Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395Keywords:
Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Pembentukan Undang-Undang, Uji Materiil, Harmonisasi Hukum.Abstract
Abstrak
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam mengawal konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam menjamin bahwa pembentukan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi putusan-putusan MK terkait uji materiil undang-undang serta implikasi terhadap harmonisasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun MK telah berperan secara signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi, masih terdapat tantangan dalam implementasi putusan-putusan MK, terutama dari segi kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif.
References
. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
. Fadjar, Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2009.
. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Akademik Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012.
. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
. Wijaya, Anton. Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 36, no. 2, 2020, pp. 183-200.
. Suny, Ismail. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
. Abidin, A. (2022). Supremasi Konstitusi dan Demokrasi. Jurnal Hukum Nasional, 5(1), 25-42.
. Ahmad, R. (2020). Pengawasan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Demokrasi Indonesia, 18(2), 45-60.
. Arifin, R. (2020). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa. Jurnal Peradilan, 14(1), 19-33.
. Harjono, M. (2017). Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 51-66.
. Hamid, S. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan. Jurnal Ketatanegaraan, 4(2), 102-118.
. Hartono, B. (2021). Fungsi Konstitusi dalam Masyarakat Demokratis. Jurnal Politik Indonesia, 12(1), 35-49.
. Kartini, S. (2019). Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum. Jurnal Hukum Indonesia, 7(2), 90-104.
. Kuncoro, A. (2018). Kedudukan Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Internasional, 6(1), 100-114.
. Putra, R. (2021). Legitimasi Hukum dan Negara Demokratis. Jurnal Hukum dan Politik, 9(3), 60-72.
. Rahman, F. (2018). Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 13(2), 45-58.
. Simarmata, I. (2020). Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi. Jurnal Ketatanegaraan, 4(1), 23-38.
. Santoso, D. (2021). Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Politik dan Hukum, 15(2), 30-46.
. Siregar, A. (2019). Judicial Review: Menjaga Harmoni Hukum. Jurnal Hukum Indonesia, 8(3), 29-40.
. Subekti, S. (2020). Mahkamah Konstitusi dan Peran Judicial Review. Jurnal Peradilan, 13(2), 25-38.
. Widjaja, L. (2018). Pentingnya Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 72-85.
. Widodo, B. (2019). Rechtsstaat dan Negara Demokratis. Jurnal Politik, 17(3), 44-59.
. Wibowo, F. (2019). Pengawasan Legislasi oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(1), 55-67.
. Wirawan, H. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Nasional, 8(2), 15-28.
. Yudhoyono, B. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jurnal Politik dan Ketatanegaraan, 14(1), 50-64.
. Hamzah, F. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Integritas Negara Hukum. Jurnal Peradilan, 16(2), 85-99
