CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Abstract
Amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini. Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia, serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia.
The amendments to the 1945 Constitution which have been passed through four stages have resulted in the evolution of the Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates in Indonesia. This evolution can have fatal consequences, namely by opening up opportunities for Naturalized Indonesian Citizens (WNI) to become the Chair of the Presidential Institution, which will result in the elimination of "Original Indonesians (Bumi Putra)" from the political stage in this country. Meanwhile, Article 6 of the 1945 Constitution and its subsequent evolution after several stages of amendment until now referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated it. This study aims to analyze the process of Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia, as well as analyze the amendments to the 1945 Constitution (UUD) before and after the Amendment, and ideally the requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia. This research method is normative law. The results of this study are that word for word editorial in Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia substantially only requires that the presidential and vice-presidential candidates are only Indonesian citizens from birth to the presidency in the Republic of Indonesia
Downloads
References
A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH . UII Press, Jogyakarta
__________, Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah. Dalam Martin H. Hutabarat, et al (penyunting), Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
Dadang Kahmad. Metode Penelitian Agama, (Bandung : Pustaka Setia. 2000).
Hans Kalsen, Teori Hukum Mwni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif.dilerjemahan oleh Somardi Ahli Bahasa , Rimdjpress (Jakarta : Rineka, 2009).
__________, General Theory Law and State, New Work, Russell and Russell, 1944.
HLA Hart, Konsep Hukum (The Concept of Law). (Penerbit : Nusamedia Tahun 2013).
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. (Jakarta : PT. RajaGrafinfo Persada, 2007).
Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indoensia (Pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 19451980-an), cet. I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
Moh. Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Cet. IV, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Thafa Media.
Veri Junaidi. Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator. (Jakarta: Themis Books, 2013).
Yohanis Anton Raharusun. Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI (Telaah Yuridis Terhadap Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). (Jakarta: Konstitusi Press, 2009).
