Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity?
DOI:
https://doi.org/10.31849/joels.v5i2.22406Keywords:
Klientalisme, Young Voters, General Election, Substantial DemocracyAbstract
Kodrati reproduksi merupakan tolak ukur masyarakat konservatif dalam memandang perempuan. Justifikasi fungsi wajib perempuan hanya seputar memasak, berdandan, dan melahirkan. Jikapun ada perempuan berkontribusi pada kelembagaan politik, masyarakat meragukan kualitasnya. Dari 50 jumlah legislator di DPRD Banyuwangi periode 2019-2024, terdapat 13 legislator perempuan, namun hanya 2 yang berhasil menjadi inisiator peraturan daerah. Realitas tersebut sebagai penjelas bahwa kontribusi legislator perempuan sekedar aktif kehadiran tapi tidak produktif dalam pemikiran. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi partisipasi legislator perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah. Metode yang digunakan berprinsip pada pendekatan kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Hasil penelitian menjelaskan meskipun ada kemajuan dukungan politik, namun realitas diskriminasi gender pada tiap proses politik merupakan hal nyata. Perlu kolaboratif dari semua pihak sehingga keraguan pada kualitas perempuan dapat hilang. Adapun simpulannya: Pangarusutamaan gender di DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu di internalisasi legislator perempuan ke bentuk implementasi tugas pokok dan fungsinya agar terbentuk peraturan daerah yang holistik dan responsif.
References
Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023). Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568;
Ariany, Lies. (2009). Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal: Konstitusi, 11(1);
Amriani, Nani., Darman Manda & Suardi. (2015). Perempuan Maskulin. Jurnal Equilibrium, 3(1). ISSN: 2477-0221. Doi. 10.26618/equilibrium.v3i1.513;
Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Inside Book Center;
Budiardjo, Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
Dahlerup, Drude. (2006). Women, Quotas adn Politics. London/New York: Routledge;
Easton, David. (1992). Approaches Study of Politics. New York: Memillan Publishing Company;
Huntington, Samuel P. Sahat Simamora dan Joan M. Nelson. (1990). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta;
Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. Nusantara Hasana Journal, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975;
Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. Partners Universal International Research Journal, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Banyuwangi;
Pradana, D. A., Mahfud, M., & Priyanto, H. (2023). Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 4(2), 1877-1884;
Pratiwi, S., Bahri, S., Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan: Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi dalam Politik Lokal. Katarsis: Journal of Public Administration, 1(1);
Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS), 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
Sukarno. (2019). Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Yogyakarta: PT Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno. Cetakan Kedua;
Sukesi, Keppi. (2017) Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan. Malang: UB Press;
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, Tentang: Pemilihan Umum.












