Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan APBKam Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
DOI:
https://doi.org/10.31849/zys9qm84Keywords:
belanja kampung, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung, good governanceAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kandis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi telah diterapkan melalui papan pengumuman dan musyawarah kampung, namun pemanfaatan media informasi digital serta keterlibatan masyarakat masih terbatas. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan, tetapi pemahaman aparatur terhadap regulasi masih lemah sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Partisipasi masyarakat juga tergolong rendah, dengan tingkat kehadiran sekitar 30% dari warga yang diundang, menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Faktor penghambat penerapan prinsip good governance antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, lemahnya koordinasi antara pemerintah kampung, BAPEKAM, dan masyarakat, serta intervensi pemerintah daerah yang mengurangi otonomi kampung dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
References
[1] Arifiyanto, D. F., &Kurrohman,T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Jember.Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 473–485.
[2] Astuti, D. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
[3] Awang,Azam, 2006., Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat, Alaf Riau.Pekanbaru.
[4] Basrowi dan Suwandi.2008.Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta.Jakarta.
[5] Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif.
[6] Daeng, Hans J., 2008. Manusia, Kebudayaan, dan lingkungan.Jakarta:Pustaka Pelajar, Jakarta.
[7] Handoko, T. Hani.,2001, Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE.Jogyakarta.
[8] Hardiyansyah.2011. Kualitas Pelayanan Publik:Konsep,Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gaya Media
[9] Kemendagri (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Diakses tanggal 25 Juni 2025
[10] Kemenkeu (2015).Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pertaruran Pemerntah No 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari APBN. Diakses tanggal 25 Juni 2025 dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/22TAHUN2015PP.pdf.
[11] Kemenkeu(2017). Buku Saku Dana Kampung. Diakses tanggal 19 Oktober 2019 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/ Buku-Saku-Dana-Kampung-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf.
[12] Mardiasmo. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah.
[13] Pemerintah Kampung Panggungharjo (2014). Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.Diakses tanggal 26 Juni 2025 dari http://www.panggungharjo.Kampung.id/wp- content/uploads/2018/02/PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang- Pengelolaan-Keuangan-Kampung.pdf.
[14] Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, politics and the state. Macmillan Press.
[15] Putra, I.P. A.S., Sinarwati,K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADD) di Kampung Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e-JournalUniversitas Pendidikan Ganesha,8(2), 1–11.
[16] Putra,H.S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Kampung dalam Mewujudkan Good Governace di Kampung Kalibelo Kabupaten Kediri.Jurnal Politik Muda, 6(2), 110–119.
[17] Rahadian, A.H. (2010). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.Jurnal Ilmiah STIAMI,57–70.
[18] Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADD) dalam Pembangunan Fisik Kampung Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.E-journal Ilmu Pemerintahan,3(4),97–113
