Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum
Abstract
The purpose of this study is to explain the factors that cause collective corruption in Indonesia. To achieve this goal, the research methods applied are normative research by comparing cases, laws and regulations, and theories related to collective corruption in Indonesia. The results of the study can be explained that the causes of corruption are due to individual and structural factors. Structural factors are supervision factors. The more effective the surveillance system is, the less chance of corruption. Conversely, if corruption is still widely practiced, it means something is wrong in the monitoring system, while what is meant by individual factors is the low level of morale and integrity of employees and leaders. So, if you pay attention, the Indonesian government is not a law and regulation that does not exist, but because of various factors that are outside the government structure, if the government controls corrupt people in any structure, that structure will definitely be tarnished.
Downloads
References
Juwono, Wisnu. 2016. Berantas Korupsi: Sejarah Politik Reformasi Tata Pemerintahan dan Inisiatif Korupsi di Indonesia 1945-2014. Tesis PhD, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik London (LSE). Kurniawan, Teguh. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Volume 16. Nomor 2. Agustus 2009. Pranoto, Suhartono W. 2008. Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah. Yogyakarta: PT Kanisius. Rasul Sjahruddin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi. Mimbar Hukum. Volume 21. Nomor 3. Oktober 2009. Rianto, Bibit S. 2009. Koruptor Go to Hell. Jakarta: PT Mizan Publika. Rumesten, Iza. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomor 2. Mei 2014. Siahaan, Monang. 2013. Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan. Jakarta: PT Gramedia. Schutte, Sofie Arjon. Melawan Peluang: Reformasi Anti Korupsi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Volume 32. Nomor 1. 2012. Situmorang, Mosgan. Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan PBB melawan Korupsi. Jurnal
Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: ..... (Ridwan Arifin Oemara Syarief, Devanda Prastiyo)
13
Rechts Vinding. Volume 3. Nomor 3. Desember 2014. Smith, J. K. Obidzinski, Subarudi, dan I. Suramenggala. Penebangan Liar Korupsi Kolusif dan Pemerintahan yang Terfragmentasi di Kalimantan Indonesia. The International Forestry Review. 2003. Sulistiyowati, Firma. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 11. Nomor 1, Juni 2007.
Tanzi, Vito. Korupsi di Sekitar Kata Menyebabkan Ruang Lingkup & Penyembuhan Conseques. Kertas Kerja Dana Moneter Internasional. Mungkin. 1998 Wahyudi, Isa. nd. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya. Artikel Online. Waluyo, Bambang. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis. Volume 1. Nomor 2. Desember 2014. Yamin, Moh. 2016. Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Copyright (c) 2018 Ridwan Arifin Oemara Syarief, Devanda Prastiyo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Respublica is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License