Dominasi Aktor Lokal dalam Collaborative Governance: Studi pada Program Kampung Iklim (ProKlim)

Abstract

pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Secara konseptual, program ini dirancang berbasis collaborative governance, yang mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif collaborative governance dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada model proses kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ProKlim telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal dan cenderung didominasi oleh aktor lokal. Keterlibatan pemerintah di tingkat kota masih terbatas, sehingga kolaborasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Meskipun program menunjukkan capaian positif, seperti keberlanjutan kegiatan dan perolehan penghargaan, keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dibandingkan hasil kolaborasi yang terstruktur. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah, minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan institusionalisasi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar implementasi ProKlim dapat mencerminkan praktik collaborative governance yang efektif dan ideal