Akibat Hukum Dari Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT Terhadap Pembeli yang Tidak Dapat Menguasai Objek Jual Beli
DOI:
https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12937Keywords:
Akibat Hukum, PPAT, Akta Jual BeliAbstract
Saat ini, kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. Kebanyakan masyarakat memproleh tanah yaitu dengan jual beli. Dalam mencegah masalah tanah agar tidak terjadi konflik di masyarakat maka diperlukan adanya pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah yang diatur dalam UUPA. Penelitian ini menggunkan pendekatan hukum yuridis normatif dengan studi pustaka yang cukup sehingga data sekunder juga diperlukan. tanah. Hasil penelitian ini bahwa dalam hal pembeli yang tidak dapat menguasai objek jual beli berarti pembeli belum memperoleh kepastian hukum akan objek jual beli meskipun jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT, sehingga hal ini dapat disengketakan oleh pembeli untuk memperoleh haknya.
References
A. Sanusi, “Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif),” J. Ilm. Kebijak. Huk., vol. 7, no. 1, pp. 73–84, 2013, [Online]. Available: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/222
P. Rahmadani, “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum,” Locus J. Acad. Lit. Rev., vol. 1, no. 4, pp. 210–225, 2022, doi: 10.56128/ljoalr.v1i4.68.
A. Elsa Nurahma Lubis and F. Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” J. Ilmu Manaj. Terap., vol. 2, no. 6, pp. 768–789, 2021, doi: 10.31933/jimt.v2i6.622.
Prof. sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Yogyakarta: Alfabeta, 2020.
M. T. Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik,” J. Anal. Kebijak. dan Pelayanan Publik, vol. 4, no. 1, pp. 25–37, 2018.
S. Kusniadji and U. Tarumanagara, “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Kegiatan Pemasaran Produk Consumer Goods ( Studi Kasus Pada PT Expand Berlian Mulia Di Semarang ),” pp. 83–98.
A. Notaris and D. A. N. Implikasi, “TINJAUAN YURIDIS ATAS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018),” J. Ilmu Huk. “THE JURIS, vol. V, no. 1, pp. 70–79, 2022.
I. K. A. Surya, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Kantor …,” VIDYA WERTTA Media Komun. Univ. …, vol. 1, no. 8, pp. 449–464, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/view/3369%0Ahttps://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/download/3369/1723
A. W. Prakasa, F. Hukum, and U. S. Maret, “ESENSI PROSEDUR DISMISSAL DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA,” pp. 175–186.
Z. I. F. Emha, A. Silviana, and M. Musahadi, “Waqf Land Certification Postponement for Place of Worship Due to the Obscurity of the Toll Road Expansion Project (Re-overview of Gustav Radbruch’s Three Basic Legal Values Theory),” Al-Ahkam, vol. 32, no. 1, pp. 17–40, 2022, doi: 10.21580/ahkam.2022.32.1.10745.
