ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL SEBAGAI PENGGANTI BUKTI SETOR MODAL DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

  • Dewi Oktavia Universitas Putera Batam
  • Irene Svinarky Universitas Putera Batam
Keywords: Perseroan Terbatas, Pendirian, Modal, Limited Liability Company, Establishment, Capital

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,. Namun jumlah tersebut menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada Perseroan Terbatas dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara Perseroan Terbatas sebagai kreditur dengan pemegang saham sebagai debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Abstract

This research explain that Article 32 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that the authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company is at least IDR 50,000,000,. However this number makes it difficult for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially micro businesses. Therefore, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 then it makes it easier for the establishment of a Limited Liability Company with the founders only to make a Statement of Having Paid Capital without having to deposit their capital. Considering that the payment of capital for the establishment of a Limited Liability Company is an absolute obligation that must be fulfilled by anyone who has approved the placement of their capital in a Limited Liability Company in an official document, either before or after the Limited Liability Company has been established and obtained its status as a legal entity, there is no capital injection at the time. which has been determined can give birth to a debt-receivable agreement between the Limited Liability Company as a creditor and the shareholders as the debtor. . The method used in this research is normative legal research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agus Budiarto. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Andrew Shandy Utama. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. Jurnal Cendekia Hukum, Volume IV, Nomor 1, 2018. Hlm. 26-36.
Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008”. Jurnal Al-Amwal, Volume 6, Nomor 2, 2017. Hlm. 58-72.
Azhar. Kedudukan Hukum Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Penuh Modal yang Ditempatkan dalam Perseroan. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.
Habib Adjie. Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Moh. Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
Ridwan Khairandy. Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
Rudhi Prasetya. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
__________. Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sandra Dewi. “Application of the Principle of Piercing The Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia”. International Journal of Law and Public Policy, Volume 2, Issue 2, 2020. Pp. 65-71.
Soerjono Seokanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
Published
2021-08-12
How to Cite
Oktavia, D., & Svinarky, I. (2021). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL SEBAGAI PENGGANTI BUKTI SETOR MODAL DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Jurnal Gagasan Hukum, 3(01), 59-70. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7504
Abstract viewed = 282 times
PDF downloaded = 484 times