PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN PT SAWIT RIAU MAKMUL, KABUPATEN TANAH PUTIH>KABUPATEN LOKAN HILIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Penyelidikan dilatarbelakangi oleh beberapa kendala penegakan hukum, antara lain masih banyaknya korban jiwa yang terus terjadi di sekitar pabrik kelapa sawit dan pemukiman penduduk. deskripsi data yang diperoleh. Saat menganalisis kesimpulan, penulis menggunakan metode penalaran induktif. H. Pernyataan atau Pernyataan yang Bersifat Umum atau Khusus Kasus. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pabrik kelapa sawit PT sebelumnya tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sawit Liau Makmur Kelurahan Lokan Hilil, Kecamatan Tanah Putih, Kepengfuluan Teluk Mega, telah menerima pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan limbah cair yang sembarangan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan dan pencemaran saluran sungai. Hambatan yang dihadapi antara lain belum tegasnya sanksi pemerintah dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum warga dan pelaku usaha pelaksana PT. Sawit Liau Makmur tidak pernah berhenti bekerja untuk menjaga lingkungan. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi antara lain sanksi berat seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan dan pemerasan pemerintah, dan sanksi pidana.・Penguatan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. infrastruktur. Menyediakan pilihan kontak untuk operasional dan PT. Meninjau Riau Makmur untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan.