Implementasi Pemberian Bantuan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Abstract
Penelitian ini membahas implementasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di sektor tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam paradigma negara hukum dan demokrasi, pemberian bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum ASN. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman ASN terhadap hak mereka, aspek administratif dan prosedural yang kurang jelas, serta keterbatasan anggaran menjadi fokus penelitian. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan pejabat terkait, dan survei ke ASN di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman ASN terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, disertai dengan kendala administratif dan keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya seperti program edukasi, transparansi prosedur pemberian bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak hukum pemerintah dan inisiatif sukarela ASN dalam meminta bantuan hukum. Evaluasi dan penyesuaian mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Kampar menjadi kunci untuk memastikan hak-hak hukum ASN, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkretdalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum di lingkungan ASN Kabupaten Kampar
Downloads
References
[2] Moh. Mahfud MD., “Penataan Hukum Dalam Rangka Menuju Good Governance,” presented at the Dies Natalis Universitas Udayana, Bali, 2010.
[3] Rayanto Sofian, Pembangunan Daerah di Era Otonomi. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
[4] Bagir Manan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
[5] Nelson Bastian Nope, “Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Yustisia, vol. 44, no. 2, 2015.
[6] Sri Hartini, Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
[7] P. Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
[8] M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
[9] Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
[10] Fatma Faisal, “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan,” Gorontalo Law Review, vol. 2, no. 1, 2019.
[11] Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat). Bandung: Refika Aditama, 2009.
[12] Geofani Milthree Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia,” Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, 2022.
[13] D. Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan,” UNIFIKASI, vol. 4, no. 1, Feb. 2017, doi: 10.25134/unifikasi.v4i1.478.
[14] Y. S. Ratu, “Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin,” no. 3.
[15] Y. B. Salamor, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon,” JMISHUMSEN, vol. 2, no. 1, p. 277, Jun. 2018, doi: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681.
