Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun
Abstract
Perubahan regulasi pada akuntansi pemerintahan desa serta kebutuhan untuk transparansi pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun demikian hal ini kurang didukung dengan ketersediaan SDM yang memadai. Menanggapi hal itu, terjadilah perubahan kurikulum pada tataran sekolah menengah kejuruan yang mewajibkan akuntansi sektro publik menjadi kompetensi utama. Kebijakan tersebut berdampak pada ketersedian SDM guru yang kurang menguasa materi. Untuk itu dilakukan pengabdian akuntansi sektor publik dan pengelolaan dana desa dengan koordinasi tim pelaksana, MGMP dan IAI kommisariat Madiun. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, diperoleh tambahan ilmu dan pengetahuan guru mengenai akuntansi pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Guru dapat memahami dan menganalisis suatu transaksi untuk dijurnal menggunakan basis karual ataupun basis kas serta dapat mementukan ranah dan wewenang pihak yang melakukan pencatatan akuntansi.
Downloads
References
Arifin, M. A. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Goverment Governance. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 13(4), 69–82.
Badan Pusat Statistik. (2015). Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2012-2013. Kabupaten Madiun. Retrieved from https://madiunkab.bps.go.id/statictable/2015/01/29/82/persentase-penduduk-usia-10-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-2012-2013.html
Bakrun, B. (2019). Perubahan Kurikulum SMK Sebagai Tuntutan. Retrieved March 5, 2020, from https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/2044-perubahan-kurikulum-smk-sebagai-tuntutan
Bisogno, M., & Cuadrado-ballesteros, B. (2019). Financial Sustainability of Public Sector Entities. Financial Sustainability of Public Sector Entities, 123–144. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06037-4
Gomes, P., Brusca, I., & Fernandes, M. J. (2019). Implementing the International Public Sector Accounting Standards for consolidated financial statements: facilitators, benefits and challenges. Public Money and Management, 39(8), 544–552. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1654318
Hadi, B. (2015). Tantangan Penerapan Kurikulum Akuntansi Pemerintahan untuk SMK Kelompok Keahlian Bisnis dan Manajemen dengan Adanya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. In Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan “Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan” (pp. 564–573). Surakarta: UNS. https://doi.org/10.1017/S026502150623028X
Manafe, D. (2019, January 29). Belum Melek Akuntansi, Aparatur Bakal Kesulitan Kelola Dana Desa. Berita Satu. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/244773/belum-melek-akuntansi-aparatur-bakal-kesulitan-kelola-dana-desa
Salam, A., & Sutaryo, S. (2019). Kesesuaian Sistem Pelaporan Keuangan Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal di Pemerintah Daerah. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 8(1), 21–34. https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4087
Solikhah, B., Subowo, & Yulianto, A. (2018). Seminar nasional kolaborasi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan aplikasi SISKEUDES. In SNKPM 1 (2018) 434-438 Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat (Vol. 1, pp. 434–438). Semarang.
Wardi, J., Liviawati, & Putri, G. E. (2017). IBM UKMK di Bidang Akuntansi dan keuangan Desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Indonesia. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 29–34.
