Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat)
Abstract
Implementasi kebijakan adalah metode agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi peralihan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah. UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan indikasi belum optimalnya implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelotian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survei. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori Edward C III bahwa implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di provinsi Sumatera Barat
Downloads
References
Dennis Abel Timotius Panjaitan, Budi Gutami, Suhartoyo, 2017. Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Bidang Pendidikan Menengah DariPemerintah KabupatenatauKota Kepada Pemerintah Provinsi Sebagai iImplementasi Undang-undangNomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Volume 6
Edwards, George C, III. 1980. Implementing Public Policy. Washington Dc : Texas A & M University . Congretional Quarterly Press
Isna, A Dan Warto. 2013. Analisis Data Kuantitatif : Panduan Praktis UntukPenelititan Sosial : Dilengkapi Dengan Analisis Regresi Nominal Dan Ordinal. Purwokerto : Stain Press
Nugroho, Dr. Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putera, Roniekha, 2015, Junal “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “Millennium Development Goals”. Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Andalas Padang. https:atauatauejournal.unisba.ac.idatauindex.phpataumimbaratauarticleatauviewatau1322
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang otonomi daerah
Widodo. 2010. Implementasi kebijakan. Yogyakarta : Andi Offset
