IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN SECARA BERKELANJUTAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 17 TAHUN 2018

Abstract

Rumusan masalah dari penelitian ini Pertama, Bagaimanakah PT InPrismatama wilayah oprasional di Kota Pekanbaru mempekerjakan perempuan di bawah umur pada jam kerja tertentu sebagaimana dilarang Pasal 187 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Bagaimanakah pekerja perempuan di bawah umur yang dipekerjakan pada jam tertentu di PT Indomarco Prismatama wilayah operasional di Kota Pekanbaru menuntut agar tidak dipekerjakan sebagaimana dilarang Pasal 187 Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, Bagaimanakah sanksi terhadap PT Indomarco Prismatama wilayah operasional di Kota Pekanbaru mempekerjakan perempuan di bawah umur pada jam kerja tertentu sebagaimana dilarang Pasal 187 Undang-Undang Cipta Kerja.Jenis peneltian pada artikel ini yaitu hukum Sosiologis. Artikel ini menjawab permasalahan yang dikemukakan datas, Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data akan dijelaskan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu pernyataan atau proposisi yang bersifat khusus terhadap suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih adanya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di PT Indomarco Primatama tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala yang muncul adalah sebagian besar tenaga kerja wanita yang bekerja di PT Indomarco dalam memahami perjanjian kerja khususnya dalam perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja masih kurang. Upaya mengatasi kendala yang terjadi adalah pihak perusahaan mulai menanggapi pengaduan yang disampaikan oleh pekerja/buruh perempuan melalui acara dialog atau pertemuan yang diadakan setiap tiga