APAKAH KPH DAPAT MEMPERBAIKI TATA KELOLA HUTAN INDONESIA?
Abstract
Since the early 2000s, Forestry Department of Indonesia has been implementing the Forest Management Unit (FMU) development program. The existence of FMU can be seen as a prerequisite for the implementation of sustainable forest management and equitable. How FMU institution prospects can improve forest governance in Indonesia? The aim of this study is to explore the prospects of FMU institution to improve forest governance in Indonesia. The study used forestry governance dimensions of Mayers and Macqueen (2002) as an analytical tool. The study results showed that both conceptual and is based on the processes of development, FMU has accommodated most of the values of good forestry governance.
Downloads
Download data is not yet available.
References
AusAID (2000). Good Governance: Guiding Principles for Implementation. Canberra: The Australian Government’s Overseas Aid
Program (AusAID) Bank Dunia. 2009. Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms. Report No. 49572-GLB. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
[Ditjenplanhut] Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan. 2009. Sekilas tentang KPH dan Perkembangan Pembangunan KPH. [Terhubung Berkala]. www.dephut.go.id [18 Jan 2010]
Dunn, W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemah. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
[ICCON] Information and Communication Center on
Nusa Tenggara. 2006.Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan. [Terhubung Berkala] http://www.infonusra.org
/html/Berita/Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan.htm. [19 Des 2009]
Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
Mayers, S. S. Bass, dan D. Macqueen. 2002. The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tool for Good Forestry Governance. London: International Institute for Environment and Development (IIED)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan.
Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK. 80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Pratikno. 2005. Good Governance dan Governability. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 3, Maret 2005 (231-248).
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Program (AusAID) Bank Dunia. 2009. Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms. Report No. 49572-GLB. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
[Ditjenplanhut] Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan. 2009. Sekilas tentang KPH dan Perkembangan Pembangunan KPH. [Terhubung Berkala]. www.dephut.go.id [18 Jan 2010]
Dunn, W. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemah. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
[ICCON] Information and Communication Center on
Nusa Tenggara. 2006.Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan. [Terhubung Berkala] http://www.infonusra.org
/html/Berita/Masyarakat Adat dan Pembangunan Kehutanan.htm. [19 Des 2009]
Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangn dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
Mayers, S. S. Bass, dan D. Macqueen. 2002. The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tool for Good Forestry Governance. London: International Institute for Environment and Development (IIED)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan.
Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor SK. 80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Pratikno. 2005. Good Governance dan Governability. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 3, Maret 2005 (231-248).
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
