Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Pekanbaru

Abstract

The development of the global economy has boosted the banking function. The Bank is a financial institution that becomes the place of individual, private business entities, state-owned enterprises, and even government agencies to deposit the funds they own. In Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Banking (hereinafter referred to as the Banking Law) only recognizes 2 (two) types of banks seen from its function, namely Commercial Banks and Rural Banks. The establishment of OJK is based on a good motivation to improve the quality of banking supervision, capital market and non-bank financial institutions by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) and bank financial institutions which are under the supervision of Bank Indonesia. The OJK establishes a policy that dispute resolution is resolved through court or out of court. The choice whether through the courts or out of court is left entirely to the disputing parties namely consumers and BPR.

Perkembangan perekonomian global telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) hanya mengenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) dan lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. OJK menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan BPR.