Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)

  • Heru Suyanto Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
  • Khoirur Rizal Lutfi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Keywords: Model Kebijakan Penal, Kejahatan Pertambangan, Kebijakan Pemerintah, Lumajang

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metodologi Peneltian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ari Wibowo. 2008. Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2003. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

--------------------------. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Diyas Jaya Kusuma Wardana, dkk. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Beraja Niti. Volume 3. Nomor 7, Tahun 2014.

Hayatul Ismi. Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2014.

Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media.

Josep M. Monteiro. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara untuk Pertambangan di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 24. Nomor 4. Tahun 2006.

L. J. Van Apeldoorn. 2000. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

------------------------------------------. 2007. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Nadya Meta Puspita. Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM. PJIH. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2016.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. 2005. Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teuku Muzafar. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat. Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas. Tahun 2014.

Tongat. 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang.

Zendy Johan Wantania. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Mining dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Lex Administratum. Volume III. Nomor 1. Tahun 2015.

Published
2017-11-11
How to Cite
Suyanto, H., & Lutfi, K. R. (2017). Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang). Jurnal Hukum Respublica, 17(1), 1-20. https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1448
Abstract viewed = 701 times
full text downloaded = 1138 times