Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Konversi Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum

Abstract

Bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu hanya dapat dilakukan dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mencantumkan Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Serta dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan Konversi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.  pengaturan pemisahan masih mengacu pada PBI yang dibedakan menjadi dua, yakni pemisahan dengan mendirikan BUS baru (Pure Model), dan pemisahan dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada (Acquisition Model).    Pure Model  adalah BUK yang memiliki UUS memberi dana ke UUS supaya memenuhi syarat sebagai BUS sebagai bank yang dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara mandiri seperti yang dilakukan oleh Bukopin, BTPN, dan BRI, sedangkan Acquisition Model adalah mengakuisisi bank lain yang masih konvensional dan dikonversi menjadi bank syariah setelah diakuisisi seperti BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha, Bukopin menmgakuisisi Bank Persyariakatan, dan BTPN mengakuisisi Bank Sahabat. Hasil akusisi dengan mengambil alih keseluruhan saham untuk dikonversi menjadi BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah.