Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Mangrove Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018

Abstract

Kerusakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terus menjadi permasalahan lingkungan yang serius akibat penebangan liar, alih fungsi lahan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini mengancam fungsi mangrove sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pesisir lainnya. Sebagai upaya perlindungan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tanggung jawab hukum dalam penanggulangan kerusakan mangrove berdasarkan Pasal 61 peraturan tersebut serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, menggunakan metode sosio-legal (yuridis-sosiologis) melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris berupa wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 61 belum berjalan optimal: kewajiban penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah kerusakan teridentifikasi belum sepenuhnya diterapkan. Pengawasan yang terbatas, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penegakan sanksi menjadi faktor utama penghambat efektivitas peraturan daerah tersebut, sehingga menunjukkan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). Diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, koordinasi antarinstansi yang lebih efektif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir guna mewujudkan perlindungan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.