Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023
Abstract
In conjunction with the issuance of the Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa Number 83 of 2023 on the Legal Status of Support for the Palestinian Struggle, there has been a widespread call to boycott products affiliated with Israel. From a legal perspective, how does the boycott of Israeli products based on MUI Fatwa Number 83 of 2023 on the Legal Status of Support for the Palestinian Struggle actually work? Based on the research findings, it is concluded that as long as the call to boycott products affiliated with Israel in Indonesia does not contradict the provisions of prohibited imported goods, regulations such as the operation of foreign franchises or franchises, and Law Number 5 of 1999, the call for boycotting products affiliated with Israel is not a legal violation. It becomes a choice for the community to respond to it wisely.
Downloads
References
Aryuni Yuliantiningsih, “Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No.2, 2009.
Misri A. Muchsin, “Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan,” MIQOT, Vol. 39, No. 2, 2015.
Muhsin Muhammad Shaleh, “Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi,” Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
Akhmad Iqbal, “Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia,” Yogyakarta: JB Publisher, 2010.
Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
A. Purwati, “Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik,” Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
M. A. Kornelius Benuf, “Metodologo Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,” Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif,” Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 6, No. 2, 2012.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
