Implikasi Efisiensi Anggaran Pada Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Gratis Masyarakat Miskin di Sumatera Barat
DOI:
https://doi.org/10.31849/wacjbh09Keywords:
Efisiensi Anggaran, Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Tidak Mampu, Organisasi Bantuan Hukum, Free Legal Aid, Budget Efficiency, Disadvantaged Members of the PublicAbstract
Free legal aid represents the fulfillment of citizens’ constitutional rights to equality before the law and access to justice. This study examines the provision of free legal aid by the Regional Office of the Ministry of Law of West Sumatra Province and the implications of budget efficiency following Presidential Instruction Number 1 of 2025 for disadvantaged communities. It applies an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Data were collected through library research, review of legislation, and interviews with the Regional Office and accredited Legal Aid Organizations, then analyzed qualitatively. The findings show that legal aid is delivered through cooperation between the Regional Office and verified and accredited Legal Aid Organizations. The Regional Office acts as regulator, facilitator, supervisor, mentor, and budget manager, while direct services are provided by Legal Aid Organizations. Budget efficiency reduces the number of cases that can be funded, disrupts reimbursement mechanisms, and limits service coverage. It also shifts part of the state’s financial responsibility to Legal Aid Organizations, advocates, and even aid recipients. Therefore, budget efficiency should not merely mean expenditure reduction, but must uphold justice, proportionality, service continuity, and protection of disadvantaged people’s rights to ensure effective and equitable access to justice.
References
Buku dan Jurnal
Asshiddiqie, J. (2023). Pengantar ilmu hukum tata negara. RajaGrafindo Persada.
Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 1–15.
Hadjon, P. M. (2008). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Irwansyah. (2023). Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Penerbit Andi.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Octavianingsih, Y., dkk. (2025). Analisis yuridis kebijakan efisiensi anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 3(6), 1–14.
Parhusip, B. (2016). Analisis implementasi spending review pada kementerian negara/lembaga tahun 2013–2015. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 20(3), 1–18.
Rahardjo, S. (2021). Hukum dan masyarakat. Nusa Media.
Ramdan, A. (2014). Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin. Jurnal Konstitusi, 11(2), 234–235.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Ridwan, H. R. (2018). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
Salsabil, H. H., Munazih, M., & Widadi, E. (2025). Instruksi Presiden dalam negara hukum: Kewenangan eksekutif atau pelebaran kekuasaan? Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, 6(1), 1–16.
Saputra, R. (2018). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jurnal Konstitusi, 15(1), 112–113.
Setiyono, B. (2021). Dampak kebijakan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik: Tinjauan hukum dan administrasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(2), 1–14.
Simanjuntak, A. J. L. P. (2025). Tantangan dan strategi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Rio Law Jurnal, 1(2), 1–12.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Pengantar penelitian hukum (Edisi revisi). UI-Press.
Taufik, A. I. (2014). Sinergisitas peran dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(2), 1–15.
Wieringa, S. E., Nursyahbani, dkk. (2022). Rule of law in Indonesia: From the eyes of poor women and vulnerable groups. LBH APIK.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
