tanggung jawab organ yayasan, serta mendorong penerapan sistem pengawasan internal dan audit independen. Dengan demikian, penguatan norma hukum dalam pengelolaan dana yayasan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan menjaga amanah publik secara optimal.
ANALISIS HAMBATAN DAN PENANGANAN PAJAK KENDARAAN DINAS DI ROKAN HILIR
Pajak kendaraan dinas merupakan komponen strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realitas implementasinya di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah penanganan dalam pembayaran pajak kendaraan dinas, khususnya roda dua, yang masih banyak ditemukan menunggak pajak. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait seperti BPKAD, Bapenda, Samsat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) penerima hibah kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pajak kendaraan dinas terhambat oleh tidak adanya surat rekomendasi BPKAD, ketidakterpaduan sistem informasi antarinstansi, dominasi prosedur manual, serta absennya sanksi tegas bagi pelanggar. Di sisi lain, strategi penanganan yang diidentifikasi meliputi penguatan koordinasi kelembagaan, digitalisasi sistem aset dan perpajakan, sosialisasi kepatuhan fiskal, serta penerapan reward and punishment untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin OPD. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi struktural dan kultural dalam birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Dengan demikian, persoalan pajak kendaraan dinas tidak hanya soal teknis administrasi, tetapi mencerminkan integritas birokrasi dan efektivitas sistem desentralisasi fiskal secara keseluruhan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA DI TEMBILAHAN
Penggunaan handphone saat berkendara merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang berdampak langsung terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Meskipun telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di Tembilahan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara di wilayah Tembilahan, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi solutif dalam praktik penegakan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, pengguna jalan, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum meliputi terbatasnya sarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya efek jera akibat inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Selain itu, pelanggaran banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua yang mengabaikan risiko gangguan konsentrasi akibat distraksi digital. Penegakan hukum yang bersifat represif dinilai belum cukup efektif tanpa diiringi pendekatan edukatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, strategi komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, penggunaan teknologi tilang elektronik, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman di Tembilahan.
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN LAHAN PERKEBUNAN: TINJAUAN KASUS BANGKINANG
Konflik agraria di Indonesia kerap kali berakhir pada putusan pengadilan, namun tidak semua putusan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Salah satu kasus penting terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang meskipun telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dimaksud, dengan fokus pada hambatan yang dihadapi serta upaya solusi hukum yang memungkinkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kompleksitas pelaksanaan eksekusi karena tidak tersedianya prosedur khusus dalam perkara lingkungan, lemahnya political will, ketiadaan sanksi atas ketidakpatuhan, serta minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, masyarakat lokal sebagai pihak terdampak tidak diberdayakan secara maksimal, bahkan cenderung dimarjinalkan dalam proses eksekusi. Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum, di mana putusan yang sah secara hukum justru gagal memberikan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus dipandang sebagai proses sosial-politik, bukan semata prosedur yuridis. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi, pembentukan satgas lintas sektor, serta penguatan peran masyarakat sipil untuk menjamin keberhasilan eksekusi. Kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pembaruan sistem hukum agraria yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.
ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021
Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya di Provinsi Riau mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan harga dan kepastian hukum dalam transaksi antara pekebun dan perusahaan mitra. Namun, pelaksanaan regulasi ini di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan berbagai hambatan yang menghambat pencapaian tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan sosiologis faktor-faktor penghambat implementasi Pergub tersebut serta merumuskan strategi perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan dinas teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan ini meliputi ketiadaan sanksi hukum terhadap perusahaan, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan petani. Tidak adanya mekanisme pengaduan serta dominasi posisi tawar perusahaan turut memperparah kondisi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupi implementasinya. Diperlukan pendekatan integratif dalam tata kelola kebijakan agar regulasi tidak berhenti sebagai norma formal, melainkan mampu memberi dampak substantif bagi masyarakat agraris.
ANALISIS KEWENANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MINERBA
Konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini menarik kewenangan pemberian IUP sepenuhnya ke pemerintah pusat, yang sebelumnya sebagian berada pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini memunculkan disharmoni normatif, ketidakpastian hukum, serta mengurangi efektivitas pengawasan dan partisipasi lokal dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran kewenangan pemberian IUP dan dampaknya dalam perspektif hukum tata negara, serta merumuskan model ideal pembagian kewenangan yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta potensi degradasi lingkungan akibat minimnya pengawasan lokal. Dalam kerangka teori negara hukum dan asas keadilan, kondisi ini menandakan perlunya harmonisasi regulasi dan model kewenangan kolaboratif berbasis konsultasi dan partisipasi. Kesimpulan utama menggarisbawahi pentingnya pembenahan sistem hukum pertambangan melalui revisi norma, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta pengembangan tata kelola yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN SENJATA API OLAHRAGA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 1/2022
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi kepemilikan senjata api non-organik oleh masyarakat sipil untuk kepentingan olahraga. Namun, dalam implementasinya, khususnya di Provinsi Riau, ditemukan berbagai permasalahan terkait perpanjangan izin yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perpanjangan izin senjata api olahraga di Riau, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan anggota Perbakin, serta studi dokumentasi terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh faktor hukum yang belum sinkron, keterbatasan kapasitas aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan budaya. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, penyederhanaan prosedur perizinan, serta peningkatan literasi hukum melalui pendekatan sosio-kultural. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial agar perizinan senjata api sipil berjalan efektif dan menjamin keamanan publik secara berkelanjutan.
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL
Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial, khususnya melalui media sosial. Namun, kemudahan ini juga melahirkan tantangan hukum baru berupa penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk penipuan daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menjerat pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan terhadap para pelaku di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan yuridis yang lebih kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum, lemahnya mekanisme pengawasan, dan belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penegakan hukum juga masih bersifat reaktif dan berfokus pada pelaku individu, belum menyentuh tanggung jawab korporasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif, restoratif, dan kolaboratif yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hak korban, edukasi publik, serta reformasi kelembagaan. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi di era digital sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat, dan kesadaran masyarakat.
HAK CIPTA LAGU GLOBAL SEBAGAI SOLUSI KETIMPANGAN KOMERSIALISASI MUSIK ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah membawa perubahan mendasar pada industri musik, memunculkan peluang distribusi luas sekaligus tantangan serius terkait perlindungan hak cipta dan keadilan ekonomi bagi para musisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta lagu komersial di Indonesia serta merumuskan strategi hukum untuk mengatasi ketimpangan komersialisasi musik pada era digital dan globalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum keadilan dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan yang komprehensif, praktik di lapangan masih dihadapkan pada lemahnya penegakan hukum, maraknya pembajakan digital, serta ketimpangan distribusi royalti yang diperburuk oleh dominasi platform streaming global. Penelitian juga menemukan perlunya pembaruan regulasi, termasuk model distribusi royalti yang lebih adil, penguatan peran lembaga manajemen kolektif, dan penerapan sistem pembayaran berbasis pengguna (user-centric). Kesimpulannya, perlindungan hukum hak cipta perlu diorientasikan tidak hanya pada aspek eksklusivitas, tetapi juga pada prinsip keadilan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem musik nasional. Sinergi lintas sektor dan inovasi kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem musik yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan di era digital.
PELAKSANAAN PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017 PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DI PEKANBARU
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lembaga rehabilitasi narkoba di Kota Pekanbaru semakin meningkat, bahkan beberapa lembaga telah tutup. Oleh karena itu, survei kepuasan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan, hambatan, dan upaya penerapan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di lembaga rehabilitasi narkoba di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal karena sebagian lembaga belum melaksanakannya. Kedua, hambatan utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kompetensi petugas. Ketiga, belum ada langkah nyata dari beberapa lembaga untuk melaksanakan survei tersebut. Kesimpulannya, pemerintah perlu memberikan sanksi tertulis dan denda guna memastikan kepatuhan lembaga rehabilitasi narkoba terhadap peraturan ini.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PASAL 363 KUHP) DI WILAYAH HUKUM PN BANGKINANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, ditemukan disparitas pemidanaan yang mencolok terhadap pelaku dengan karakteristik tindak pidana serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui studi putusan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP, perbedaan kualitas dakwaan jaksa, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandardisasi, serta lemahnya eksaminasi putusan menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan pemidanaan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi pelaku dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga turut memengaruhi penerapan hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan pidana, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta perlunya eksaminasi berkala terhadap putusan perkara sejenis untuk menjamin konsistensi dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan kontekstual di daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis perkebunan seperti Kampar.
ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU BERDASARKAN KUHP
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, ditemukan sejumlah kasus perzinahan yang tidak dapat dituntaskan karena pelaku melarikan diri atau kurangnya alat bukti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum mencakup aspek substansi hukum yang membatasi kewenangan penahanan, struktur penegakan hukum yang terbatas sumber daya, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dominasi budaya lokal yang mengedepankan penyelesaian non-litigasi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan perbaikan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat lokal.
PERJANJIAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM MENJUAL HAK TANGGUNGAN NASABAH KREDIT MACET PADA PERBANKAN
Perjanjian Surat Kuasa Menjual digunakan oleh perbankan dalam pengikatan objek Hak Tanggungan sekaligus digunakan oleh perbankan untuk menjual hak tanggungan tersebut yang mana apabila nasabah mengalami gagal bayar atau wanprestasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Apalagi penandatanganan Perjanjian Surat Kuasa Menjual tersebut dilakukan pada saat akad kredit dilaksanakan. Perbankan masih saja melakukan perjanjian tersebut dengan alasan kebebasan berkontrak dan mengamankan asset dari pihak perbankan. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah bagaimana perjanjian Surat Kuasa Menjual itu dilakukan oleh perbankan dan apakah akibat hukum yang timbul kepada pihak perbankan apabila tetap melakukan eksekusi terhadap agunan nasabah kredit macet dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual. Metode ilmiah yang digunakan adalah metode ilmiah yang meneliti tentang hukum normative , yaitu penelitian ilmiah tentang suatu aturan atau Norma yang mengatur dengan cara menelaah studi perpustakaan atau sumber dari aturan dan norma sekunder sedangkan analisis terhadap Permasalahan dengan menggunakan penelitian Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Surat Kuasa Menjual yang dilakukan oleh pihak perbankan dan debitur pada saat bersamaan dengan perjanjian akad kredit tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan . Pengamanan Norma hukum untuk perbankan harus selalu ada walaupun Perikatan atau perjanjian Surat Kuasa Menjual menjadi tidak sah sebagai dasar eksekusi jaminan karena pada prinsipnya segala aset nasabah akan menjadi jaminan umum bagi kewajiban pembayarannya dengan semua perbankan atau kreditur.
KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ONLINE DI INDONESIA
Tanda tangan elektronik (TTE) menimbulkan sejumlah pertimbangan hukum dan keamanan krusial. Penting untuk memastikan kekuatan hukum TTE, setara dengan tanda tangan basah konvensional, serta menjamin keamanan system, untuk melindungi integritas dan keabsahan dokumen elektronik. TTE yang tersertifikasi, memungkinkan transaksi digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik, sehingga mempermudah proses penandatanganan dokumen dan menghilangkan kendala geografis. Namun permasalahannya Ketiadaan kepastian hukum ini mengancam perkembangan industri fintech lending yang sehat, menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dan konsumen, serta berpotensi merugikan semua pihak. Untuk itu, kajian komprehensif terhadap regulasi terkait, termasuk UU ITE dan peraturan turunannya, diperlukan. Maka masalahnya adalah Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam perjanjian pinjam meminjam online di Indonesia. Bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam perjanjian pinjam meminjam online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian hukum, yaitu penelitian Jenis Normatif, kemudian pendekatannya, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Dengan begitu, hasilnya . Kekuatan pembuktian TTE tersertifikasi diakui setara dengan akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik, adanya panduan yang lebih jelas dari Mahkamah Agung mengenai penilaian keabsahan TTE tersertifikasi dalam sengketa perjanjian pinjam meminjam online akan meningkatkan kepastian hukum. Lebih lanjut, dalam kasus sengketa yang kompleks, uji lab forensik digital dapat menjadi mekanisme komplementer untuk memverifikasi keaslian dan integritas TTE tersertifikasi, sehingga memperkuat proses pembuktian di pengadilan.
RESTORATIVE JUSTICE PADA PENCURIAN RINGAN BUAH SAWIT DI ROKAN HULU
Tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, terutama di perkebunan milik warga dan perusahaan. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut efektivitas penerapan Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian hukum serta akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum di tingkat kepolisian lebih menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pelaku kembali mengulangi perbuatannya karena tidak mendapatkan efek jera, sementara pelaku lain melarikan diri karena adanya larangan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum positif belum berjalan optimal dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Diperlukan penataan ulang strategi penegakan hukum agar lebih menjamin efek jera dan mencegah residivisme terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS CACAT PRODUK MOBIL SUZUKI PADA PT SEJAHTERA BUANA TRADA
Penelitian ini menggali dinamika perlindungan konsumen dalam konteks tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap cacat produk, dengan fokus pada PT Sejahtera Buana Trada sebagai distributor mobil Suzuki. Berbasis pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk membangun pemahaman empiris dan normatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa PT Sejahtera Buana Trada bertanggung jawab atas cacat produk sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK, namun kompensasi yang diberikan tidak sepenuhnya membebaskan konsumen dari beban finansial. Selain itu, hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d UUPK tidak terpenuhi karena informasi terkait kondisi dan jaminan produk tidak disampaikan secara transparan. Secara hukum, PT Sejahtera Buana Trada terbukti melanggar ketentuan UUPK, termasuk Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) yang melarang peredaran barang cacat tanpa informasi yang jelas. Oleh karena itu, konsumen memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau jalur peradilan umum.
EFEKTIVITAS PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2020 DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan, meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penegakan hukum terhadap aktivitas ini masih menemui berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam menangani pertambangan emas ilegal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah akibat lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang sulit beralih dari sektor pertambangan ilegal. Selain itu, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI cukup signifikan, terutama terkait pencemaran air dan degradasi lahan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan PETI harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi, mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, program alternatif ekonomi bagi masyarakat, serta edukasi terkait dampak lingkungan. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif dalam menangani pertambangan emas ilegal.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN BENGKALIS
PKWT merupakan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan yang bersifat sementara, atau lebih tepat disebut perjanjian kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Kabupaten Bengkalis. Sosiologi empiris akan digunakan sebagai metodologi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan dalam hal implementasi di lapangan, seperti kurangnya dokumentasi sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya personel yang memahami ketentuan yang berlaku. Usulan penelitian ini menyangkut perlindungan hukum terhadap karyawan dalam kontrak kerja, jika dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sudah cukup protektif, namun dari sisi pengawasan pemerintah perlu ditingkatkan agar segala peraturan perundang-undangan manakah yang paling baik diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi tanpa kecuali? Kontrak kerja waktu tetap harus dibuat secara tertulis antara pemberi kerja dan pekerja dengan persetujuan bersama kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus mampu bernegosiasi agar isi kontrak tidak merugikan salah satu pihak.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PROMO FLASH SALE PADA APLIKASI ONLINE
Fenomena flash sale di marketplace Shopee menarik banyak konsumen dengan penawaran harga murah dalam waktu terbatas. Namun, kurangnya transparansi dalam jumlah stok dan ketidaksesuaian informasi produk sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang berisiko menerima barang cacat, stok kosong, atau mengalami harga yang dimanipulasi sebelum diskon. Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia masih menghadapi kendala, baik dari segi implementasi regulasi maupun kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, serta efektivitas perlindungan hukum dalam praktik flash sale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik flash sale di Shopee masih sering melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait informasi harga, stok, dan transparansi dalam penawaran produk. Dalam perspektif hukum perikatan, pelaku usaha wajib beritikad baik dalam bertransaksi, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, diperlukan reformasi sistem regulasi, peningkatan edukasi bagi konsumen, serta pengawasan ketat terhadap praktik e-commerce agar ekosistem perdagangan yang lebih adil dapat terwujud. Penyelesaian sengketa konsumen juga perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih efektif, seperti pelaporan ke BPSK dan penguatan peran lembaga perlindungan konsumen.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKUNTABILITAS KEPALA SEKOLAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS DI KOTA DUMAI
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Dumai menghadapi berbagai tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan studi kasus pada beberapa sekolah di Kota Dumai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kepala sekolah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS akibat kurangnya pengawasan dan pemahaman administrasi keuangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem pengawasan dengan melibatkan masyarakat, peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan, serta penguatan regulasi terkait transparansi anggaran pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat dikelola lebih efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Dumai.
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PEKANBARU
Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan, salah satunya melalui mekanisme wajib lapor. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat klien yang tidak disiplin melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi menghambat proses pembinaan dan meningkatkan risiko residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan wajib lapor bagi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Pekanbaru, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulatif yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pejabat Bapas, pembimbing kemasyarakatan, serta klien pemasyarakatan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib lapor di Bapas Kelas I Pekanbaru umumnya telah berjalan sesuai regulasi, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan ekonomi, akses transportasi, kesibukan pribadi, dan rendahnya pemahaman hukum klien. Upaya yang dilakukan Bapas meliputi penyediaan mekanisme pelaporan daring, pendekatan humanis oleh pembimbing kemasyarakatan, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penerapan sistem monitoring digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas wajib lapor sangat dipengaruhi oleh kombinasi aspek regulatif, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu diarahkan tidak hanya pada pengawasan administratif, tetapi juga pada pendampingan yang adaptif, edukatif, dan berbasis teknologi agar wajib lapor dapat berfungsi optimal sebagai instrumen reintegrasi sosial.
Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegsan Batas Desa. Latar belakang masalahnya adalah Dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 menetapkan bahwa kepala daerah atau dalam hal ini Bupati harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan pusat maupun Daerah. Namun faktanya yang terjadi dilapangan bahwa kepala daerah/bupati belum menjalankan sepenuhnya kewajibannya khusus di Inhil. Adapun yang terjadi saat ini terkait batas Desa yang ada di Inhil hanyalah bersifat acuan yang tidak mendapatkan pengesahan dan penegasan oleh Bupati. Hal ini akan berdampak pada prekonomian, penyerobotan lahan, konflik, menghambat kemajuan daerah, menghambat pemanfaatan lahan produktif untuk perkebunan rakyat.Permasalahan yang ingin dijawab adalah Bagaimanakah Implementasi Penetapan dan Pengesahan Batas Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Penegasan Batas Desa, Apakah Hambatan Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Penegasan Batas Desa dan Apakah Upaya Implementasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Dan Penegasan Batas Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa Di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini penerapan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 baru sedang dalam masa perancangan dikarenakan terkait batas-batas Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah menjadi permasalhan baik itu ditingkat pemerintahan Desa terlebih masyarakat. Kedua hambatan dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa adalah banyaknya tahapan yang dilewati membuatuhkan waktu yang lama untuk bisa terlaksana dengan maksmal dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada.Ketiga Bahwa upaya mengatasi kendala pelaksanaan penegasan batas Desa memprioritaskan terkait hal tersebut dan memberikan pengawasan yang sedemikian rupa agar tim yang ditunjuk bekerja sesuai taget. Dengan kesimpulan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 baru sedang digagas, proses yang dilakukan baru sampai pada tahap pembentukan tim penetapan dan pengesahan, di tahun 2024 baru menjadi prioritas. Hambatan atau kendala dalam plaksanaan pengesahan batas Desa dikabupaten Inhil dikarenakan banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan penegasan batas Desa di Inhil adalah dengan memberikan pengawasan yang lebih kepada tim yang ditunjuk dalam melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Dengan Saran Kepada pemerintah Kbupaten Inhil agar lebih memperhatikan terkait tapal batas Desa yang ada di Inhil.Untuk masyarakat Kabupaten Inhil diharapkan sama-sama memeperhatikan terkait tapal batas Desa.Untuk masyarakat kabupaten Inhil agar bisa mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera menerbitkan Perbup.
Copyright (c) 2024 Lancang Kuning Law Journal
SENTENCING DISPARITIES AMONG DRUG ABUSE OFFENDERS IN THE JURISDICTION OF RENGAT DISTRICT COURT, INDRAGIRI HULU REGENCY
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat pesat terutama kota-kota besar di beberapa daerah seiring dengan perkembangan globalisasi dunia. Tindak penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalahgunaan narkotika wajib di adili di persidangan untuk menentukan pelaku pemakai atau pengedar dengan barang bukti yang sah dan meyakinkan. Setiap terdakwa yang merasa tidak puas akan putusan pengadilan negeri berhak melakukan upaya hukum selagi ditemukan bukti baru atau disparitas terhadap putusan berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika dan upaya hukum apa yang di lakukan oleh para terdakwa, Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan mengkaji putusan pengadilan negeri dan putusan peninjauan kembali, hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam memutus Perkara yakni dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan bukti di persidangan, dikarenakan hakim terbatas dengan hukum positif sehingga lebih kaku hanya berpatokan dengan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan yang kemudian di sesuaikan dengan fakta di persidangan, namun akibat kekakuan tersebut berakibat fatal bagi para pencari keadilan, Upaya Hukum yang dilakukan terdakwa akibat ada unsur paksaan dari JPU dan putusan dari majelis hakim di pengadilan Negeri Rengat, terdakwa dapat melakukan upaya Kasasi dengan memberikan pertimbangan berdasarkan bukti yang dimiliki terdakwa, karena tes urin merupakan hak bagi terdakwa juga untuk membuktikan bahwasannya terdakwa tersebut hanya memakai atau penyalah gunaan narkotika. sehingga karna ada bukti baru ini akibat kelalaian dari JPU tersebut mahkamah agung memutus kasasi terdakwa berbeda dari putusan PN, akibat ada celah Tes urin yang tidak dilakukan JPU dan dari celah disparitas putusan.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan Undang Undang 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ”setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diperkuat dengan terbitnya Putusan Pn Rengat Nomor 42/Pid.B/LH/2022/PN Rgt dengan terdakwa bernama Nopendri yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa ATUM Bin Nopendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Indragiri Hulu U.Berdasarkan hasil penelitian didapt hasil yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin Di Kabupaten Indragiri Hulu rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Indragiri Hulu dalam memberantas tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu berupa: melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan. Penindakan tidak berjalan efektif, kepolisian sektor Kecamatan juga melakukan upaya preventif atau pencegahan. Pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Kemudian kepolisian sektor juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dengan bertukar informasi. Dari hasil penelitian diperoleh faktor penghambat di dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut: Faktor masyarakat,. Faktor kebudayaan. Faktor ekonomiFaktor pendidikan.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu yakni tindakan preventif , dan tindakan represif. Tindakan represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polres Indragiri Hulu.Penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kapubaten Indragiri Hulu belum berjalan maksimal karena belum memberikan efek jera
Perlindungan Hukum Investor Terhadap Investasi Rekasa Dana Melalui Aplikasi Online
Abstract. This study intends to understand and explain the regulation related to online mutual fund investment in Indonesia as well as aspects of legal protection for investors as consumers. This study uses a normative legal research method by examining secondary data in the form of primary and secondary legal materials supported by interview data. The results show that in the Indonesian context, online mutual fund investment is not regulated in single and specific rules, but is spread out in several laws and regulations. Likewise, the aspect of legal protection for investors as online mutual fund consumers, which including: 1. Based on the Capital Market Law, initially mutual fund investments were supervised and protected by Bapepam-LK, which was later dissolved and transferred to the Financial Services Authority (OJK). 2. Based on the Law concerning the Financial Services Authority and its derivative regulations, the form of legal protection for consumers is carried out in a preventive and repressive manner by the OJK. 3. Based on the Consumer Protection Law, this form of protection is carried out through the National Consumer Protection Agency (BPKN) which then forms a Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the regional level.
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA POLRES SIAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan, menganalisa hambatan dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian ringan dan menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan agar penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ringan pada Polres Siak berkeadilan, Metode Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum sosiologis, dimana dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya mengenai penentuan nilai kerugian dalam perkara tindak pidana pencurian ringan, bagaimana peranan penyidik dalam menentukan nilai kerugian dalam perkara pencurian di wilayah hukum Polres siak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Siak dalam penentuan nilai kerugian, korban lah yang menentukan nilai kerugian barang yang dicuri dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian memang menjadi sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan, tetapi belum adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi penyidik bagaimana prosedur dan siapa yang harus menaksir nilai kerugian, Beberapa persoalan dalam penentuan nilai kerugian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian antara lain belum ada pedoman dan regulasi bagaimana seharusnya dalam menghitung kerugian materil dari korban, sehingga penyidik dalam menentukan nilai kerugian materil barang, penyidik menanyakan kepada korban sebagai pemilik barang yang dicuri, sehingga sering terjadi perdebatan antara penyidik dan penasehat hukum korban mengenai nilai kerugian, sehingga dalam penentuan nilai kerugian terkendala oleh belum adanya regulasi atau pedoman yang menjadi standar untuk menaksir nilai kerugian korban dalam perkara tindak pidana pencurian.
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA
A financing institution is a type of company included in the non-bank financial institutions sector and plays an important role in financing. For those seeking alternative funding sources that suit their needs, this institution is a good choice. A financial institution is a commercial company involved in financing operations, such as providing finance or capital goods. This definition is based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 concerning Financing Institutions. The purpose of this research is to analyze the resolution of credit agreement defaults in consumer financing institutions in Indonesia and to analyze the legal consequences if there is a default on a credit agreement in consumer financing institutions in Indonesia. The method used is normative legal research. The results of this research indicate that the resolution of credit agreement defaults in consumer financing institutions in Indonesia involves consumer financing agreements that follow the same procedures as other consumer financing companies, which are subject to Book III of the Civil Code. The regulation is adjusted according to applicable regulations and policies, with the primary legal source being the consumer financing agreement itself. In this case, there are two forms of default resolution: litigation and non-litigation. The legal consequences of a default on a credit agreement in consumer financing institutions in Indonesia are that if a default occurs, the agreement does not need to be annulled, as it is automatically void by law. However, Article 1266 paragraph 2 explains that the legal consequences of default are not automatically void by law, but must be annulled by a judge. Furthermore, Articles 1244-1252 of the Civil Code explain the compensation for default, including paying actual losses incurred, expenses used, and allowing claims for lost expected profits. Claims can be further detailed in Article 1267 of the Civil Code. The recommendations provided in this research are that financing institutions should provide clear and detailed provisions regarding their procedures and mechanisms, so that these can facilitate every consumer or debtor in understanding them, especially if problems arise in financing payments. Consumers or debtors should also maintain good faith in resolving issues in financing payments, so that if a default is determined, it can be resolved properly without burdening one party only.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana pengaturan kewenangan penegakan hukum muatan lebih berdasarkan pengaturan Undang – Undang di Indonesia? Kedua implementasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005? . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan penegakan hukum muatan lebih berdasarkan pengaturan Undang – Undang di Indonesia dan unruk menganalisis implementasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan terkait dimensi kendaraan bermotor, bidang pengawasan operasional dan penegakan hukum diatur dalam peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Nomor 133 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Riau Nomor 7 Tahun 2005. Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Barang Bermuatan Lebih Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005, dalam melaksanakan kewenangannya terhadap upaya penegakkan hukum belum efektif dan tidak efisien. Hal ini terlihat dari kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang hanya sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan pada operasi/razia di jalan.