INTERNET & POLITIK MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT STUDI KASUS GERAKAN MENENTANG UU PILKADA TIDAK LANGSUNG
Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah internet khususnya media sosial menjadi sarana bagi partisipasi politik masyarakat untuk mepengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini menentang Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Kasus gerakan penolakan UU Pilkada tidak langsung melalui media sosial terutama Twitter merupakan suatu bentuk cyber demokrasi yaitu sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi, dalam hal ini adalah kontrol konstituen terhadap wakilnya di parlemen. (2). Gerakan penolakan UU Pilkada tidak langsung ini merupakan bentuk polical knowledge dalam partisipasi politik dan berdampak dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik, yaitu dengan dikeluarkannya perppu mengganti UU Pilkada Tidak Langsung, yang kemudian perpu ini juga disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR; (3). Media Sosial Twitter merupakan media yang mampu mendekatkan hubungan masyarakat dengan lembaga resmi dan elit politik, sehingga dapat berkomunikasi dua arah dan langsung. Gelombang penolakan UU Pilkada Tidak Langsung yang begitu besar dari netizen ini secara nyata “menyentuh” langsung para pengambil kebijakan, dalam hal ini Presiden dan DPR.
Kata Kunci : Media Sosial, Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat, Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung
Abstract
This study aims to determine how the internet, especially social media as political participations of society to influence political policy, in this case to againts indirect local election law. The result shows that the case of refusal movement of indirect local election law by social media, especially Twitter is a form of cyber democracy as a control of constituents to parliament. The refusal movement of indirect local election law is a form political knowledge in politic participations and impact to influence the public policy-making to change the law. Twitter is a media that make the relationship between society, official institusions, and political elites could be closer to make two-way and directly communication.
Keyword : Social Media, Politic and participation of society, indirect local election law
Downloads
Copyright (c) 2015 Author and Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
1. Jurnal Pustaka Budaya is an electronic journal that freely available. Papers that submitted to this journal are published under the terms of the Creative Commons License. The terms of the license are:
- Attribution. The licensor permits others to copy, distribute, display, and perform the work. In return, licensees must give the original author credit.
- Noncommercial. Others permits to copy, distribute, display, and perform the work as long as not use the work for commercial purposes — unless they get the licensor's permission.
- No Derivative Works. The licensor permits others to copy, distribute, display and perform only unaltered copies of the work -- not derivative works based on it.
The full terms of the Creative Commons License please see at their Web site.
No claim on copyright is made by the publisher. Persons or publishers wishing to download a paper for whatever use (other than personal study) must contact the author for permission.
2. However, in submitting to Jurnal Pustaka Budaya, authors agree to their paper being published under the terms set out above.
3. It is assumed that, when an author submits a paper to Jurnal Pustaka Budaya, he or she is the legal copyright holder and no other claim to the copyright exists.
