Analisis Komparatif Larangan Praktik Monopoli: Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkaji larangan praktik monopoli melalui analisis komparatif antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengkaji salah satu dari kedua sistem hukum tersebut secara terpisah, penelitian ini melakukan pembedahan komparatif sistematis terhadap empat aspek: definisi konseptual, mekanisme penegakan, sanksi, dan prinsip-prinsip yang eksklusif dimiliki salah satu sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ihtikar dalam hukum Islam dan monopoli dalam UU No. 5/1999 memiliki kesamaan filosofis dalam mencegah kerugian publik, namun berbeda pada cakupan objek, lembaga pengawas (Al-Hisbah dibandingkan KPPU), mekanisme penegakan, serta corak sanksi (ta’zir yang fleksibel dibandingkan sanksi administratif-pidana yang baku). Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum ekonomi Islam mengatur secara eksplisit larangan gharar, tadlis, dan najasy yang tidak diatur secara tersendiri dalam UU No. 5/1999, sehingga berpotensi melengkapi kekosongan normatif dalam hukum positif No. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kedua sistem berpotensi menciptakan kerangka pengawasan pasar yang lebih komprehensif, menggabungkan kepastian hukum formal dengan dimensi etika substantif.