Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung Silalahi Di Kabupaten Dairi

Harmila Morika Tarigan; Husni Thamrin

doi:10.31849/niara.v16i2.16265

Harmila Morika Tarigan Universitas Sumatera Utara
Husni Thamrin Universitas Sumatera Utara

DOI: https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16265

Keywords: Implementasi, Pengembangan Objek Wisata, Dermaga Apung Silalahi

Abstract

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Silalahi, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi (komunikasi), karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik dan disposisi implementor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Tao Silalahi khususnya objek wisata Dermaga Apung sudah berjalan dengan baik terkhusus variabel karakteristik pelaksana. Komunikasi antaristansi pelaksana sudah baik namun koordinasinya belum maksimal karena masalah keterbatasan anggaran dan masalah sinkronisasi program antarinstansi yang dibatasi oleh tugas pokok instansi di wilayah lain dan lebih berfokus pada program yang ada di renstranya masing-masing. Terkait dengan sikap pelaksana masih kurang tanggap dalam melaksanakan tugasnya serta kondisi sosial, ekonomi dan politik masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Abdul Wahab, Solichin. 1990.Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta Rineka Cipta.

[2]. Agustino,Leo. 2016.Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

[3]. Amirin, Tatang M. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo

[4]. Bogdan, Biklen, 1982 Pengantar Studi Penelitian, Bandung: PT ALFABETA.

[5]. Agustino, Leo, 2008. Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung :Alfabeta

[6]. Bungin,Burhan H.M,2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu social, Jakarta

[7]. Dwiyanto, Indiahono, 2009,Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy

[8]. H, Solichin Abdul W. 2008. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.

[9]. Erawan, I Nyoman. 1989. Pariwisata Dan Pembangunan Ekonomi ( Bali Sebagai Kasus ). Denpasar. PT Upada Sastra.

[10]. Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta. Universitas Indonesia Pers.

[11]. Kotler, Philip. 1999. Pemasaran Perhotelan Dan Kepariwisataan. New Jersey. Prentice Hall, Iac-.

[12]. Marpaung, Happy. 2000. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung. Alfabeta.

[13]. Sugiantono, Rony. 2000. Pariwisata Antara Obsesi Dan Realita. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa

[14]. Vellas Francois dan Lionel Becherel. 2008. Pemasaran Pariwisata Internasional. Jakarta Pusat.

[15]. Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI bekerja sama dengan Pusat Pembukuan.

[16]. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

[17]. PP RI No. 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025.

[18]. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 07 tahun 2007 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Dairi tahun 2007 No. 7 tambanhan lembaran negara no. 190 ).

[19]. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 44 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.

[20]. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi no. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi No. 191.

[21]. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

[22]. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

[23]. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara: 2021

[24]. (Laporan Kinerja Kemenpar_2021 diakses melalaui www.kemenpar.go.id, pada 19 september 2021, pukul 04:15).

[25]. https://bataktoday.com/silahisabungan-arts-festival-2-akhir-pekan-dikenang
.
[26]. https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-sebesar-9-41-persen.html
[27]. https://idtesis.com/teori-lengkap-mengenai-implementasi-kebijakan-pengembangan-pariwisata-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-pengembangan-pariwisata/
[28]. PP RI No. 50 Tahun 2011, diakses melalui www.hukumonline.com, pada 06 Oktober 2020, pukul 15:23

[29]. https://www.jendeladunia16.com/2020/09/air-terjun-siringo-eksplore-air-terjun.html

[36]. Syafrina, Merri, Masrul dan Firdawati, 2019.Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018, Jurnal fk. unand, 8, hlm 233-243.

[37]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[38]. Ulfah, Irma Fitriana dan Arief Budi Nugroho, 2020.Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember, Jurnal Sosial Politik, Vol. 6, hlm 201- 211.

[39]. Wigle, Jannah M, Nadia Akseer, Roman Mogilevski, Samanpreet Brar,Kaitlin Conway, Zalina Enikeeva, Mariia Iamshchikova,Muhammad Islam, Dilbara Kirbasheva, Aviva I Rappaport, Hana Tasic, Tyler Vaivada, and Zulfiqar A Bhutta, 2020. Drivers of stunting reduction in the Kyrgyz Republic: A country case Study, Am J Clin Nutr, USA, 112, hlm 830S–843S