ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
Abstract
Abstrak: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia secara formal telah
dimulai sejak Tahun 2003, menggantikan penganggaran dengan pendekatan
Tradisional yang ditengarai banyak terdapat kelemahan. Kelemahan pendekatan
Tradisional atau Line Item Budgeting adalah: rendahnya tingkat transparansi,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta tidak jelasnya kinerja untuk mengukur
layanan publik yang hendak dicapai.
Penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan dan output serta hasil yang
diharapkan. Penganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada perumusan keluaran
kegiatan dan indikatornya yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi organisasi serta
efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah
dilaksanakan selama kurang lebih satu dekade penelitian ini bermaksud menganalisis
penerapannya pada Pemerintah Kabupaten Siak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap
implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Siak terkait
penerapkan elemen Anggaran Berbasis Kinerja.
Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem anggaran berbasis kinerja
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di
Kabupaten Siak cukup baik. dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja yang
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 walaupun masih mengalami berbagai
kendala yaitu kendala yuridis dan kendala administratif.
Downloads
References
Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang).
Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Vol. 7 No. 2 Desember 2012
Dwiputrianti, Septiana, 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
(ABK) Terhadap Efisiensi, Efektifitas Dan Akuntabilitas Pada Pusat
Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung.
Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. IX No. 3 Desember 2012
Isti’anah. 2010. Penerapan Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Jurnal
Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik Vol. 5 No. 1
Januari 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 