KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ONLINE DI INDONESIA

Abstract

Tanda tangan elektronik (TTE) menimbulkan sejumlah pertimbangan hukum dan keamanan krusial.  Penting untuk memastikan kekuatan hukum TTE, setara dengan tanda tangan basah konvensional, serta menjamin keamanan system, untuk melindungi integritas dan keabsahan dokumen elektronik.  TTE yang tersertifikasi, memungkinkan transaksi digital tanpa mengharuskan kehadiran fisik,  sehingga  mempermudah proses penandatanganan dokumen dan menghilangkan kendala geografis. Namun permasalahannya Ketiadaan kepastian hukum ini mengancam perkembangan industri fintech lending yang sehat, menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha dan konsumen, serta berpotensi merugikan semua pihak.  Untuk itu,  kajian komprehensif terhadap regulasi terkait, termasuk UU ITE dan peraturan turunannya,  diperlukan. Maka masalahnya adalah Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam perjanjian pinjam meminjam online di Indonesia. Bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam perjanjian pinjam meminjam online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian hukum, yaitu penelitian Jenis Normatif, kemudian pendekatannya, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Dengan begitu, hasilnya . Kekuatan pembuktian TTE tersertifikasi diakui setara dengan akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik, adanya panduan yang lebih jelas dari Mahkamah Agung mengenai penilaian keabsahan TTE tersertifikasi dalam sengketa perjanjian pinjam meminjam online akan meningkatkan kepastian hukum. Lebih lanjut, dalam kasus sengketa yang kompleks, uji lab forensik digital dapat menjadi mekanisme komplementer untuk memverifikasi keaslian dan integritas TTE tersertifikasi, sehingga memperkuat proses pembuktian di pengadilan.