ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEGISLASI DPD DAN KONSEKUENSI RUU PEMEKARAN DAERAH

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pascareformasi, dengan mandat melaksanakan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Namun, kewenangan legislasi DPD terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang, tanpa memiliki hak dalam penentuan keputusan akhir. Keterbatasan ini menimbulkan persoalan serius, khususnya dalam isu pemekaran daerah yang diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif berupa peningkatan beban fiskal, lemahnya kapasitas birokrasi, dan politisasi kepentingan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab legislasi DPD dalam pembentukan rancangan undang-undang pemekaran daerah serta menelaah konsekuensi hukum dan politik yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, kajian konseptual, serta studi kasus, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPD memiliki peran formal dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang pemekaran daerah, kedudukannya masih bersifat subordinatif terhadap DPR dan pemerintah, sehingga aspirasi yang diperjuangkan cenderung hanya bersifat simbolis. Konsekuensi yang muncul meliputi ketidakpastian hukum, disharmoni regulasi, serta penurunan legitimasi politik DPD akibat lemahnya posisi dalam sistem legislasi nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa reformulasi kewenangan legislasi DPD menjadi penting untuk memperkuat representasi daerah dan memastikan pemekaran wilayah benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan otonomi daerah, dan tercapainya keadilan pembangunan.