Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Status Hutan Ulayat Geringging Menjadi Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun II Lubuk Ingu, Desa Cipang Kiri Hilir)
Keywords:
Adaptasi, hutan.Abstract
ABSTRACT:
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan status dan fungsi hutan ulayat geringging menjadi Hutan Lindung. Penelitian ini dilakukan di Dusun II Lubuk Ingu, Desa Cipang Kiri Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Data penelitian diperoleh dari data primer(pengamatan ke lapangan, studi dokumen dan wawancara informan) dan sekunder(diperoleh melalui bahan kepustakaan). Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur atau sistematis kepada 15 narasumber, narasumber yang diwawancarai terdiri dari KPH Bukit Suligi, Pemerintah yang dalam hal ini oleh Kepala desa, Perangkat desa/PLT Kepala desa sebelumnya, dan pemerintah dusun II lubuk ingu. ninik mamak dusun II lubuk ingu sejumlah 6 datuk dan perwakilan masyarakat yang terkena dampak perubahan status hutan sejumlah 5 orang. Dalam menganalisis data, peneliti membagi langkah-langkah analisis data menjadi beberapa bagian: pengumpulan (data collection), reduksi (data reduction), penyajian (data display), dan penarikan kesimpulan (conclutions). Hasil dari penelitian ini adalah Pola adaptasi yang dilakukan masyarakat dusun II Lubuk Ingu di kawasan geringging yaitu adaptasi ekologi, adaptasi sosial dan adaptasi ekonomi. Pola adaptasi ekologi yang dilakukan masyarakat yaitu dengan mengurangi intensitas penebangan kayu, dan mengurangi penggunaan kayu dalam membangun rumah. Bentuk adaptasi sosial yang dilakukan masyarakat yaitu melakukan perubahan interaksi dan pengetahuan mengenai manfaat pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih efektif, seperti menanam padi secara permanen (tidak nomaden). Bentuk adaptasi ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dengan tanaman pertanian yang menetap, pemanfaatan pupuk untuk pertanian, dan pemanfaatan hasil hutan untuk diolah dan dipasarkan ke pasar lokal. Pola adaptasi ini mampu menjaga lingkungan dan kawasan hutan yang menjadi hutan lindung.
References
Adimihardja, K. (1993). Kebudayaan dan Lingkungan. Bandung: Ilham Jaya
Alimul Hidayat, A Aziz. 2007. Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika
Arie S Hutagalung, Asas-Asas Hukum Agraria Bahan Bacaan Pelengkap Mata Kuliah Hukum Agraria. Depok, 2005
Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
Bennet, David, ed. Multicultural states, Rethinking Difference & Identity.
London: Rutledge, 1998.
F. Nagel, P. Julius. 2011. Pelestarian Hutan Dalam Hubungannya Dengan Lingkungan dan Potensi Ekonomi. Jurnal “PROCEEDING PESAT”. Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya. Vol. 4, Oktober 2011
Fera, D., Ratri, D., & Ishardanti, R. (2024). Pengelolaan hutan berkelanjutan masyarakat Dayak. Environmental, Social, Governance and Sustainable Business. https://doi.org/10.61511/esgsb.v1i1.2024.758.
Hallowell, A. Irving. 1960. “Ojibwa Ontology, Behaviour, and Worldview”, Culture and History. New York: Columbia University Press.
Hamidah, E. (2019). Pengelolaan kawasan hutan produksi untuk menjamin kelestarian hutan di kabupaten pacitan. 1.
Hariyono, P. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta. Bumi Aksara.
Harsono, Boedi, 2008. Undang – Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya. Djakarta: Djambatan.
Haryono, T. 2005. Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan (Studi Tentang Diversifikasi Pekerjaan Keluarga Nelayan Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup). Jurnal Berkala Ilmiah Kependudukan. 7 (2)
Hidayat, D., , S., , S., Sakuntaladewi, N., Ariawan, K., & Ekawati, S. (2021). Customary Forest Utilization: The Determinants of Indigenous (Adat) Community’s Economic Welfare. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940. https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012094.
Indriyanto. 2008. Pengantar Budidaya Hutan. Jakarta: Bumi Aksara.
KLHK. 2020. Laporan Kinerja 2019 Kementerian Lingkungan Hisup Dan Kehutanan. Jakata.
Kuncoro, M. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
Marcos‐Martinez, R., Bryan, B., Schwabe, K., Connor, J., & Law, E. (2018). Forest transition in developed agricultural regions needs efficient regulatory policy. Forest Policy and Economics, 86, 67-75. https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2017.10.021.
Mukul, S., Herbohn, J., & Firn, J. (2020). Rapid recovery of tropical forest diversity and structure after shifting cultivation in the Philippines uplands. Ecology and Evolution, 10, 7189 - 7211. https://doi.org/10.1002/ece3.6419.
Meinarno, E. 2011. Manusia dalam Kebudayaan Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
Moeis, S. 2008. Adaptasi Ekologi Masyarakat Pesisir Selatan Jawa Barat Suatu Analisa Kebudayaan. Bandung. UPI
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya;
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Muksin., dkk. 2018. Pola Adaptasi Sosial Ekonomi Suku Bugis Sebagai
Pendatang Di Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Sosiologi, Neo Societal; Vol. 3; No. 1; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 336-345
Mulyadi, Subri. 2002. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Norsidi. (2019). BASED SUSTAINABLE INDIVIDUAL FOREST MANAGEMENT LOCAL FUNCTIONS IN THE DESA LUBUK BERINGIN BATHIN III ULU BUNGO DISTRICT. GeoEco Journal. Vol. 5, No. 1. E-ISSN: 2597-6044
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-Ii/2009
tentang Kriteria Dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
Qudrata, S. (2015). Peran KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang). 1–59.
Soekanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, Ronny Hanitijo. “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”,( Jakarta: Ghalia 1994,)
Steward, I. C. 1995. Accounting And Accountability: Double Entry, Double Nature, Double Identity In Stackhouse.
Sudiyat, Imam., 1981, Hukum Adat: Sketsa asas,Cet. 2, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Wordpress.2016.http://bunz.wordpress.com// (Diakses 18 Maret 2019).
Yogyakarta: UPP AMP-YKPN.
Yuliantoro dan Nurlita. 2019. PERSEPSI DAN ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI DESA SARAWET KABUPATEN MINAHASA UTARA. Jurnal WASIAN. Vol.6 No.2. E ISSN: 2355-9969
Tiarma, Hendrika. 2019. Alasan Dibutuhkan Penyuluh Kehutanan swadaya Masyarakat (PKSM) di Desa Cipang Kiri Hilir. WRI Indonesia. Berita di akses pada 15 Agustus 2025. https://wri-indonesia.org/id/wawasan/alasan-dibutuhkan-penyuluh-kehutanan-swadaya-masyarakat-pksm-di-desa-cipang-kiri-hilir
