Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu
(Studi Terhadap Banyaknya Surat Suara Tidak Sah)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas sosialisasi peserta pemilu serta tatacara pemberian suara Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, ditinjau dari besarnya jumlah surat suara tidak sah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian, kegiatan sosialisasi peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai kurang efektif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang tidak mengenal para calon anggota legislatif. Pada hari pemungutan suara pemilih memilih untuk tidak mencoblos beberapa jenis surat suara legislatif, sehingga saat penghitungan suara banyak ditemukan surat suara tidak sah dengan pola tidak dicoblos. Sedangkan untuk sosialisasi tatacara pemberian suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai telah efektif. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan serta banyaknya sarana atau media yang digunakan. Selain itu, efektifnya sosialisasi tatacara pemberian suara juga dibuktikan dengan minimnya temuan surat suara tidak sah dengan pola kesalahan dalam prosedur pencoblosan.
Downloads
References
[2]. Budiardjo, M. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
[3]. Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. Jurnal HUMANIORA. Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212
[4]. Karim, Rahmawati, Jamson, Yunanto, Fimmastuti, Prasetyo. (2016). Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Hasil Penelitian. PolGov DPP Fisipol UGM. Yogyakarta.
[5]. Labodo, M, Ilham, T, (2015), Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[6]. Mulyani, Fikri (2015). Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara tidak Sah (Studi Kasus di Kota Mataram). Laporan Hasil Penelitian. LBH NTB.
[7]. Munir, H.D, Djuanda, H.A, Tangkilisan, H.N. (2004). Kebijakan Dan Manjemen Keuangan Daerah. YPAPI. Yogyakarta
[8]. Nasution, Z. 2007. Komunikasi Pembangunan. Raja Grafindo. Jakarta
[9]. Prasetyo, W. (2017). Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. Vol. 2 (2) (2017): 179-200
[10]. Putra, Muchid (2012). Efektifitas Sosialisasi KPU Dalam Pemilukada. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. Volume 10, No. 2, Desember 2012: 67-147.
[11]. Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta Vol. 3 No. 2. Februari 2018: 1-13.
[12]. Raho, Bernard. (2016). Sosiologi. Ledalero, Maumere
[13]. Simanihuruk. M, (2010). Kejahatan Terselubung di Balik Kertas Suara Tidak Sah yang Gagal Dicegah oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 2, April 2010: 183-198
[14]. Syarbaini, Rahman, Djohado. (2004). Sosiologi dan Politik. Ghalia Indonesia. Bogor
[15]. Yin, R.K. (2015). Studi Kasus, Desain & Metode. Rajagrafindo. Jakarta.
[16]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[17]. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
[18]. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
[19]. kbbi.web.id
[20]. pemilu2019.kpu.go.id
