Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
Abstract
Pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut melalui suatu kegiatan yang harus melibatkan antara lain pelaku, proses penyelenggaraan, kebijakan, politik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi, dan akan lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Khususnya Kabupaten Bengkalis yang memiliki potensi alam masih sangat bagus. Dengan demikian maka pemerintah harus memperhatikan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan Pariwisata dalam rangka akselarasi mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor Penghambat Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Penentuan sampel menggunakan teknik purpossive sampling. Analisis data menggunakan teknik interaktif yang dikemukakan oleh Creswell. Hasil penelitian Wisata Desa Teluk Rhu telah memiliki kapasitas baik kapasitas organisasi maupun kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan secara efektif apabila kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak didukung dengan kapasitas organisasi.
Downloads
References
[2]. Allo, M. D., Kabanga, T., Situru, R. S., & Dewi, R. (2018). Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di kabupaten Tana Toraja. Kepariwisataan Berbasis Riset dan Teknologi, (pp. 148-154).
[3]. Astuti, M. T., & Noor, A. A. 2016. Daya Tarik Morotai Sebagai Destinasi Wisata Sejarah dan Bahari. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 25-46.
[4]. Buchari, A; Santoso, M. B; Marlina, N (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pesawahan Kecamatan Tarogong Kaler). Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP). Vol 3 (1).
[5]. Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
[6]. Creswell, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
[7]. Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). Perencanaan Pariwisata: Dari teori ke aplikasi. Yogyakarta: Puspas UGM dan Andi.
[8]. Ernsteins, R. (2011). Governance and Communication for Sustainable Coastal Development: The contents of this publication represent the views of the publishers. The authorities are not responsible for the contents of this project.
[9]. Fatimah, A. S. 2019. Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JKAP). Vol. IV (3).
[10]. Inskeep, Edward.1991. Tourism Planning And Suistainable Development Approach. Van Nostrand Reinblod, New York.
[11]. Kasni. Kapasitas Kelembagaan Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.
[12]. Khan, Alexander MA, et al. "Wisata Kelautan Berkelanjutan di Labuanbajo, Nusa Tenggara Timur: Sebuah Study Tentang Persepsi Masyarakat Kawasan Pesisir." Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) (2020): 52-76.
[13]. Milen, A. (2006). Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
[14]. Noho, Y. (2014). Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo. Jurnal Nasional Pariwisata, 6 (1), 8-21.
[15]. Prafitri, G. R; Damayanti, M (2016). Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). Jurnal Pengembangan Kota. Vol 4 (1): 76-86. DOI: 10.14710/jpk.4.1.76-86
[16]. Rizkianto, N., & Topowijono. 2018. Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). Jurnal Administrasi Bisnis, 20-26.
[17]. Sukmadewi, N. R., Putra, I. D., & Suardana, I. 2019. Potensi dan Pengembangan Desa Wisata Suranadi di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 424-442.
[18]. Sunarjaya, I. G., Antara, M., & Prasiasa, D. O. 2018. Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 215-227.
[19]. Sukoco, J. B (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 8 (1): 15-22.
[20]. Triambodo, S., & Damanik, J. (2015). Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY).Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[21]. Wirnardi, J. 2005. Manajemen Perubahan (Management of Change). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
[22]. Wiwin, I. W. (2018). Community Based Tourism dalam Pengembangan Pariwisata
Bali. Pariwisata Budaya, 69-75.
