EKSISTENSI PASAL 14 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM
Abstract
Bagaimanakah Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum. Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data primernya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia. Eksistensi pengaturan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 14 ini menjadi pembatas dan penentu apakah perbuatan pidana lain dapat diadili sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan dengan peradilan tindak pidana korupsi.
Downloads
References
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Hafidz Arsyad, Jawade, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
Ridwan, Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2016
Wijaya, Firman, Pengadilan korupsi Teori dan Praktik, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008
Jurnal
Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1 Maret 2021
Irfani,”Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tinda Pidana Perbankan”, Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011
Irfani, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016
Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021
Mudzakkir, “Pengadilan tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa ( Corruption Court: Common Crime With Extreaordinary Reduction)”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.8 No. 2, Juni 2011
Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Les Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 16,No.3, September 2020
Dr. Lilik Mulyadi S.H.,M.H, “ Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003” Artikel Badilum Mahkamah Agung, 2014
Internet
“Ironi dalam Gerakan antikorupsi”, https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi diakses tanggal 22 Desember 2021
“Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam- perkara-korupsi/ , diakses tanggal 22 desember 2021
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Respublica is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
