Dilema Imunitas Diplomatik terhadap Penyalahgunaan dan Solusi Potensial

Abstract

Hak-hak Istimewa dan kekebalan diplomatik yang seharusnya bertindak sebagai jaminan agar para diplomat menyelesaikan misi-Nya dengan baik dan lancar tanpa hambatan apa pun. Namun, pada faktanya terjadi hal yang berbanding terbalik. Dimana imunitas yang diterima oleh diplomat ini sering kali disalahgunakan untuk menghindari hukum atas tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga hak imunitas diplomat disini beralih peran menjadi “tirai kebal hukum” dalam konotasi yang buruk. Dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat, eksploitasi pekerja rumah tangga lah menjadi pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh diplomat dan sulit untuk mencapai keadilan sebagai akibat dari penyalahgunaan hak imunitas yang dimilikinya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penyalahgunaan hak imunitas ini terhadap penegakan keadilan yang nantinya akan didapatkan Solusi potensial yang dapat diterapkan guna memastikan keadilan tetap ditegakkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang terfokus hanya pada bahan-bahan hukum saja. Manusia pada dasarnya makhluk egois sehingga untuk menekan keegoisan itu diperlukan peraturan yang tidak memberikan cela sedikit pun terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Maka sekiranya perlu dilakukan amandemen terhadap konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik guna memberi Batasan atas imunitas diplomatik dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena jika berdasarkan konvensi Wina 1961 para agen diplomatik secara mutlak tidak dapat disentuh oleh yurisdiksi negara lain namun bukan berarti kebal terhadap yurisdiksi negaranya sendiri sehingga kemudian perlu dibentuk sebuah badan pengawas internasional atau komisi independen yang bertugas secara khusus memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh diplomat yang nantinya akan menjamin tercapainya keadilan.