Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji implementasi, kendala, dan strategi penyelesaiannya di Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman. Fokus penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi regulasi antara Peraturan Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan problematika kepastian hukum dalam praktik penerapan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Satresnarkoba Polres Pariaman, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika di Polres Pariaman telah dilaksanakan melalui mekanisme rehabilitasi, yang diikuti dengan penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan residivis dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain kendala normatif berupa belum harmonisnya peraturan perundang-undangan, kendala aparat penegak hukum berupa perbedaan pemahaman terhadap konsep restorative justice, serta kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang lebih optimal, khususnya melalui pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan.