Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru

  • Yetti Yetti
  • Dedy Felandy
  • Cisilia Maiyori
Keywords: Modal Dasar, Pendirian, UMKM

Abstract

Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chatamarrasyid Ais, 2004, Penerobosan Cadar Perusahaan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
CST Kansil, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, Jakarta.
Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta.
Puji Astuti, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII Press, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Walikota kepada Camat.
Yetti, Y., & Yalid, Y. (2022). Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Hutama Jaya). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1).
Haq, M., & Felandry, D. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK. 07/2013. Jotika Research in Business Law, 1(1), 36-45.
Yetti, Y., Winstar, Y. N., & Haq, M. (2021). Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional. Recital Review, 3(2), 175-189.
Novriandi, R. N., Yetti, Y., & Afrita, I. A. A. (2021). Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(2), 168-176.
Yetti, Y., Fahmi, F., & Triana, Y. (2021). Anti Monopoly Legal Perspective on Rubber Sales as a Leading Product of The Asean Economic Society in Siak District.
Published
2022-11-30
How to Cite
Yetti, Y., Felandy, D., & Maiyori, C. (2022). Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum Respublica, 22(1). Retrieved from https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12109
Abstract viewed = 129 times
PDF downloaded = 108 times