Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Di Wilayah Kota Pekanbaru
Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan dia bidang pertanahan dalam hal apermohonan pendaftaran hak milik atas tanah di dasari dari masyarakat yang memiliki kesadaran diri untuk mendaftarkan hak milik atas tanah yang dimilikinya. Namun pada akenyataanya, pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru masih terdapat permasalahan pertanahan dan amunculnya gejala ketidak pastian hukum dalam penguasaan atas bidang bidang tanah oleh warga masyarakat di pekanbaru. Permasalahan Penelitian ini adalah: Pertama,Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata cara Penetapan Hak Pengelolaana dan Hak atas Tanah di Wilayah Kota Pekanbaru? Kedua, Bagaimanakah Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata caraa Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah di Wilayah Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaana Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tatacara Penetapan Hak Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi proses Pelaksanaan dalam konteks Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur Tata cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah di wilayah Kota Pekanbaru. Tujuan kedua adalah mengkaji kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan regulasi yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan dan tantangan yang terkait dengan penetapan hak pengelolaan tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Copyright (c) 2026 Semnashum: Seminar Nasional Hukum
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Cakra Alam Sejati terhadap masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras adalah tidak terlaksana. Hambatan-hambatannya adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Upaya yang dilakukan adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras dapat melaporkan PT Cakra Alam Sejati serta dikenai sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA TUAH NEGERI NUSANTARA TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Metode penelitian ini menggunakan hukum sosiologis melalui data wawancara dilapangan terhadap sampel dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kendala yang terjadi seperti Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya kendala ini menjadi masalah utama yang menghambat pelaksaan upaya hukum, faktor hambatan lainnya seperti persepsi Mengenai Kurang Mampu, dan persepsi mengenai surat keterangan tidak mampu, serta kurangnya sosialisasi dan evaluasi kepada masyarakat. Saran dari penulis adalah: Pemerintah pusat dan daerah perlu menambah alokasi anggaran untuk lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi agar pelaksanaan upaya hukum bisa berjalan dengan semestinya.
Copyright (c) 2025 Semnashum: Seminar Nasional Hukum
Konflik Norma Pengaturan WIUPK Secara Prioritas Kepada BUMN BUMD dengan Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan WIUPK menurut “UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dan “PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” dan menjelaskan konflik norma pengaturan WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan “Badan Usaha milik ormas keagamaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan WIUPK menurut UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam mendapatkan WIUPK, sedangkan dalam PP No. 25 Tahun 2024 mengatur bahwa “WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan”. Konflik norma pengaturan WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD dengan Badan Usaha milik ormas keagamaan terjadi karena kehadiran Pasal 83A ayat (1) dalam PP No. 25 Tahun 2024 telah nyata menunjukkan adanya tumpang tindih dengan Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020. UU tersebut telah secara jelas menyebut bahwa BUMN dan BUMD lah yang mendapat prioritas dalam memperoleh WIUPK, namun PP tersebut malah memuat aturan yang malah tidak sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2020
STUDI KOMPARATIF KUALIFIKASI KEPENTINGAN ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN RAKYAT MELALUI HAK ANGKET DI DPR RI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kualifikasi kepentingan dalam penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan menyoroti ketegangan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat. Isu ini penting karena hak angket kerap digunakan dalam konteks politik yang kontroversial, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari pelaksanaannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak angket serta praktik penerapannya di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun hak angket diakui secara konstitusional sebagai alat pengawasan legislatif, norma-norma hukum yang ada belum secara eksplisit membedakan atau mengatur batasan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan celah hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang legislatif demi kepentingan kelompok tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi yang secara tegas mendefinisikan dan mengklasifikasi kepentingan yang sah dalam penggunaan hak angket, guna memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dampaknya, jika regulasi diperjelas, maka integritas demokrasi dan fungsi pengawasan legislatif dapat ditingkatkan serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan lebih terjaga.
PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UU ITE DI POLRESTA PEKANBARU
Metode penelitian ini menggunakan hukum sosiologis melalui data wawancara dilapangan terhadap sampel. Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan hukum terhadap penipuan arisan online di Polresta Pekanbaru masih terkendala bukti lemah, pelaku anonim, dan rendahnya kerugian. Hambatan teknis, SDM terbatas, serta kurangnya literasi hukum masyarakat memperburuk penanganan. Upaya preventif dan represif terus dilakukan, namun banyak kasus berakhir tanpa proses hukum lanjut
Pelaksanaan pembayaran retribusi pasar tradisional Rumbai sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pekanbaru.
Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 masih belum berjalan optimal. Banyak kios yang belum terisi, dan sejumlah pedagang tidak membayar retribusi karena faktor ekonomi yang tidak stabil, minimnya pembeli, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu memperbaiki fasilitas pasar, melakukan perawatan secara berkala, serta meningkatkan sistem administrasi retribusi. Selain itu, sosialisasi secara rutin dan kampanye edukatif yang menarik sangat diperlukan agar pedagang menyadari pentingnya retribusi dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan pasar.
Tinjauan Yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Dalam Memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023
Penelitian ini mengkaji dua isu utama yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Pertama, analisis yuridis terhadap Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim. Kedua, evaluasi yuridis terkait keabsahan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang dinyatakan tetap berlaku dan harus dihormati meskipun terdapat pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun Putusan 90/PUU-XXI/2023 bersifat final, seharusnya putusan tersebut tidak diterapkan pada Pemilu 2024, melainkan diberlakukan untuk pemilu berikutnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu: bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada di wilayah hukum perairan Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum dalam kasus penyelundupan benih lobster di wilayah tersebut.penlis mengunakan metode pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada realitas sosial dan pelaksanaan hukum di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya praktik penyelundupan benih lobster ke luar negeri melalui jalur perairan di Indragiri Hilir. Faktor geografis yang strategis namun rawan, serta keterbatasan dalam hal pengawasan, sumber daya manusia, dan sarana pendukung, menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya
Bangunan Liar merupakan masalah yang terus terjadi di setiap sudut Kota Pekanbaru,terutama pada Kecamatan Binawidya,Pemerintah telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai dasar untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri yang mengganggu estetika ruang tata kota.Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dan observasi terhadap lembaga terkait. Temuan penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dari lembaga terkait dalam menyelesaikan permasalahan bangunan liar, kurangnya optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan yang berlaku.Upaya penyelesaian nya meliputi optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia untuk penertiban bangunan liar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan peran instrumen pemerintahan terkecil yaitu RT dan RW dalam memberikan pemahaman mengenai larangan mendirikan bangunan liar.
Implementasi Kinerja Petugas Sipir Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api
Lembaga Pemasyarakatan Merupakan Salah Satu Tempat yang menjadi target peredaran narkotika yang di edarkan oleh pengedarnya, yang dimana sipir dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika dikawasan lapas ini sangatlah penting. Karna tentunya akses yang tertutup di lapas yang tentunya polisi tidak bisa masuk sembarangan menjadikan peran sipir lapas dalam memberantas tindak pidana peredaran norkotika menjadi tugas yang sangat penting. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang mana Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-Api. Hasil Penelitian ini berupa Implementasi kinerja petugas sipir dalam pencegahan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api, dirasakan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bagan Siapi-Api perlu lebih mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Dalam upaya pencegahan tingkat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Bagan Siapi-Api dilakukan dengan cara penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan penggeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Serta menggunakan metode Rehabilitasi. Faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api, yaitu adanya faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan , dan pengunjung. Penyebabnya karena kelalaian petugas untuk memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar ke dalam lembaga pemasyarakatan baik petugas kebersihan, pegawai, polsuspas, ataupun pengunjung, kurangnya petugas keamanan untuk memantau dan memeriksa karena banyaknya penghuni tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan
Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Kota Pekanbaru
Kredit macet merupakan permasalahan krusial yang dapat mengganggu stabilitas dan kelangsungan operasional suatu lembaga perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Kota Pekanbaru, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebutdan upaya penyelesaian kredit macet di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kredit macet dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif hingga jalur litigasi. Strategi awal menekankan komunikasi kekeluargaan, keterbukaan, dan penyelesaian damai sebagai wujud pendekatan humanis. Jika pendekatan ini tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya dilakukan melalui penanganan internal oleh tim khusus, pelibatan pihak ketiga, hingga proses hukum. Mekanisme restrukturisasi kredit melalui rescheduling, restructuring, dan reconditioning digunakan untuk meringankan beban debitur serta menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti kurangnya komunikasi dengan debitur, rangkap tugas dalam tim penagihan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga prosedur hukum yang kompleks. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup peningkatan kualitas komunikasi, pembentukan tim khusus, pengawasan ketat terhadap kredit bermasalah, serta evaluasi berkala dengan pelaporan kepada OJK. Kesimpulannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, PT. BPR Fianka Rezalina Fatma menunjukkan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulatif dalam menangani kredit macet. Disarankan agar bank lebih teliti dalam analisis kredit, debitur memiliki itikad baik, dan penyelesaian lebih diutamakan melalui media.
Pelaksanaan Ketentuan Waktu Kerja Pada Coffeeshop Di Wilayah Sukajadi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Berikut ini adalah masalah-masalah utama dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana proses penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karyawan coffeeshop di wilayah Sukajadi? Pertanyaan kedua menyangkut kemudahan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur jam operasional coffeeshop di wilayah Sukajadi. Terakhir, terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa coffeeshop di wilayah Sukajadi mampu mematuhi peraturan jam kerja? Hukum sosiologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan peraturan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di kedai kopi di distrik Sukajadi. Selain itu, untuk menguraikan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan jam kerja di coffeeshop di wilayah Sukajadi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan ketiga adalah untuk menguraikan kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat dari upaya penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang penetapan jam operasional pada coffeeshop yang ada di wilayah Kecamatan Sukajadi. Hasil penelitian ini jelas dari kenyataan bahwa peraturan tersebut belum terlaksana dan para pekerja masih saja melakukan absensi setelah jam kerja yang ditentukan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan; hal ini khususnya terjadi di wilayah Sukajadi yang banyak terdapat coffeeshop. Mengapa? Alasannya, para pekerja merasa pasrah dengan ketidaktahuan para manajer dan jadwal kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya..
Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekabaru
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia seharusnya melalui jalur pengadilan apabila tidak tercapainya kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Namun, PT.Buana Finance Kota Pekanbaru justru melakukan eksekusi paksa tanpa prosedur tersebut, dengan menyita sekitar 103 unit onbjek jaminan fidusia dari Januari hingga Juni tenpa melalui pengadilan. penelitian ini mengkaji Bagaimana PT. Buana Finance kota pekanbaru melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan setelah putusan mahkamah konsitusi nomor 2/PUU-XIX/2021, Serta tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian merupakan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis kuantitatif/deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menyimpulkan hasil penelitian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENANGANAN KONTEN BUNUH DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
Penelitian ini dilakukan karena maraknya penyebaran foto dan video bunuh diri yang memuat informasi pribadi tanpa izin, yang melanggar privasi dan martabat individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan metode kualitatif, melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Binawidya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, serta masyarakat pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih belum optimal. Beberapa permasalahan ditemukan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pelindungan data, belum terbentuknya Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi (BPDP) yang seharusnya diamanatkan oleh undang-undang, serta kurangnya edukasi dari lembaga-lembaga terkait. Akibatnya, pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi melanggar privasi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini. Upaya yang perlu dilakukan mencakup peningkatan edukasi publik, peningkatan literasi digital, pengawasan lebih ketat terhadap distribusi konten sensitif, serta penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini penting guna mewujudkan pelindungan data pribadi serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di ruang digital secara menyeluruh.
Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah belum terlaksana dengan baik. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan serta tidak adanya sanksi terhadap petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upayanya yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan pengawasannya dengan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap tarif Retribusi Jasa Parkir, serta memberikan sanksi kepada petugas parkir kendaraan.
Pelaksanaan Pengawasan Rutin Laporan Perkembangan Kegiatan Coffee Shop Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022
Permasalahan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? Kedua, bagaimana hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? Ketiga, bagaimana upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop peraturan walikota nomor 78 tahun 2022? Metode penelitian ini adalah sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022, untuk mengetahui upaya penyelesaian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan rutin laporan perkembangan kegiatan coffee shop berdasarkan peraturan walikota nomor 78 tahun 2022 masih belum terlaksana dengan baik sesuai aturan tersebut baik pada pihak pemilik usaha coffee shop ataupun pihak DPMPTSP yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Hukum Perdata
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya, serta merumuskan model penyelesaian dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan ini timbul akibat banyaknya konflik tanah ulayat yang belum terselesaikan, meskipun pemerintah daerah mendorong mediasi sebagai solusi. Proses mediasi sering menemui jalan buntu karena masing-masing pihak mempertahankan posisi hukumnya, perusahaan mengacu pada sertifikat dan izin formal, sedangkan masyarakat adat pada legitimasi tradisional dan penguasaan faktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum positif dan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik mediasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif, dari fakta-fakta khusus ke kesimpulan umum berdasarkan pernyataan responden secara lisan maupun tertuli.
Penerapan Sanksi Mengenai Perbarengan Tindak Pidana Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu Bagaimana penerapan hukum pada kejahatan yang terjadi penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Kampar serta hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatannya?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana Dalam penjatuhan sanksi pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur hal-hal apa saja yang dapat menghapus pidana, mengurangi pidana dan memberatkan pidana. Salah satu yang dapat memberatkan pidana adalah pada perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 63-71 KUHP. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum dalam perkara anak perbarengan tindak pidana serta upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi penegak hukum. Penerapan sanksi pidana pada perkara anak perbarengan tindak pidana dalam hal ini penulis mengambil perkara nomor 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Pbr dengan pelaku anak isial “R Cs”. Anak ini telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasaan terhadap korban dengan tempat kejadian perkara ada dua tempat yaitu Jalan SM. Yamin dan Jalan Baung. Pada dasarnya tindak pidana perbarengan yang dilakukan anak ini termasuk dalam Perbarengan tindak pidana berlanjut namun penegak hukum tidak melakukan penggabungan berkas melainkan melakukan pemisahan berkas perkara.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Virtual Account Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dimensi Hukum Perbankan? Bagaimanakah Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dimensi Hukum Perbankan. Untuk menjelaskan Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank. Metode Penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana kedudukan Nasabah selaku konsumen perbankan dinilai rendah dan kurang efektif serta minimnya perhatian terkait pengaduan nasabah apabila terjadi kerugian oleh para nasabah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan cara pemerintah memberi jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.
Copyright (c) 2025 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna supaya objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun kenyataanya dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur seperti sebagian tidak didaftarkan objek tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika terjadi sebuah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur melakukan penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur. Permasalahan Penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? Kedua, Apa – apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir di Luar Mall SKA Pekanbaru
Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah penilitian, apa perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir, serta hambatan dan kendala apa dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru. Pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif, populasi dalam penilitian ini pengelola parkir dan konsumen parkir di luar Mall SKA Pekanbaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir hanya membantu memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan tidak memberikan penggantian kendaraan karena mengacu kepada klausula baku di karcis restribusi parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang.
Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Pada Pinjaman Online Ilegal
Tujuan penelitian ini: Pertama, untuk mempelajari undang-undang yang melindungi data pribadi konsumen yang menerima pinjaman online. Kedua, untuk mempelajari upaya pertanggung jawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi yang dilakukan melalui pinjaman online.Penyalahgunaan Data Pribadi dalam pinjaman online telah menjadi perhatian yang meningkat dalam sistem keuangan modern. Penulis mengekplorasi praktik pengumpulan dan pengunaan Data Pribadi oleh penyedia Pinjaman Online serta potensi resiko terkait keamanan dan privasi konsumen. Selain itu, penulis menganalisis dampak dari enkripsi Data Pribadi, termasuk penipuan identitas dan akses ilegal ke informasi sensitif. Melalui penyelidikan peraturan dan kebijakan perlindungan data yang relevan, penulis mengidentifikasi upaya-upaya guna peningkatan keamanan data privasi konsumen dalam industri pinjaman online yang terus berkembang. Dalam penelitian hukum normatif ini, penelitian ini menggunakan peraturan uu, teori perlindungan hukum, teori pertanggung jawaban pidana agar menentukan pengaturan pidana kepada pelanggaran pidana tersebarnya data pada peminjaman online.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien sedangkan pengaturan mengenai terhadap perlindungan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hambatan Dalam permasalahan minim dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan fasilitas medis yang mumpuni di Puskesmas agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan dan mengedukasi tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum.
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 PMK.07/20022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Bagaimana pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung? Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai? Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai, untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Penerima Bantuan Lansung Tunai. Metode Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan dengan jenis penelitian dilakukan secara hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Penerima Bantuan Langsung Tunai, belum memenuhi harapan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang ditetapkan. Hambatan dalam Implementasii Penerima Bantuan Langsung Tunai di yaitu kesalahan pendataan oleh perangkat desa dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai Dana Desa, serta kurangnya keterbukaan dan edukasi pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya dalam Implementasi Penerima Bantuan Langsung Tunai yaitu memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, observasi ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat, bersikap adil konsisten dan terbuka serta ikut terlibat di dalam masyarakat
Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Permen ATR/BPN No 19 Thn 2020 Ttg Layanan Informasi Pertanahan Elektronik di Kantah Kampar
Sistem pelayanan yang sebelumnya belum elektronik, dirubah menjadi elektronik, diterapkan di BPN melalui Peraturan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah Republik Indonesia/Kepala BPN No 19 Thn 2020. informasi pertanahan secara elektronik Untuk memperoleh data elektronik yang berkaitan dengan pertanahan dapat dilakukan dengan memeriksa surat keterangan dinas pemeriksaan tanah yang diatur dalam pasal 1(5) yang menyatakan bahwa dinas pemeriksaan tanah adalah dinas yang digunakan untuk pemeriksaan dan penyesuaian fisik. . . Informasi dalam sertifikat dan informasi hukum hak atas tanah yang terkait dengan data elektronik disimpan melalui database BPN.Tujuan dari Penelitian ini adalah menjelaskan akibat hukum terjadinya perbedaan data dari hasil pengecekan Sertipikat secara elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN No 19 Thn 2020 ttg Pelayanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik di Kantah Kampar. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan, yang merupakan karakteristik dari penelitian hukum sosiologis. Penelitian menampilkan bahwa akibat hukum yang terjadi dari adanya perbedaan data dari hasil pengecekan sertipikat secara elektronik adalah keraguan keabsahan dari hasil pengecekan sertipikat secara elektronik dan tidak dapat digunakan untuk melanjutkan permohonan kegiatan lain seperti pemasangan hak tanggungan, pemisahan bidang, pemecahan bidang, roya, peralihan hak, dll. Jika hasil Checking tidak sesuai, PPAT dan masyarakat mengalami kerugian materiil dan immateril.
Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Informasi yang diterima dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu materi dijelaskan dengan mendeskripsikan informasi yang diterima. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui belum berjalan maksimal, setiap tindak pidana lalu lintas yang terjadi dapat dikenakan sanksi denda oleh polisi lalu lintas dalam menjalankan kewenangannya terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelanggar atau pelaku tindak pidana lalu lintas, penegakan perdamaian. tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian atas dasar kesepakatan damai dan korban mengalami luka ringan, oleh karena itu pelaku meminta penyelesaian secara damai. Dalam kontrak tersebut antara lain uang ganti rugi/kompensasi korban dan sebagainya. Kendala yang muncul adalah sulitnya mencapai kesepakatan antara para pihak dalam perundingan, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga seringkali masih takut untuk melapor ke polisi. , keadaan ekonomi keluarga yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi seperti itu. bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap perjanjian damai pasti memerlukan biaya kompensasi yang mungkin sulit dibayar oleh keluarga pelaku. Dalam rangka satuan lalu lintas bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada anggota tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas secara damai di tempat, perlunya melakukan komunikasi internal di lingkungan kepolisian untuk menyelesaikan situasi dan keadaan sulit di lapangan, dan kepemimpinan khusus. . dan pelatihan bagi anggota unit transportasi. anda harus selalu disiplin dalam berlalu lintas dan mengikuti peraturan dan ketentuan kepolisian nasional yang berlaku.
Penilaian Nilai Transaksi Jual Beli Berdasarkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Bagaimanakah pelaksanaan penilaian nilai transaksi jual beli berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Kedua, bagaimana hambatan pelaksanaan penilaian nilai transaksi jual beli berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Ketiga, bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penilaian nilai transaksi jual beli berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Pelaksanaan penilaian nilai transaksi jual beli berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara prinsip tidak berjalan dengan baik karena ketika para pihak sudah melaporkan nilai transaksi jual beli sebenarnya sesuai kesepakatan para pihak tetapi para pihak tidak bisa langsung membayarkan BPHTB mereka sesuai dengan harga tersebut karena nilai harus diuji kembali oleh Bapenda. Hambatannya meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur balik nama dan adanya pajak-pajak yang harus dibayar, kurangnya kejujuran masyarakat sebagai wajib pajak. Sedangakan hambatan untuk Notaris yaitu notaris menjadi sulit menghitung biaya administrasi yang akan digunakan saat terjadi transaksi jual beli. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah adanya kejelasan pesyaratan, prosedur pelayanan yang jelas serta mudah dipahami, waktu pelayanan harus mempunyai kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan adanya sosialisasi secara rutin dan terprogam
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Kota Dumai Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemda bertanggung jawab melaksanakan pembangaunan pemuda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Penulis juga melakukan interview langsung dengan stake holder bahwa pembangunan kepemudaan dilakukan oleh pemerintah kota dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan kewirausahaan pemuda, Pemberdayaan Organisasi Pemuda, namun kenyataannya masih minimnya program dan kegiatan pembangunan kepemudaan, yang menjadi hambatan adalah minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Pemuda, masih minimnya sarana dan prasarana untuk pemuda berkreatifitas seperti sentra pemberdayaan pemuda, fasilitas olahraga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya jumlah anggaran untuk pemberdayaan pemuda ditingkatkan, sarana dan prasaran pemuda disetiap kecamatan disediakan, SDM Pemuda ditingkatkan, peran swasta/perusahaan dioptimalkan dan sinergitas dengan OPD terkait lainnya ditingkatkan.
Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan dia bidang pertanahan dalam hal apermohonan pendaftaran hak milik atas tanah di dasari dari masyarakat yang memiliki kesadaran diri untuk mendaftarkan hak milik atas tanah yang dimilikinya. Namun pada akenyataanya, pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru masih terdapat permasalahan pertanahan dan amunculnya gejala ketidak pastian hukum dalam penguasaan atas bidang bidang tanah oleh warga masyarakat di pekanbaru. Permasalahan Penelitian ini adalah: Pertama,Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata cara Penetapan Hak Pengelolaana dan Hak atas Tanah di Wilayah Kota Pekanbaru? Kedua, Bagaimanakah Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata caraa Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah di Wilayah Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaana Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tatacara Penetapan Hak Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis.