Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan
Abstract
The importance of strengthening community capacity related to innovation in sustainable development planning policies in development management is an effort and strategy in reconstructing the process of socio-cultural, economic and political change towards community welfare that is designed on a bottom up or grassroots basis. Musrenbang Kelurahan is a stakeholder communication forum to propose, prioritize and agree on proposals from the results of community meetings at the Rukun Warga (RW) level, there are efforts to solve problems collectively, through a learning process among stakeholders, a process of interaction, discussion and accommodation. Participation is the will of the community to support development programs in planning, implementing, preserving and developing them in the form of cooperation between the government as the policy holder and the community on the other hand as the party who feels the impact of the development policy directly. The role of the Musrenbang Facilitator or Guide is indispensable in managing the Musrenbang stages, at the meeting / deliberation forum activities and arranging the stages and steps of the overall Musrenbang process.
Downloads
References
Adams, B. E. (2014). Reason-Giving In Deliberative Forums. Journal of Deliberative Democracy, 10(2), 6. https://doi.org/10.16997/jdd.208
Agustin, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. Publika, 4(1), 1–14.
BPPD Tangerang Selatan. (2014). Bimbingan Teknis Reflikasi Pemetaan Partisipatif Dan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Kelurahan.
Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, II(8), 287–294. http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897
Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Katalogis, 5(1), 120–126.
Kemenkumham RI. (2014). Undang - Undang No 6 Tentang Desa.
Ma’rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. Riptek, 4(11), 53–62. http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang_-_SAMSUL._M_ dkk.pdf
Mardikanto, T. S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.
Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jom FISIP, 4(2), 1–15.
Martino, Y. A., Sulistiowati, E., & Purnomo, Y. (2018). Model Pemberdayaan Santri Ponpes Al-Hidayah Batu Alang Sebagai Kader Kesehatan Berbasis Terapi Herbal. JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat, 1(2), 86. https://doi.org/10.33474/jipemas.v1i2.1514
Prahati, Sulaiman Zuhdi, A. (2017). Penyuluhan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dimamisia, 1(1), 94–99.
Sekretariat Daerah. (2020). Surat Tugas. Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
Sigalingging, A. H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). Jurnal Administrasi Publik, Volume 2(Desember 2014), 118.
