Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Jambi
Keywords:
Desentralisasi, Tata Kelola, Kehutanan, Good Governance
Abstract
Permasalahan tata kelola hutan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, terjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi terkait tata kelola hutan seperti kebakaran hutan, dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perizinan tata kelola kehutanan serta kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan sebagai wujud kebijakan desentralisasi serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan serta mengalisa konstruksi keterlibatan lembaga pemerintah pusat, daerah dan stakeholder dalam tata kelola kehutanan studi kasus di Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode kualitatif post postvsm dan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini, dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan yang ada di Provinsi Jambi terdapat pada dimensi pemberian informasi yang terpecaya, penangan konflik, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, mekanisme aturan yang terstruktur serta penetapan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam keterlibatan stakeholder pada tata kelola kehutanan ditelaah dari dimensi teknik analisis dasar stakeholder, jaringan kekuasaan versus jaringan kepentingan pada setiap stakeholder, diagram pengaruh stakeholder, diagram dasar kekuasaan dan arah kepentingan, pemanfaatan kepentingan individu stakeholder untuk kebaikan bersama, peta bingkai masalah yang dihadapi stakeholder serta kisi-kisi analisis etika yang dimiliki oleh setiap stakeholder
Downloads
Download data is not yet available.
References
Buku
Amrah Muslimin. (2014). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumnni.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
Benyamin Hoessein. Dalam pengantar buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Karya Khairul Muluk. ITS Press. Surabaya. Thn.2009.
Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Frankel, J.R., Wallen,N.E., & Hyun,H.H(2012). How to design and evaluate reserch in education (8 end). New York: Mc.Graw-Hill
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 85.
Kartodihardjo H dan Jhamtani H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. PT Equinox Publishing Indonesia. Jakarta.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
Lindlof, Thomas R. 1995. Qualitative Communication Research Methodes. California USA: Sage Publications.
Morse, Janice M. dan Lyn Richards. Readme Firs for a user’s Guide to Qualitative Mehods. USA : Sage Publications.2002
Payaman J. Simanjuntak, 2001, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001, Jakarta: FE UI.
Raharja, Sam’un Jaja. (2008). Model kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Depok: Universitas Indonesia.
Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, 1983, Implementing Decentralization Policies :An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills
Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2007),hal.7-8
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press 1982).hal.6
Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
Ulber Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT. Refika Aditama.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2014). Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor. Kementerian Kehutanan.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage
Edward, L. Weeb. dan Ganesh, P. Shivakoti. (2007). Decentralization, Forest and Rural Communities Policy Outcomes in South and Southeast Asia. Sage Publications India Pvt Ltd.
Colfer, C. J. P, dkk. (2009). Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola Yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik. Jakarta: Harapan Prima.
Ekawati, dkk. (2014). Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor: Kementerian Kehutanan.
Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Sebagai Pelaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
Chhotray, Vasudha. dan Stoker, Gerry. (2009). Governance Theory and Practice: A Cross Disciplinary Approach. NY: Palgrave Macmillan.
Kooiman, Jan. (2003). Modern Governance New Government-Society Interaction. Sage Publication:New Delhi
Jurnal/Karya Tulis/Makalah
Hammersley, Martin. (2019). From Postivism to Post-Positivism: Progress or Digression?. Journal of Teoria Polityki. 3. 175-188.
Abdullah, M.T. (2014). Decentralization Policy and Effectiveness of Local Government Organization in Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Volume 3. P 49-55.
Joniarta, I. W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 10. No. 1.
Osborne, D. Dan Gaebler, T. (1992). Mewirausahakan Birokrasi. Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Rosyid, A, Penterjemah; Jakarta. Binaman Presindo. Terjemahan dari: Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
Brian, C. Smith, Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara (Terjemahan), Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2012, hal. 1. 3 B. Hoessein (2001) seperti dikutip M. R. Khairul Mulukm Desentralisasi: Teori, Cakupan, dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 2, Maret 2002, hal. 61.
Akib, Haedar. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1.
Zarmaili. (2012). Proses Pelaksanaan Desntralisasi Administrasi Pada Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Jambi. Vol. 12, No. 3.
Widodo, Tri Utomo. (2012). Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi Dan Desentralisasi. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 8, No. 1.
Schneider, Aaron. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development. Vol. 38, No. 3.
Karnesih, Elis. (2004). Desentralisasi Dalam Administrasi Negara. Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 6, No. 3.
Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 1.
Ramdhani, dan Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1.
Wicaksono, Kristian Widya. 2012. Problematika Dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tenntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Dokumentasi Elektronik
Limberg, Godwin dan Wollenberg, Eva. 2009. Antara Negara dan Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.
www.dw.com. 2018. Setiap Tahun Dunia Kehilangan Hutan Hampir Seluas Pulau Jawa. Diakses tanggal 8 Februari 2020
__________. 2005. WORLD BANK: Governments Commit to Action an Forest Law Enforcement and Governance. M2 Communicatione. Ltd. Proquest
Gregesen, dkk. 2006. Tata Kelola Kehutanan dalam Sistem Federal: Sebuah Tinjauan Atas Pengalaman dan Implikasinya Terhadap Desentralisasi. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor: Indonesia
Menzies, N. 2004. Communities and Their Partners: Governance and Community – Based Foresty Management. Conservation and Society, Vol. 2, No. 2, hal 449-456.
www.sipongi.menlhk.go.id diakses tanggal 4 Februari 2020
https://www.bnpb.go.id/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-capai-857-ribu-ha diakses tanggal 1 Januari 2020
https://jambi.bps.go.id/ diakses tanggal 1 Januari 2020
bakhori, Syaipul & Wibowo, Kukuh. 2019. Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi Kian Meluas. TEMPO.CO diakses tanggal 1 Januari 2020.
Amrah Muslimin. (2014). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumnni.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
Benyamin Hoessein. Dalam pengantar buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Karya Khairul Muluk. ITS Press. Surabaya. Thn.2009.
Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Frankel, J.R., Wallen,N.E., & Hyun,H.H(2012). How to design and evaluate reserch in education (8 end). New York: Mc.Graw-Hill
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 85.
Kartodihardjo H dan Jhamtani H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. PT Equinox Publishing Indonesia. Jakarta.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
Lindlof, Thomas R. 1995. Qualitative Communication Research Methodes. California USA: Sage Publications.
Morse, Janice M. dan Lyn Richards. Readme Firs for a user’s Guide to Qualitative Mehods. USA : Sage Publications.2002
Payaman J. Simanjuntak, 2001, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001, Jakarta: FE UI.
Raharja, Sam’un Jaja. (2008). Model kolaborasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik. Depok: Universitas Indonesia.
Rondinelli, Deniis A and Shabir Cheema G, 1983, Implementing Decentralization Policies :An Introduction in Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills
Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2007),hal.7-8
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press 1982).hal.6
Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
Ulber Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung. PT. Refika Aditama.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2014). Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor. Kementerian Kehutanan.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage
Edward, L. Weeb. dan Ganesh, P. Shivakoti. (2007). Decentralization, Forest and Rural Communities Policy Outcomes in South and Southeast Asia. Sage Publications India Pvt Ltd.
Colfer, C. J. P, dkk. (2009). Pelajaran Dari Desentralisasi Kehutanan: Mencari Tata Kelola Yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik. Jakarta: Harapan Prima.
Ekawati, dkk. (2014). Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor: Kementerian Kehutanan.
Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Sebagai Pelaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
Chhotray, Vasudha. dan Stoker, Gerry. (2009). Governance Theory and Practice: A Cross Disciplinary Approach. NY: Palgrave Macmillan.
Kooiman, Jan. (2003). Modern Governance New Government-Society Interaction. Sage Publication:New Delhi
Jurnal/Karya Tulis/Makalah
Hammersley, Martin. (2019). From Postivism to Post-Positivism: Progress or Digression?. Journal of Teoria Polityki. 3. 175-188.
Abdullah, M.T. (2014). Decentralization Policy and Effectiveness of Local Government Organization in Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Volume 3. P 49-55.
Joniarta, I. W. (2019). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Municipio Dili Timor Leste. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 10. No. 1.
Osborne, D. Dan Gaebler, T. (1992). Mewirausahakan Birokrasi. Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Rosyid, A, Penterjemah; Jakarta. Binaman Presindo. Terjemahan dari: Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
Brian, C. Smith, Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara (Terjemahan), Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2012, hal. 1. 3 B. Hoessein (2001) seperti dikutip M. R. Khairul Mulukm Desentralisasi: Teori, Cakupan, dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 2, Maret 2002, hal. 61.
Akib, Haedar. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1.
Zarmaili. (2012). Proses Pelaksanaan Desntralisasi Administrasi Pada Pemerintah Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Jambi. Vol. 12, No. 3.
Widodo, Tri Utomo. (2012). Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi Dan Desentralisasi. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 8, No. 1.
Schneider, Aaron. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development. Vol. 38, No. 3.
Karnesih, Elis. (2004). Desentralisasi Dalam Administrasi Negara. Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 6, No. 3.
Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, No. 1.
Ramdhani, dan Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1.
Wicaksono, Kristian Widya. 2012. Problematika Dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tenntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Dokumentasi Elektronik
Limberg, Godwin dan Wollenberg, Eva. 2009. Antara Negara dan Masyarakat: Desentralisasi di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.
www.dw.com. 2018. Setiap Tahun Dunia Kehilangan Hutan Hampir Seluas Pulau Jawa. Diakses tanggal 8 Februari 2020
__________. 2005. WORLD BANK: Governments Commit to Action an Forest Law Enforcement and Governance. M2 Communicatione. Ltd. Proquest
Gregesen, dkk. 2006. Tata Kelola Kehutanan dalam Sistem Federal: Sebuah Tinjauan Atas Pengalaman dan Implikasinya Terhadap Desentralisasi. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor: Indonesia
Menzies, N. 2004. Communities and Their Partners: Governance and Community – Based Foresty Management. Conservation and Society, Vol. 2, No. 2, hal 449-456.
www.sipongi.menlhk.go.id diakses tanggal 4 Februari 2020
https://www.bnpb.go.id/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-capai-857-ribu-ha diakses tanggal 1 Januari 2020
https://jambi.bps.go.id/ diakses tanggal 1 Januari 2020
bakhori, Syaipul & Wibowo, Kukuh. 2019. Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi Kian Meluas. TEMPO.CO diakses tanggal 1 Januari 2020.
Published
2022-12-13
How to Cite
Yenny Cheriani AR, & Irfan Ridwan Maksum. (2022). Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Jambi. Jurnal Niara, 15(3), 443-453. https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10356
Issue
Section
Articles
