Kendala Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Di Provinsi Riau
Keywords:
Accountability, performance, village financial governance.
Abstract
hasil penelitian dinyatakan bahwa pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa. Mengenai transparansi pemerintah desa sudah mulai menerapkan sistem informasi desa atau yang disingkat dengan SID dengan diangkatnya staff yang berkompeten dalam bidang sistem informasi
Downloads
Download data is not yet available.
References
Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 7-16. Dipetik 4 7, 2019, dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/24995
Darwis, R. S., & Zulfan, I. (2018). PENINGKATAN KAPASITAS TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA KONDANGJAJAR, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN. Dharmakarya, 7(4). https://doi.org/10.24198/DHARMAKARYA.V7I4.14465
Jamaluddin, Y. (2018). KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA. Dipetik 4 7, 2019, dari http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/2900/2086
Karismawati, N. P. (2015). PEMBERIAN DANA DESA KEPADA DESA ADAT DI BALI. Dipetik 8 14, 2019, dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/18061/11728
Perpres Nomor 11 Tahun 2015 ttg Kemendagri
1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5) Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 jo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
6) Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.
7) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Perpres Nomor 12 Tahun 2015 ttg Kemen DESA PDTT
1) PermenDes PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2) PermenDes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
3) PermenDes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
4) PermenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5) Otonomi Desa, Prof. Drs. HAW Wijaya, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta,2005.
6) Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Erlangga- Jakarta 2011.
7) Memaham Ilmu Pemerintahan , Suatu Kajian,Teori, Konse, dan Pembangunaannya, Muhadam Labolo, PT.Raja Grafindo Persada-Jakarta-2007.
8) Silabus Hukum Pemerintahan Desa Semester VII- Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru - Riau, 2017- 2019.
Darwis, R. S., & Zulfan, I. (2018). PENINGKATAN KAPASITAS TOKOH MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DESA KONDANGJAJAR, KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN. Dharmakarya, 7(4). https://doi.org/10.24198/DHARMAKARYA.V7I4.14465
Jamaluddin, Y. (2018). KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA. Dipetik 4 7, 2019, dari http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/2900/2086
Karismawati, N. P. (2015). PEMBERIAN DANA DESA KEPADA DESA ADAT DI BALI. Dipetik 8 14, 2019, dari http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/18061/11728
Perpres Nomor 11 Tahun 2015 ttg Kemendagri
1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5) Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 jo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
6) Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.
7) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Perpres Nomor 12 Tahun 2015 ttg Kemen DESA PDTT
1) PermenDes PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2) PermenDes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
3) PermenDes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
4) PermenDes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5) Otonomi Desa, Prof. Drs. HAW Wijaya, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta,2005.
6) Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Erlangga- Jakarta 2011.
7) Memaham Ilmu Pemerintahan , Suatu Kajian,Teori, Konse, dan Pembangunaannya, Muhadam Labolo, PT.Raja Grafindo Persada-Jakarta-2007.
8) Silabus Hukum Pemerintahan Desa Semester VII- Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru - Riau, 2017- 2019.
Published
2023-09-14
How to Cite
Khan, A. (2023). Kendala Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Di Provinsi Riau. Jurnal Niara, 16(2), 293-306. https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16140
Issue
Section
Articles
