Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Kota Dumai
Abstract
This study discusses the implementation of the 2020 PILKADA (REGIONAL HEAD ELECTION) carried out in conditions of the Covid-19 pandemic, the implementation of the Pilkada provides challenges related to democratic practices and keeping the community safe according to good health protocols. This study aims to see how big the chances of participants in the elections. The research method is qualitative, by collecting data from mass media and social media reports. This paper will also discuss the Dumai City KPU strategy in increasing voter political participation in carrying out the PILKADA, the positive and negative impacts of continuing to carry out the PILKADA and the efforts that can be taken by the government so that the simultaneous regional elections in 2020 are carried out properly.
Downloads
References
Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. CREPIDO, 2(2), 85-96.
W.Mas’udi & Winanti, P. S, 2020, Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Akbar,Idil, 2016, Pilkada Serentak dan Geliat DInamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2. No.1 April 2016.
Endro , Gunardi, 2017, “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”, Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.