Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau

  • Hasnati Hasnati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
  • Yalid Yalid Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
  • Rezmia Febrina Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Keywords: RTRW, Investasi, Perkebunan

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau  belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annisha. Dampak Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Terhadap Daya Tarik Investasi Asing di Provinsi Riau Tahun 2013-2016. Jurnal JOM FISIP. Volume 4. Nomor 2. Oktober 2017.

Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law, California Western International Law Journal, Volume 33, Spring 2003.

Duhita Driyah Suprapti. Politik Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal Pandecta. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2010.

Eko N Setiawan dkk. Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). Jurnal Bhumi. Volume 3. Nomor 1. Mei 2017.

Erman Rajagukguk. 2005. Hukum Investasi di Indonesia.Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hans-Rimbert Hemmer, et.all. 2002. Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung? Jakarta: Konrad Adenauer Stifftung.

Handoyo. Resolusi Konflik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, Indonesia: Tinjauan Relasi Pemangku Kepentingan (Conflicts Resolution in Tesso Nilo National Park Riau, Indonesia: Study of Stakeholder Relationships. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Volume 12. Nomor 2. Agustus 2015.

Irsyadi Siradjuddin. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Agroteknologi. Volume 5. Nomor 2. Februari 2015.

Mahmul Siregar. 2010. Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia. Program Studi Ilmu Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Sudirman dkk. 2005. Mekanisme Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi Pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bogor: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA) bekerjasama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR.

Sugeng Praptono. Beberapa Problematika Investasi di Era Otonomi Daerah, Jurnal Yustisia. Nomor 71. Mei-Agustus 2007.

Published
2018-06-13
How to Cite
Hasnati, H., Yalid, Y., & Febrina, R. (2018). Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 283-297. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1441
Abstract viewed = 140 times
full text downloaded = 87 times