Perspektif Presidential Threshold Terhadap Regulasi Pemilihan Umum Dalam Kerangka Prinsip Kedaulatan Rakyat

Abstract

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, namun penerapan Presidential Threshold sebesar 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan berbagai problematika terkait perwujudan kedaulatan rakyat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Presidential Threshold terhadap UU Pemilu serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemilu, termasuk pembatasan kesempatan partai politik dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden, yang berpotensi mengurangi representasi aspirasi rakyat. Data menunjukkan bahwa sejak pemilu 2004 hingga 2024, hampir tidak ada partai politik yang mampu mencapai ambang batas 20% secara mandiri, mengharuskan terjadinya koalisi yang terkadang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Meskipun ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang efisien, ketentuan ini cenderung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjamin hak politik warga negara. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Presidential Threshold, melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses evaluasi, serta mengembangkan program edukasi politik yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pemilu, sehingga tercipta keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan perwujudan kedaulatan rakyat.