The Existence Of Marriage Joint Property In The Bankruptcy Estate Due To Act Of Actio Pauliana By Curator

Monica Yuniartha Naibaho; Yuhelson; Cicilia Julyani Tondy

doi:10.31849/jgh.v4i2.12147

Monica Yuniartha Naibaho Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya
Yuhelson Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya
Cicilia Julyani Tondy Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya

DOI: https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12147

Keywords: Existence, bankruptcy assets, legal certainty

Abstract

The existence of joint assets in bankruptcy assets is related to the acts of actio pauliana proposed by the curator. That there are no adequate legal regulations to provide legal certainty for third parties. Therefore, the formulation of the problem to be examined by the author is as follows: What are the legal consequences of joint property in bankruptcy for the actions of Actio Pauliana proposed by the curator?This research is classified as normative legal research, namely research based on secondary data consisting of secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach method used in the analysis is normative juridical method. The results of the study are that it turns out that the legal consequences of joint assets in bankruptcy for the actions of actio pauliana proposed by the curator are the cancellation of the legal actions of the party with whom the legal actions were carried out so that they will result in losses to the parties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tim Anotasi Mahmakah Konstitusi, “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” MKRI.id, 2018.

D. Putusan et al., Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018.

Prof. sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods), Edisi 1. Bandung: Alfabeta, 2020.

B. Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Ius, vol. 8, no. 2, pp. 28–42, 2021.

E. Safira and A. Salam, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pro Patria J. Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sos. dan Polit., vol. 5, no. 2, pp. 142–157, 2022.

A. Kristanto and L. Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri,” J. JURISTIC, vol. 1, no. 01, p. 116, 2020.

R. A. Cendikia Aurelie Maharani, “Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas,” Notaire, vol. 4, no. 2, p. 285, 2021.

F. Hukum, U. Islam, and S. Agung, “MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PAILIT ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor Diajukan Oleh : Billy Oktavian ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PAILIT ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor,” 2021.

W. Pratiwi and M. Hum, “Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi ( Undaris ) Ungaran,” 2020.

A. A. A. L. Aryadi I Gusti Ngurah Dharma, “Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur Dalam Proses Kepalitan,” Kertha Negara J. Ilmu Huk., no. Vol 7 No 12 (2019), pp. 1–16, 2019.

R. Mantili, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” ADHAPER J. Huk. Acara Perdata, vol. 6, no. 2, p. 21, 2021.

M. A. P. Akbar, “Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 PK/Pdt/2016),” Indones. Notary, vol. 7, no. 2, pp. 469–489, 2022.

A. Analysis et al., “Proof of the Actions of the Debtor That Adverse,” J. Yudisia, vol. 12, no. 2, pp. 215–234, 2019.